buku 1001 mimpi togel

Sistem transformasi dimensi

slot saldo dana gratis

Pimpinan MPR ingatkan potensi ancaman mudik Lebaran 2024 diantisipasi******

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi sejumlah potensi ancaman yang dihadapi para pemudik Lebaran 2024 berdasarkan pengalaman tahun lalu.

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik," ujar Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idul Fitri 2024" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Dia menyebut mudik yang aman dan nyaman dengan beragam jenis moda transportasi selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahunnya, namun kerap kali terjadi kecelakaan, kejahatan, dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik lebaran.

Untuk itu, lanjut dia, upaya antisipasi sejumlah potensi kendala di masa mudik lebaran harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak guna mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, termasuk masyarakat.

Dia menilai kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan, di samping kesiapan para aparat pemerintah pusat dan daerah, maupun operator transportasi.

"Mudik merupakan kegiatan tahunan yang merupakan tradisi yang luar biasa sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman," katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber diantaranya Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, Executive Vice President Passangers and Sales PT KAI Ririn Widiastuti, hingga Grup Head Pelayanan Kapal PT Pelindo Arif Hermawan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

situs bagus slot

Pengusaha Sebut Ada Industri Berpotensi Tak Mampu Bayar THR 100 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha menyebut masih ada industriyang berpotensi untuk bisa membayar THR karyawan mereka pada Lebaran 2024 ini 100 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan  yang punya potensi itu adalah industri padat karya. Hal itu dipicu oleh lemahnya permintaan ekspor imbas goncangnya ekonomi dunia belakangan ini.

Ia karena itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewaspadai kemampuan industri padat karya dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). 

"Ya syukur-syukur kita harapkan mereka punya kemampuan memberikan 100 persen, tapi kalau tidak mampu apakah mungkin 50 persen misalnya ," imbuhnya.

Ia menambahkan jika perusahaan tidak mampu memberikan THR 100 persen, maka pekerja diharapkan memaklumi kondisi industri yang sedang sulit.

Di luar industri padat karya, Kadin berharap dunia usaha mampu memberikan THR secara penuh dan cair paling lambat H-7 Lebaran. Kalau bisa, sambungnya, pengusaha memberikan THR lebih cepat sehingga pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri.

"Itu menjadi pertimbangan agar pengusaha lebih cepat lebih baik memberikan THR," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Ia juga mengingatkan THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah katanya akan membuka posko khusus yang disiapkan pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Percetakan Tiandao

situs slot yg terpercaya

Pimpinan MPR ingatkan potensi ancaman mudik Lebaran 2024 diantisipasi******

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi sejumlah potensi ancaman yang dihadapi para pemudik Lebaran 2024 berdasarkan pengalaman tahun lalu.

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik," ujar Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idul Fitri 2024" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Dia menyebut mudik yang aman dan nyaman dengan beragam jenis moda transportasi selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahunnya, namun kerap kali terjadi kecelakaan, kejahatan, dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik lebaran.

Untuk itu, lanjut dia, upaya antisipasi sejumlah potensi kendala di masa mudik lebaran harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak guna mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, termasuk masyarakat.

Dia menilai kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan, di samping kesiapan para aparat pemerintah pusat dan daerah, maupun operator transportasi.

"Mudik merupakan kegiatan tahunan yang merupakan tradisi yang luar biasa sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman," katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber diantaranya Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, Executive Vice President Passangers and Sales PT KAI Ririn Widiastuti, hingga Grup Head Pelayanan Kapal PT Pelindo Arif Hermawan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Setengah kebahagiaan seumur hidup

judi bola terpercaya

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menantikan kedatangan Anda kembali

multibet88

Ridwan Kamil: Kendaraan Bensin Dilarang Masuk IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan kendaraan berbahan bakar bensin akan dilarang di sana dan hanya boleh berbasis listrik.

"Kendaraan bensin dilarang. Risikonya kalau ke sana masih pakai mobil bensin tukeran dulu, pinjam mobil Bluebird atau merek apa yang sudah listrik," katanya di Rakornas IKN di Jakara, Kamis (14/3).

Dia mencontohkan pertukaran itu dapat dilakukan di perbatasan yang memiliki terminal mobil listrik.

Lihat Juga : Ridwan Kamil: Kerja di IKN Bisa di Atas Pohon

"Karena smart city, bapak nanti bisa bekerja di atas pohon, bisa bekerja di pinggir sungai. Bosan kan di dalam ruangan, mending ke pinggir sungai. Smart citybisa bekerja di mana saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan sejumlah bangunan bakal rampung Juni mendatang.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan Kawasan Istana Presiden saat ini telah mencapai 78,68 persen.

"Target pada Juni 2024 bangunan kantor presiden beserta struktur baja utama dan bilah burung garuda dapat digunakan dalam upacara kemerdekaan RI," katanya.

Selain istana kepresidenan, gedung Kementerian Sekretariat Negara bakal rampung Juni mendatang. Saat ini, proses pembangunannya sudah 48,77 persen.

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

pinjam di neo bank

KPPU Segera Panggil 7 Maskapai Soal Harga Tiket Lebaran******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

Pilihan Redaksi Tiket Kereta Lebaran Masih Tersedia 2 Juta Lebih Bangku Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Naik Kapal, Ini Jadwalnya Penumpang Feri Tak Bisa Beli Tiket Online Radius 4 Km dari Pelabuhan

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.

(pop/pua)

[Gambas:Video CNN]