pola gacor slot hari ini

Dewa Memasak Satu Pukulan

Elon Musk Minta Eks CEO Kripto FTX Dipenjara Karena Bawa Kabur Rp48 T******

Bos Twitter Elon Muskmeminta eks CEO FTX Sam Bankman-Fried harus dipenjara imbas kebangkrutan bursa kripto tersebut dan diduga melarikan uang pengguna hingga Rp48,36 triliun.

Sebelumnya, kebangkrutan FTX dilaporkan membuat sedikitnya US miliar atau setara Rp15,6 triliun dana investor menguap. Lebih lanjut , FTX diklaim punya utang sebesar US,1 miliar atau setara Rp48,63 (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.

"Setuju. Mari beri dia (Bankman-Fried) batas waktu pendewasaan di rumah besar dan melanjutkan semuanya," cuit Musk di Twitter.

Menurut pengacara dan mantan jaksa federal Renato Mariotti, Bankman-Fried harus waspada dengan ancaman penjara imbas kasus kebangkrutan bursa kripto miliknya tersebut.

"Sepertinya ada kasus penipuan di sini. Jika saya mewakili Bankman-Fried, saya akan memberitahu dia bahwa harus sangat peduli dengan ancaman hukuman penjara. Itu harus menjadi perhatian utama baginya," kata Mariotti kepada CNBC International, Senin (5/12).

Menurutnya, jaksa harus membuktikan bahwa Bankman-Fried atau rekannya telah melakukan penipuan dan tindak kriminal. Namun, saat ini Bankman-Fried tampak tidak peduli dengan potensi hukuman yang bakal menjeratnya.

Sejatinya, eks Bos FTX itu bisa menghadapi sejumlah tuntutan potensial, baik perdata maupun pidana. Selain itu, Bankman-Fried juga berpeluang menerima tuntutan pribadi dari jutaan kreditur FTX yang mengalami kerugian.

Richard Levin selaku pengacara di firma hukum Nelson Mullins mengatakan ada tiga ancaman hukum berbeda dan mungkin akan dijatuhkan bersamaan terhadap Bankman-Fried.

Pertama, potensi ancaman hukuman tindakan kriminal yang dilayangkan Departemen Kehakiman AS untuk potensi pelanggaran pidana terhadap undang-undang sekuritas hingga undang-undang penipuan bank. Di luar tuntutan pidana, Bankman-Fried berpotensi menghadapi tindakan penegakan sipil. Menurut Levin, Securities Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bisa memproses tuntutan kerugian sipil tersebut.

"Di tingkat ketiga, ada juga banyakclass actionyang bisa dibawa, jadi ada beberapa tingkat paparan potensial untuk para eksekutif yang terlibat dengan FTX," pungkas Levin.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Singgung Generasi Sandwich, Menko PMK Minta Pengusaha Hindari PHK******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendymeminta industri tekstil, garmen dan alas kaki tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK. Sambil menunggu kondisi pasar, terutama pasar global di mana produk itu selama ini dipasarkan, itu sampai normal lagi. Sekarang ini kan terutama pasar yang paling lesu kan tekstil, kemudian garmen dan alas kaki," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12).

Ia mengaku telah berkunjung ke sejumlah perusahaan di beberapa daerah. Menurutnya, sudah ada titik temu antara perusahaan dengan para pekerja untuk menghindari PHK.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti praktik PHK di perusahaan rintisan (startup). Namun, menurutnya pekerja di perusahaan rintisan adalah orang-orang berketerampilan tinggi atau high skill.

Sehingga, kata dia, peluang untuk mendapat pekerjaan baru lebih tinggi.

"Tapi yang kita waspadai lapangan pekerjaan yang low skill, yang biasanya tenaga kerjanya, mereka pekerja formal generasi pertama, di mana orang tuanya dulu bukan pekerja formal, dan karena itu kehidupan sangat bergantung kepada anaknya sekarang yang sedang bekerja," katanya.

"Sementara anaknya ini menanggung beban keluarga yaitu punya anak, istri atau suami, sehingga dia ini disebut generasi sandwich," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Harga Emas Lesu ke Rp984 Ribu per Gram Imbas Penguatan Dolar AS******

Harga jual emasPT Aneka Tambang atau Antam berada di posisi Rp984 ribu per gram pada Selasa (6/12). Harga emas tercatat turun Rp15 ribu dari Rp999 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp24 ribu dari Rp906 ribu menjadi Rp882 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp544,4 ribu, 2 gram Rp1,91 juta, 3 gram Rp2,84 juta, 5 gram Rp4,7 juta, 10 gram Rp9,37 juta, 25 gram Rp23,3 juta, dan 50 gram Rp46,5 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,19 persen menjadi US.786,2 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,28 persen ke US.773,7 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Menurutnya, pelemahan harga emas terjadi karena rebound pada dolar AS dan imbal hasil obligasi AS setelah serangkaian data ekonomi AS yang kuat.

"Data ISM non manufaktur yang dirilis semalam menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perkiraan, kembali memicu kekuatiran akan kebijakan kenaikan suku bunga yang agresif oleh The Fed," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.755 per troy ons dan resistance US.785 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

spektrum kebobrokan

BUMN Cetak Laba Rp155 T hingga Kuartal III 2022******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim labakonsolidasi BUMNtembus Rp155 triliun pada kuartal III 2022.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Menurut Erick, capaian ini merupakan bukti BUMN melakukan konsolidasi, efisiensi, dan fokus pembangunan ekosistem.

Ia juga menyebut capaian ini lebih tinggi dibandingkan laba BUMN pada tahun sebelumnya, yakni Rp124,7 triliun.

Ia menambahkan sebenarnya laporan buku laba konsolidasi BUMN per kuartal III 2022 mencapai Rp209 triliun. Namun, nilai itu termasuk laba hasil restrukturisasi Garuda Indonesia sebesar Rp54 triliun.

"Jadi memang ini bicara yang cash(tunai) dan yang noncashkarena kalau digabungkan jadi tinggi sekali padahal tahun depan belum tentu ada yang noncashsetinggi ini," imbuhnya.

Sementara itu, kata Erick, kontribusi BUMN kepada pemerintah sejak 2020 hingga kuartal III 2022 mencapai Rp1.198 triliun.

Angka ini lebih tinggi Rp68 triliun dibandingkan tiga tahun sebelumnya (2017-2019), yakni Rp1.130 triliun.

"Dari pajak, bagi hasil, dan dividen, artinya lebih tinggi Rp68 triliun dari pada sebelumnya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]