dewi88

Era Abadi

Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?******

Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu - Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

Lihat Juga : ANALISISCuriga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

"Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik," jelasnya.

Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

"Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila," jelasnya.

Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

"Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam," ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

"Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional," sarannya.

Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

"Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada," imbuhnya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Solusi Menekan Laju Kenaikan Harga Beras

raja papan ketik

Tol Dalam Kota Bandung Dibangun Lagi Usai 17 Tahun Mangkrak******

JalanTol Dalam Kota Bandungatau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dipastikan akan lanjut dibangun usai sempat mangkrak 17 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol dalam kota akan dilanjutkan demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Toll Road," ujar Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (28/2),

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Tak hanya Tol Dalam Kota Bandung, dalam pertemuan itu, Basuki juga membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.

Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.Pertama,soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Namun, menurut Basuki, komitmen ini harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang. Kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.

Kedua, terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). PUPR menargetkan pemenang lelang bisa diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Basuki menambahkan pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilanjutkan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.

Ketiga,dengan adanya Instruksi Presiden Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.

"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan Inpres di Jawa Barat ini," tutur dia.

Keempat,inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.

"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Lantas berapa produksi singkong Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).

Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).

Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Gagal Bayar Utang, Country Garden Didesak Likuidasi******

Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.

Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).

Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.

Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.

Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.

Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.

Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.

Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.

Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.

Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.

Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.

Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.

Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Pengusaha Tuding Beras di Ritel Langka Gara******

Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beraslangka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

Billy mengatakan karena diserbu caleg, maka pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan blm dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli sejabodetabek dapilnya," katanya.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Lonjakan harga beras di pasar pun tak terelakkan. Aprindo lantas melobi pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lain agar peritel tetap bisa membeli bahan pokok dari produsen.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama, beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga, beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]