petir33

dewa dan setan

Gibran Sindir Mahfud Md Ngambek Diberi Pertanyaan Sulit di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, yang dinilai merajuk atau ngambek karena diberikan pertanyaan sulit pada Debat Cawapres 2024.

Pernyataan itu disampaikan ketika Gibran merespons pertanyaan Mahfud Md. Mulanya Mahfud bertanya kepada Gibran terkait permasalahan impor bahan pangan yang pernah ditanyakan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo saat Debat Capres 2019.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh,” kata Mahfud sebelum masuk ke inti pertanyaan.

Mahfud melanjutkan, “Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang enggak akan mengimpor, tetapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah makin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah, itulah sebabnya, apa usulan Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini?”

Pada Debat Cawapres 2024 yang kedua, Minggu (21/1/2024), Gibran menyebut telah dua kali memberikan pertanyaan sulit kepada sosok Menko Polhukam itu.

“Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek, ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green inflation, selalu dikomenin pernyataan receh,” kata Gibran pada segmen kelima Debat Pilpres 2024 putaran keempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran menduga bahwa pasangan dari Ganjar Pranowo itu merajuk karena selalu diberi pertanyaan sulit.

“Ya, kalau receh dijawab, Pak. Gitu loh, segampang itu,” kata cawapres pendamping Prabowo Subianto itu.

Setelah itu, Gibran mengutarakan substansi jawabannya atas pertanyaan Mahfud. “Oke, masalah impor. Pada tahun 2019 sampai 2022 sebenarnya Indonesia sudah swasembada beras. Pada tahun 2023 ada impor karena El Nino Pak, dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia. Kuncinya sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif,” ujar Gibran.

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.

Mengorbankan gunung dan sungai

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Impian Hiburan Tiongkok

Polisi Siapkan 2.000 Personel saat Debat Cawapres di JCC Senayan******

JAKARTA –Polda Metro Jaya menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan debat keempat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.

“Menyiapkan 2.000 personel untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat ke-4 cawapres yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Untuk pengaturan lalu lintas di lokasi sekitar acara debat, Ade Ary menjelaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas. Tidak ada buka-tutup jalan dan pengaturan lalu lintas dilakukan secara normal.

“Kami mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak dari masyarakat agar kegiatan bisa berlangsung aman dan tertib,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tempat debat keempat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang mempertemukan para cawapres dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu.

“Debat keempat yang dilaksanakan pada 21 Januari (2024) akan dilaksanakan di JCC,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Mellaz menyebutkan JCC dipilih karena alasan ketersediaan lokasi (venue) dan para tim pasangan calon telah familiar. Apalagi debat kedua yang mempertemukan cawapres pada Jumat (22/12/2023) juga digelar di lokasi yang sama.

“Kalau lihat pengalamannya di JCC, selain karena availability [tersedia], kemudian secara teknis juga bisa sangat membantu tim penyelenggara debat, dan juga tim pasangan calon sangat familiar dengan tempat itu,” ujarnya.

KPU RI mengumumkan 11 nama panelis debat tersebut. Ke-11 nama itu telah mengonfirmasi kesediaan menjadi panelis dan dikarantina dua hari sebelum acara debat, yaitu pada Jumat (19/1/2024).

Para panelis itu terdiri atas mayoritas akademisi dan beberapa di antaranya praktisi yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Rangkaian debat itu merupakan bagian dari kampanye Pilpres 2024 yang diwadahi KPU.

Debat keempat KPU menampilkan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar (cawapres nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor urut 2) dan Mahfud Md. (cawapres nomor urut 3).

Debat ini mengangkat isu-isu sumber daya alam, masyarakat adat, lingkungan hidup, energi dan agraria.