erek erek 2d 01

Kaisar Pedang Hunyuan

Garuda Ikut Kecipratan Cuan Tur Taylor Swift, Penumpang Naik 30 Persen******

Maskapai Garuda Indonesiaikut kecipratan cuan dari konser Taylor Swiftdi Singapura. Pembelian tiket pesawat ke Negeri Singa itu melonjak hingga 30 persen.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan jumlah penumpang Indonesia-Singapura (PP) melesat 30 persen saat konser pop star asal Amerika Serikat (AS) itu digelar.

"(Kenaikan penumpang) 30 persen. Tanggalnya nggak mengikuti, pokoknya Taylor Swift banyak banget yang pergi. Isinya orang Indonesia juga di sana, iya itu (pembelian tiket) pulang-pergi," ucap Irfan di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3), dikutip DetikFinance.

Tingginya antusiasme warga menyaksikan konser Taylor Swift sampai membuat Garuda menambah satu penerbangan ke Singapura. Irfan menjelaskan setiap acara besar seperti konser dan olahraga merupakan momentum kenaikan penumpang dalam jumlah besar.

"Ditemukan fakta bahwa event olahraga dan konser itu memang gila, naik. Ini kan, that's the fact. Hebat sebenarnya, gua aja enggak ngerti lagunya," canda Irfan.

Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang disambangi Taylor Swift dalam tur dunianya, The Eras Tour.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengaku bahwa dirinya melobi Taylor Swift untuk konser selama enam hari di Singapura.

Lee mengaku memberi dana subsidi kepada Taylor Swift dan tim demi menjadikan Singapura sebagai perhentian satu-satunya sang penyanyi di Asia Tenggara.

"Agensi (kami) menegosiasikan perjanjian dengan dia (Taylor Swift) untuk datang ke Singapura dan tampil dan menjadikan Singapura satu-satunya tempat singgah turnya di Asia Tenggara," kata Lee pada Selasa (5/3), seperti dikutip Reuters.

Lee mengeluarkan pernyataan ini setelah negara tetangganya, Thailand, sempat mengeluh bahwa Singapura bermain curang terkait konser Taylor Swift.

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin bulan lalu menuduh Negeri Singa telah membuat kesepakatan eksklusif agar Taylor Swift hanya tampil di Singapura dan tidak di negara Asia Tenggara lainnya.

Seorang anggota legislatif Filipina juga mengeluhkan hal yang sama dengan menyebut tindakan Singapura bukanlah hal yang boleh dilakukan oleh negara tetangga yang baik.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Finalis Puteri Indonesia 2024 tampil memukau di awal Grand Final******

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

gelang musim semi ilahi

Stanford University Akan Bangun Kampus di IKN Mulai Mei 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Stanford Universitydari Amerika Serikat mulai membangunkampusdi Ibu Kota Nusantara atau IKNpada Mei 2024.

"Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (8/3), seperti dikutip dari Antara.

Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN.

Sementara itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mencatat selain Stanford terdapat 7-8 kampus internasional yang akan berinvestasi di IKN.

Mereka antara lain;  Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda. Namun belum jelas kapan mereka akan masuk ke IKN.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

Menteri Sakti Soal Produksi Ikan untuk Makan Gratis: Tak Masalah******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim volume produksi ikan dalam negeri sangat siap mendukung program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Oh, sangat siap. Nggak ada masalah kan," kata Trenggono usai Rapat Kerja Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Rabu (6/3).

Sakti menuturkan, produksi ikan dalam negeri sekarang ini mencapai rata-rata 13 juta ton per tahun dari hasil tangkapan maupun budi daya.

Menurutnya, KKP sedang menerapkan strategi ekonomi biru guna memaksimalkan potensi sumber daya laut yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Program ekonomi biru KKP terdiri dari lima cakupan, yaitu perluasan kawasan konservasi laut dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya laut.

Selanjutnya, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menurut Sakti, melalui program kerja ekonomi biru ini pemerintah berupaya menyeimbangkan sumber daya alam perikanan untuk kepentingan ekologi dan ekonomi.

"Salah satu contoh, konservasi. Konservasi itu kalau dijaga dengan baik dia akan memproduksi serapan karbon itu, karbon biru, serapan karbon itu, kita bisa juga nanti ada carbon trade, dan lain sebagainya, berapa produksinya, berapa ukurannya," ujarnya.

"Kedua, ikannya. Kalau lautnya bersih, ikannya itu bebas dari kadar merkuri, bebas dari kadar mikroplastik, dan itu bisa terjamin, dan itu bisa terukur. Kalau itu bisa terjadi, value-nya itu akan berlipat-lipat dari suplai yang ada," pungkas Sakti.

Prabowo menawarkan program makan siang dan susu gratis ditujukan kepada hampir 80 juta anak Indonesia. Program ini bertujuan mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting di Indonesia.

Saat ini, Prabowo bersama cawapres pasangannya, Gibran meraup suara terbanyak dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.