cara tarik slot ke dana

Kitab Neraka

Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal nasib hak karyawan 7 perusahaan pelat merahyang resmi dibubarkan pada Jumat (29/12).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan aset-aset perusahaan pelat merah tersebut nantinya dijual dan digunakan termasuk untuk memenuhi hak-hak karyawan.

"Di dalam penjualan aset oleh kurator nanti ada ranking daripada yang punya hak atas aset. Yang paling atas termasuk pajak dan pegawai," katanya dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jumat (29/12).

Adapun 7 BUMN yang dibubarkan tersebut yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Teguh Wirahadikusumah mengatakan enam dari BUMN tersebut kecuali PANN sudah dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk pembubarannya pada April 2023 lalu. Selanjutnya penyelesaian aset akan dilakukan oleh kurator.

"Sementara PT PANN masih dilakukan diskusi dengan instansi pemerintah terkait untuk memenuhi proses selanjutnya," katanya.

Rencana pembubaran 7 BUMN itu mulanya diumumkan Erick pada 2021 lalu. Ia menyebut alasannya adalah perusahaan negara tersebut sudah lama tidak beroperasi, meski masih mempekerjakan karyawan.

"Sekarang yang perlu ditutup 7 (BUMN) yang sudah lama tidak beroperasi. Zalim kalau jadi pemimpin tidak memberikan kepastian," ucap Erick pada September 2021.

Sejak pengumuman tersebut, pembubaran 7 BUMN tersebut dieksekusi pada 2023 ini.

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berbicara panjang lebar mengenai asal usul dan sejarah bagaimana kemudian Prabowo Subianto bisa memiliki tanahribuan hektare.

Kepemilikan lahan ribuan hektare Prabowo memang menjadi sorotan belakangan ini usai Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengusiknya dalam debat beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Perusahaan itu memiliki kredit macet di Bank Mandiri.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapicashUS0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo membantah data Anies tersebut. Tak hanya membantah, Prabowo juga menyebut Anies Goblok.

"Ya Tuhan, ya Allah SWT aku hanya minta satu sebelum kau panggil aku, aku ingin melihat rakyatku sejahtera hanya itu. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih?" Kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

[Gambas:Video CNN]

Tim bayi lucu dari kiamat

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Selamat jangkar

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]