bacan4d

Keturunan Master Bumi

panen338

Benarkah Penyelewengan BBM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

Lihat Juga : ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.

Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.

Lihat Juga : Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah

Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.

"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.

Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.

"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.

Lihat Juga : Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini

"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.

Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.

"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.

Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.

Lihat Juga : Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman

Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.

Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.

"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.

Lihat Juga : Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah

Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.

Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.

Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.

Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.

"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)

Yin Zu

erek kuburan

Jokowi Resmi Suntik Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.

"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).

Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.

Temuan satgas pangan

Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Lihat Juga : Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T

Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.

Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

erek 01

Mantan presiden Poroshenko ingin maju dalam pilpres Ukraina******

Moskow (ANTARA) - Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden berikutnya di negaranya.

"Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya berencana mencalonkan diri pada pemilu berikutnya - ya," kata Poroshenko dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Jazeera pada Selasa (2/4).

Namun sebelum itu, Ukraina perlu memenangi konflik dengan Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, kata presiden yang menjabat pada 2014-2019 itu.

Ukraina dijadwalkan mengadakan pemilihan presiden pada 31 Maret tahun ini, tetapi dibatalkan karena konstitusi negara itu melarang pemilu digelar di bawah status darurat militer, yang telah berlaku sejak Rusia melancarkan operasi militer di negara tetangganya itu.

Pada Februari, parlemen Ukraina menyetujui perpanjangan status darurat militer selama 90 hari berikutnya.

Presiden petahana Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang dilantik pada Mei 2019, mengatakan ini "bukan waktu yang tepat" untuk mengadakan pemilu.

Sementara itu, Rusia kemungkinan tidak perlu mengakui Zelenskyy sebagai pemimpin sah Ukraina setelah masa jabatannya berakhir pada 21 Mei, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Kamis pekan lalu.

"Berbicara mengenai 20 Mei dan apa yang akan terjadi pada 21 Mei, marilah kita hidup sampai saat itu terlebih dahulu. Mungkin pada saat itu, tidak perlu ada pengakuan apa pun," kata Lavrov seperti dikutip oleh Sputnik.

Lavrov mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia, yang mengatakan bahwa keputusan Zelenskyy untuk tidak menggelar pemilihan presiden akan membuat dirinya tidak sah memimpin Ukraina mulai 21 Mei.

Sumber: Sputnik
 

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

agen138 terbaru

Basuki Harap Sri Mulyani Cairkan Rp15 T untuk Renovasi Jalan Rusak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran renovasi jalan rusak di 2024.

Basuki mengatakan perlu anggaran sekitar Rp15 triliun untuk melanjutkan renovasi jalan daerah dan jembatan yang rusak. Ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres jalan daerah kita lanjutkan pada 2024 ini. Sekarang sedang dalam penelaahan oleh Kementerian Keuangan (pimpinan Sri Mulyani) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Total 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan Rp15 triliun (dari Kemenkeu)," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak itu menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.

Sedangkan realisasi penggunaan anggaran 2023 lalu menyentuh Rp14,6 triliun. Basuki menyebut ini mencakup perbaikan 2.873 km jalan daerah dan renovasi jembatan sepanjang 2,7 km.

"Dan Rp15 triliun kebutuhan 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan 2024. Target penanganan jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km. Sekarang (anggaran) sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan," tutup Basuki.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

oregon 3 paito harian

Jepang cabut peringatan tsunami******

Tokyo (ANTARA) - Badan Meteorologi Jepang pada Rabu mencabut peringatan tsunami yang dikeluarkan untuk pulau-pulau di wilayah selatan menyusul serangkaian gempa dahsyat mengguncang pantai timur Taiwan.

Di situs Badan Meteorologi, pulau-pulau di Prefektur Okinawa, Jepang diwarnai biru di peta wilayah, yang artinya wilayah tersebut mungkin mengalami perubahan ketinggian perairan pantai.

Pada Rabu pagi serangkaian gempa dahsyat tercatat di lepas pantai Taiwan.

Juru bicara Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa terkuat bermagnitudo 7,7 dan kemudian disusul magnitudo 6,6 dan magnitudo 6,3, menurut data otoritas.

Warganet di X mengunggah video yang memperlihatkan sejumlah bangunan di Taiwan miring dan sebagian hancur.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada awak media bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa di Jepang.

Dia menambahkan bahwa pemerintah masih mengumpulkan informasi terkait gempa.

Guncangan gempa turut dirasakan di Prefektur Okinawa di Jepang selatan.

Pascagempa terjadi, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Okinawa, Miyako dan Yaeyama.

Otoritas mengatakan gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian tiga meter.

Media Jepang memberitakan bahwa gelombang tsunami setinggi 0,3 meter mencapai Pulau Yonaguni dan gelombang kecil juga mencapai pelabuhan Ishigaki.

Pemerintah Jepang mendirikan kantor pusat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi pascagempa dahsyat di dekat Taiwan dan peringatan tsunami di pulau-pulau Jepang selatan.

Sumber: Sputnik

Baca juga: BMKG: Gempa Taiwan Mw7,4  tak berdampak tsunami di Indonesia
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

badai setan

situs web slot terpercaya

Bos Badan Pangan Wanti******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengingatkan bahwa Indonesia bisa masuk ke fasekrisis berasyang kedua kalinya.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi jika masa tanam pada Maret-April menghasilkan beras di bawah 2,5 juta ton.

"Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (4/3).

Oleh karena itu, Arief mengatakan pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Ia menilai hal itu bisa dilakukan dengan menyerap hasil panen Maret-April apabila telah melampaui kebutuhan dalam negeri.

"Maka pemerintah sudah bersiap dengan CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal tahun menjadi masa pemerintah melakukan intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen, serap," jelasnya.

Harga beras sendiri belakangan meroket. Tak hanya itu, stoknya pun mulai langka di ritel modern.

Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.

"Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)