kaptenjackpot

rtp slot gacor jam berapa 278Jutaan kata 969014Orang-orang telah membaca serialisasi

《kaptenjackpot》

Round up, janji******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pilpres 2024 hari ke-49, Senin (15/1), dimanfaatkan para calon untuk berkampanye di berbagai daerah di Indonesia; tetapi ada pula calon yang mengosongkan jadwal kampanyenya dan bekerja sebagai pejabat negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024; sementara hari pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-49 kampanye untuk kembali Anda simak.


Anies-Muhaimin
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi tiga titik di Ambon, Maluku, Senin (15/1). Sementara itu, pasangannya, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, melaksanakan agenda internal dan tidak berkampanye.

Anies menghadiri acara Desak Anies di Pantai Beby Indah, Ambon. Pada kesempatan itu, Anies melontarkan beberapa janji kepada masyarakat.

Salah satu janji Anies adalah akan membangun lapangan-lapangan yang berstandar FIFA di tengah-tengah perkampungan di Maluku demi memunculkan bibit-bibit pesepak bola kelas dunia.

Anies pun berjanji akan membangun perpustakaan setara Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta di berbagai daerah di Tanah Air.

Dia juga akan membuat regulasi khusus untuk mengelola sektor perikanan di bagian timur Indonesia, serta menghapus persyaratan diskriminatif dalam rekrutmen pekerjaan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji akan merealisasikan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

Menurut dia, proyek strategis LIN secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.


Prabowo-Gibran
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kompak memilih untuk kembali menjalankan tugas mereka dalam melayani masyarakat.

Hal itu berarti, Prabowo-Gibran tidak melaksanakan kampanye pada hari ke-49, Senin.

Prabowo Subianto kembali menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan, sementara Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah, untuk berdinas sebagai wali kota.

Prabowo bekerja seperti biasa di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, dan Gibran berkantor di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah.


Ganjar-Mahfud
Terpisah di dua pulau, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih berkampanye di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Ganjar ke Purbalingga dan Banjarnegara, sedangkan Mahfud menyapa masyarakat di Kota Medan dan Kabupaten Langkat.

Di sela-sela safari politiknya, Ganjar melontarkan komitmen yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi presiden.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu akan memberikan hak setiap warga negara secara adil, termasuk hak dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan, dia ingin menghapus batas usia pelamar kerja.

Selain itu, Ganjar berjanji akan memberikan perhatian dan menaikkan level perusahaan penghasil produk ekspor agar ekonomi perusahaan tersebut menjadi lebih tangguh.

Janji itu Ganjar lontarkan usai mengunjungi pabrik wig atau rambut tiruan PT Bintang Mas Triyasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
​​​​​​​
Sementara itu, di Medan, Mahfud mengisi kuliah kebangsaan di Universitas HKBP Nommensen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu bercerita bahwa dirinya memilih sektor politik dan hukum karena kegelisahannya akan energi politik yang lebih kuat di kehidupan sehari-hari.

Padahal, menurut Mahfud, seharusnya hukum merupakan panglima untuk kesejahteraan rakyat.

Dia juga bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, dan guru-guru sekolah se-Kabupaten Langkat di Pangkalan Berandan, Langkat.

Di sana, Mahfud berkomitmen bahwa penegakan hukum dan keadilan menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan jika dia terpilih memenangi Pilpres 2024.

​​​​​​​

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：limit kredivo 10 juta、idnarena、prediksi angka jitu nyi roro kidul

Terkait：akun slot yang lagi gacor、dolar138 akun demo、uangcuan88、lucky88、gap8 slot、pinjaman kilat、link slot terbaik、togel game、slotdemogratis、rum slot

---

---

bab terbaru：bunga kredivo 30 hari（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07