slot gacor 2023 maxwin

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Kala Investasi Tak Berdampak Signifikan pada Peluang Kerja Masyarakat******

Menteri Investasiatau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2022 mencapai Rp307,8 triliun. Dari besaran investasi itu, jumlah tenaga kerjayang terserap pada periode yang sama sebesar 325.570 orang.

"Investasi kuartal III sebesar Rp307,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu tumbuh 42,1 persen dengan total penyerapan tenaga kerja 325.570 orang," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/10).

Menurut Bahlil, penyerapan tenaga kerja itu meningkat dari awal tahun sejalan dengan investasi yang bertambah besar.

Kemudian, pada kuartal II 2022 investasi terkumpul Rp223 triliun dan menyerap 320.534 tenaga kerja.

Sedangkan, realisasi investasi kuartal III 2021 sebesar Rp216,7 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 288.687 orang.

Sementara, secara kumulatif Januari-September 2022, realisasi investasi yang sebesar Rp892,4 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 965.122 orang.

Meski menurut Bahlil penyerapan tenaga kerja cukup besar, sejumlah pengamat menilai jumlah tersebut terlalu rendah bagi nilai investasi tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tak sebandingnya nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja menjadi pertanda bahwa kualitas investasi di dalam negeri menurun.

"Kualitas dari investasi langsung dalam 10 tahun terakhir menurun. Investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Bhima memaparkan hal ini tercermin dari serapan tenaga kerja kumulatif. Ia membandingkan pada Januari-September 2014 misalnya, serapan tenaga kerja dari investasi Rp343 triliun mencapai 960.336 orang. Sedangkan tahun ini hanya 965.122 orang dari investasi Rp892,4 triliun.

"Itu bisa dengan jelas menunjukkan 2014 dibutuhkan investasi lebih kecil untuk menyerap tenaga kerja lebih besar. Di 2022 kelihatan investasi besar tapi serapan tenaga kerja nya loyo," jelasnya.

Begitu juga dengan kondisi sebelum pandemi. Pada periode Januari-Desember 2019 investasi mencapai Rp809,6 triliun, serapan kerja nya mencapai 1.033.835 orang.

Dengan kondisi ini bisa terlihat bahwa nilai investasi yang lebih kecil sepanjang 2019 bisa menyerap jumlah tenaga kerja jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun ini.

Bhima mengatakan pada 2014 lalu penyerapan tenaga kerja tinggi karena investasi yang masuk banyak ke sektor pengolahan, konstruksi, manufaktur dan sebagainya yang jelas memberikan multiplier effect lebih tinggi pula ke penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan tahun ini, investasi tinggi namun serapan tenaga kerja kecil disebabkan oleh kualitas investasi yang menurun atau lebih ke sektor teknologi, gudang dan jasa setelah pandemi covid-19 berlangsung. Di mana sektor tersebut minim dalam penyerapan tenaga kerja.

"Penyebabnya investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas. Contohnya investasi langsung FDI mulai tahun lalu sudah terindikasi berkorelasi dengan boom harga komoditas. Kemudian pra pandemi banyak investasi padat modal di sektor teknologi. Memang tidak bisa disalahkan masuk ke teknologi atau perusahaan startup, namun harus di imbangi dengan investasi di sektor manufaktur juga," jelasnya.

Perbaiki Kualitas SDM

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Pengelolaan 'Homestay' Bakal Terpusat di Badan Usaha Milik Desa******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan pengelolaanhomestay akan terpusat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing desa.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengungkapkan BUMDes bakal membantu memasarkan homestaymelalui berbagai media, termasuk melakukan kerja sama dengan marketplaceatau agen travel online.

"Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebelumnya telah menyusun kajian pengelolaan homestay di DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) Borobudur yang menghasilkan model pengelolaan homestayterpusat pada satu pengelola yaitu BUMDes," kata Jemadu lewat keterangan resmi yang dikutip dariAntara,Selasa (25/10).

Hal ini, menurut Jemadu, sejalan dengan arahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

Melalui kebijakan ini, Kemenparekraf memastikan akan terus berupaya memperkuat manajemen pengelolaan homestayterpadu di kawasan DPSP.

Dengan manajemen tersebut, ia berharap lama tinggal (length of stay) wisatawan yang berkunjung ke Borobudur dapat meningkat.

Pembahasan konsep finalisasi PKS sendiri telah dilakukan antara asosiasi homestay dengan BUMDes yang melibatkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, Badan Pengelola Otorita Borobudur (BPOB) serta Kepala Desa, Asosiasi Pengelola Homestay, BUMDes dari Desa Karangrejo, Desa Karanganyar, dan Desa Tuksongo di Balkondes Karangrejo, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/10).

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

LRT Palembang Disebut Gagal, Proyek Mana Saja yang Senasib?******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengkritik LRT Palembang sebagai proyek gagal yang menelan biaya besar tetapi pemanfaatannya minim. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang perencanaannya didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari Detik.com, Senin (24/10).

Selain LRT Palembang, terdapat sejumlah proyek pemerintah yang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Berikut beberapa di antaranya:

Pada 2004 sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar. Dalam perkembangannya pada 2006, nama proyek ini berubah menjadi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON).

Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi Rp2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Mallarangeng. Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar.

Pada 2012 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan vonis untuk Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain.

BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Kini, proyek tersebut terbengkalai.

2. Proyek PLN Papua

PT PLN (Persero) meluncurkan program Ekspedisi Papua Terang (EPT) pada Juli 2018 lalu. Program itu bertujuan meningkatkan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.

Tahun pertama, PLN menargetkan dapat mengalirkan listrik ke 1.200 desa di kawasan Papua. Sementara, Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan baru 36 kampung yang sudah dipasang tiang dan kabel sampai akhir 2021. Namun, dari jumlah itu, hanya 17 yang sudah dialiri listrik.

Ia mengatakan masih ada 40 kampung di Kaimana yang belum dipasangi kabel dan tiang. Freddy berharap pembangunan di 40 kampung itu dapat rampung paling lama 2024.

Petugas PLN wilayah Papua Fandi Asman menuturkan pihaknya kesulitan dalam melistriki desa-desa di Papua dan Papua Barat. Salah satunya karena kondisi geografis.

"Lokasi desa dengan aksesibilitas sulit di daerah 3T yang seringkali hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, udara atau menggunakan perahu," ucap Fandi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Proyek Infrastruktur Kaltim

Teknik Penciptaan Bintang

PKT Siap Garap Pasar Amonium Nitrat, Bantu Kurangi Impor******

PT Pupuk Kaltim (PKT) berinisiatif memulai strategi hilirisasi di industri petrokimia guna mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Strategi ini sejalan dengan target pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri energi dan industrinya.

PKT berinovasi dengan mengembangkan komoditas amonium nitrat. PKT melalui anak usahanya PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), perusahaan patungan dengan PT Dahana Investama Corp membangun pabrik amonium nitrat.

Pabrik ini berkapasitas 75.000 matrik ton per tahun (MTPY) di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur yang ditargetkan selesai pada tahun 2023.

Menurut dia, langkah ini merupakan bentuk dari diversifikasi usaha yang jadi bagian strategi utama PKT yang berfokus pada pemberian nilai tambah produk.
"Tentunya semua ini kami lakukan sebagai usaha mewujudkan ketahanan produk petrokimia dalam negeri dengan membantu mengurangi impor amonium nitrat," ujarnya.

Direktur Utama PT KAN, Dormatua Siahaan mengatakan, pabrik yang dibangun di Kawasan Industri PT KIE Bontang Kalimantan Timur dengan nilai investasi Rp1.17 triliun. Lokasi ini membawa banyak manfaat dan saling menguntungkan.

"Baik dari sisi bahan baku, utility, sistem pengolahan limbah, safety, dll. Jadi dengan kita membangun pabrik Amonium Nitrat di kawasan industri ini kita harpakan pabrik lebih efisien dan keamanannya aman," kata Dormatua.

Menurut dia, pembangunan pabrik yang dimulai pada akhir 2019 bersama PT Dahana sudah mencapai 95 persen. Diharapkan pada tahun ini bisa selesai dan bisa beroperasi pada awal 2023.

"Progres proyek sampai Oktober konstruksi sudah 95.55 persen. Mohon doanya kami bisa menyelesaikan proyek ini sesuai rencana, semoga April (2023) bisa beroperasi," katanya.

Pabrik ini, katanya, menggunakan teknologi SCR atau Selective Catalytic Reduction dan dilengkapi dengan katalis yang bagus. Hal itu supaya emisi NOx bisa ditekan sekecil mungkin.

"Sehingga emisi jauh di bawah yang ditetapkan pemerintah. Yang lainnya, Control Technology and monitoring dan Amonium Nitrat Condensate Process," ujar Dormatua.

Dalam kesempatan ini dia mengatakan, produk amonium nitrat yang dihasilkan PT KAN akan lebih kompetitif karena jarak distribusi ke pembeli semakin dekat.

"Kita tau Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan lebih banyak tambang batu bara, jadi memang akan sangat kompetitif, dari geografi lebih dekat, taruh lah kalau teman-teman harus impor dari korea, jadi kita fokus dalam negeri dengan segmen di Kalimantan," ujarnya.

Sementara SVP Pengembangan PKT Indardi mengatakan, kehadiran pabrik amonium nitrat ini akan berdampak pada berkurangnya importasi di bidang bahan baku peledak, dan mengurangi devisa negara yang selama ini dipergunakan untuk kegiatan importasi.

"Indonesia setiap tahun Indonesia butuh Amonium Nitrat. Tren cenderung akan naik sejalan dengan pertumbuhan industri pertambangan," katanya.

Kemudian, dari pembangunan pabrik amonium nitrat ini, bisa dilihat bahwa ke depannya PKT akan semakin memperluas bidang industrinya untuk bisa semakin mumpuni dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui pengembangan produk turunan amonium nitrat.

Dari sisi kegunaannya juga sangat luas. Misalnya di sektor pertanian, amonium nitrat bisa dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk pupuk yang dapat berfungsi menyuburkan tanah, yang di dalamnya terdapat kandungan bahan kimia amonium untuk campurannya.

"Selain itu, amonium nitrat juga dibutuhkan di industri pertambangan dan infrastruktur. Amonium nitrat memiliki nilai tambah tinggi yang mampu memberi dampak berganda bagi ekonomi Indonesia," kata Indardi.

Dengan adanya pabrik amonium nitrat ini, maka PKT juga turut mendukung pertumbuhan perekonomian lokal. Yakni dengan menyerap tenaga kerja terutama untuk operasional pabrik sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekitar lokasi pabrik.

Selain itu juga, kehadiran pabrik amonium nitrat ini diharapkan secara tidak langsung juga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Gadis kelas atas

KB Bukopin Bakal Rights Issue 120 Miliar Saham******

PT Bank KB Bukopin Tbk akan melakukan rights issueatau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) demi meningkatkan permodalan.

Rencananya, perusahaan akan menerbitkan 120 miliar saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 per saham yang akan dilakukan dalam Penawaran Umum Terbatas VII.

"Rencana penambahan modal hasil PUT VII akan memperkuat struktur permodalan KB Bukopin dalam rangka memenuhi modal minimum dan menunjang pengembangan usaha sesuai dengan strategi perusahaan," ujar Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin, Rabu (26/10).

Menurut dia, pemegang saham mayoritas perusahaan, yakni KB Kookmin Bank, memberi dukungan sejalan dengan tren pengembangan bisnis emiten berkode BBKP.

Sebelumnya, KB Kookmin Bank telah menginvestasikan Rp1,46 triliun pada Juli 2019 dalam rangka mengakuisisi 22 persen saham Bank Bukopin.

Selanjutnya, pada Juli dan September 2020, pemegang saham mayoritas kembali menaruh dana Rp3,64 triliun.

Sehingga, kepemilikan saham KB Kookmin Bank menjadi 67 persen dengan status pemegang saham pengendali (PSP).

Kemudian, pada November 2021, KB Kookmin Bank kembali menambah modal dengan investasi Rp4,72 triliun.

KB Financial Group (KBFG) sendiri telah menetapkan pasar Indonesia sebagai pasar induk kedua dan selanjutnya akan memusatkan kemampuan afiliasi dalam grup induknya.

Kiprah bisnis KBFG sendiri mencakup industri perbankan, asuransi, dan konsumen sekuritas.

"Tahun ini, KB Bukopin fokus menjadi clean bank. Perusahaan berencana memperkuat fungsi special asset management," terang Shin.

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.