murah lebay shopee

bet10rb 404Jutaan kata 45836Orang-orang telah membaca serialisasi

《murah lebay shopee》

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Badan Pangan Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan penyebab harga beras naik.

Menurut Arief, beras makin mahal lantaran kenaikan harga gabah kering panen (GKP) yang mencapai Rp8.000 per kg. Biasanya, sambung Arief, harga beras dua kali lipat harga GKP.

"Kalau harga gabahnya Rp8.000 maka jangan heran harga berasnya Rp16 ribu. Kalau mau harga berasnya Rp14 ribu maka harga gabahnya kurang lebih Rp7.000," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (27/2).

Arief mengatakan harga GKP naik karena kurangnya produksi. Saat produksi di bawah 2,5 juta ton setara beras dalam sebulan, maka akan menimbulkan rebutan gabah di tingkat petani.

Penyebab lainnya, lanjut Arief, adalah kenaikan sewa lahan dan kenaikan harga pupuk.

Ia menargetkan harga beras akan turun seiring dengan menurunnya harga gabah di sekitar Rp6.500 - Rp7.00 per kg saat panen raya mulai di Maret.

"Maret ini panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi dari teman-teman BPS. Kemudian, minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai sehingga harga gabah ini akan berangsur turun dari sebelumnya di angka Rp8.600-Rp8.7000, akan turun jadi Rp8.000, dan akan turun lagi menjadi sekitar Rp6.500," katanya.

[Gambas:Video CNN]

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Label：lux88togel、slot gacor 138 login、grup wa prediksi togel

Terkait：slot gacor rusia、pinjaman online langsung cair ke dana、kidomtoto、dapat uang banyak dalam waktu singkat、vikingbet88、trik pola slot olympus maxwin、situs slot ter gacor、ajudan303、rajahoki、slot 38

bab terbaru：cara pasang pola tarung（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08