situs slot akun baru gacor

Fenghuang

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Desainer game serba bisa

Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua******

Litsky Li, seorang fotografer terpaksa beralih profesi setelah menerima tawaran yang lebih baik. Ia memutuskan berhenti bekerja dan menjadi salah satu dari sekian banyak anak muda China yang dibayar oleh keluarga mereka untuk tinggal di rumah.

Li yang kini berusia 21 tahun, menghabiskan waktunya berbelanja bahan makanan untuk keluarganya di kota tengah Luoyang dan merawat neneknya yang mengalami demensia. Orang tuanya membayarnya dengan gaji sebesar 6.000 yuan atau setara US5 per bulan. Besaran upah itu setara dengan gaji kelas menengah di daerahnya.

"Alasan mengapa saya berada di rumah adalah karena saya tidak tahan dengan tekanan untuk pergi ke sekolah atau bekerja," kata Li, lulusan SMA seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (27/7).

Frasa itu muncul untuk menggambarkan bahwa mereka kembali pulang karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Laporan CNN Business mengungkap angka pengangguran di China untuk usia 16 hingga 24 tahun di daerah perkotaan naik hingga 21,3 persen pada Juni 2023. Angka itu adalah rekor tertinggi.

Tingkat pengangguran pemuda telah menjadi salah satu tantangan besar selain konsumsi domestik yang lemah, penarikan diri industri swasta, dan pasar properti yang berjuang, bagi kepemimpinan China ketika pemulihan pasca-covid negara ini redup.

Masalah tersebut mungkin jauh lebih besar dari yang diindikasikan oleh data resmi.

Lihat Juga : Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham

Profesor Universitas Peking Zhang Dandan menulis dalam sebuah opini pekan lalu untuk media berita Caixin bahwa jika 16 juta pemuda tinggal di rumah atau mengandalkan orang tua mereka juga dihitung, dan tidak aktif mencari pekerjaan, maka tingkat pengangguran sebenarnya mencapai 46,5 persen pada Maret.

Sosiolog mengatakan pengalaman traumatis China dengan langkah-langkah pandemi yang ketat telah berkontribusi pada jumlah orang muda yang secara radikal mempertimbangkan kembali tujuan hidup mereka dan orang tua yang mendukung mereka.

"Mental dan psikologis, orang di daratan China masih pulih dari pandemi covid-19," kata Fang Xu, seorang dosen tetap di Universitas California Berkeley.

"Saya percaya keinginan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai, kontemplasi tentang makna hidup atau apa yang paling penting dalam hidup masih ada," tambahnya.

Tren "anak-anak profesional" juga merupakan tanda bahwa para pemuda menghadapi peluang yang semakin berkurang dalam ekonomi yang sebelumnya telah berkembang pesat selama beberapa dekade, memperkaya generasi yang kini mendukung generasi muda.

Lihat Juga : Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0

Setelah awal tahun ini dimulai dengan kegiatan yang cukup aktif, pemulihan ekonomi China telah melambat dan keyakinan bisnis tetap lemah.

Sektor swasta, tulang punggung ekonomi dan sumber lapangan kerja terbesar, telah terkena dampak keras dari penindakan regulasi yang meluas sejak akhir 2020.

Ya-wen Lei, seorang profesor sosiologi di Universitas Harvard, berharap fenomena anak-anak profesional ini tidak akan bertahan lama.

"Dukungan yang mereka terima dari orang tua mereka dalam konteks ini tidak mengherankan, karena banyak orang tua di China membantu anak-anak mereka dengan berbagai aspek kehidupan, seperti perumahan, biaya pernikahan, dan pengasuhan anak," katanya. 

Lihat Juga : Mendag Jamin RI Tak Impor Garam Lagi Usai Diprotes Petani Madura

Namun, Peneliti China Centre di Universitas Oxford dan Universitas SOAS London George Magnus mengatakan ini bukanlah solusi yang layak untuk masalah pekerjaan di China.

"Ini mungkin menjadi solusi jangka pendek agar mereka memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan pendapatan keluarga sebagai tukar menukar," katanya.

Tetapi jika para pemuda tidak berada di pasar tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan dan mencari peluang yang lebih baik, mereka kemudian dapat menjadi sulit dipekerjakan.

"Baik karena sudah lama menganggur, atau karena tidak berhasil mempertahankan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan," kata Magnus.

"Ini adalah kondisi di mana gangguan jangka pendek, misalnya, di pasar tenaga kerja, menjadi permanen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

RI Setop Impor Sapi dari Empat Wilayah Australia Imbas Virus LSD******

Indonesia disebut menangguhkan impor sapi dari empat wilayah Australiaimbas penyakit kulit menggumpal atau virus lumpy skin disease (LSD) pada ternak yang dikirim dari Negeri Kanguru tersebut.

LSD adalah penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh Lumpy Skin Disease Virus (LSDV) yang merupakan virus bermateri genetik DNA dari genus Capripoxvirus dan famili Poxviridae. Virus tersebut umumnya menyerang hewan sapi dan kerbau.

Kendati, Kepala Dokter Hewan Australia Mark Schipp mengatakan negaranya tetap bebas dari virus LSD.

LSD pertama kali dilaporkan pada ternak di Indonesia pada Maret 2021. Penyakit ini ditularkan oleh serangga dan sangat menular pada sapi dan kerbau.

Namun, virus tersebut diklaim tidak pernah terdeteksi di Australia dan tidak menimbulkan risiko bagi manusia.

Meski demikian, Menteri Pertanian Australia Murray Watt membenarkan bahwa ekspor dari empat fasilitas ke Indonesia telah dihentikan.

Lihat Juga : Satgas BLBI Sita Aset Obligor Bank Indonesia Raya dan Bank Tamara

"Indonesia telah menghentikan ekspor dari empat fasilitas Australia sambil menunggu pengujian hewan lebih lanjut, tetapi ekspor sapi hidup ke Indonesia terus berlanjut dan 28 perusahaan terdaftar tersedia untuk digunakan oleh eksportir yang ingin berdagang," jelasnya.

"Pekerjaan sedang dilakukan untuk melakukan pengujian cepat dan memulihkan ekspor dari fasilitas tersebut," kata Senator Watt.

Tapi, sampai saat ini belum diketahui seberapa banyak ternak yang akan diuji. Sebab, saat ini proses masih terus dilakukan.

"Para pejabat Australia bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk meyakinkan mereka bahwa semua hewan yang diekspor dari Australia memenuhi semua persyaratan Indonesia, termasuk bebas dari LSD," kata Watt.

Lihat Juga : Stafsus Sri Mulyani Respons Pidato AHY soal Ekonomi RI Mandek

Watt mengatakan dia pertama kali mengetahui masalah ini pada Jumat malam.

"Indonesia adalah mitra yang dihargai dan dihormati, dan Australia mengakui kerja sama yang telah terjalin lama dengan Indonesia dalam masalah biosekuriti hewan," imbuhnya.

Produsen sapi Australia sangat waspada terhadap penyakit ini sejak terdeteksi di Sumatera, Indonesia pada Maret 2022.

Analisis dari Center of Excellence for Biosecurity Analysis tahun lalu menemukan 28 persen kemungkinan wabah dalam lima tahun ke depan. Itu sebanding dengan risiko 11,6 persen untuk kaki dan mulut.

LSD hadir di lebih dari 50 negara termasuk Rusia, China, Malaysia, Singapura, Turki, India, dan Kenya.

CNNIndonesia.com sudah  menghubungi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso terkait dengan penangguhan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Luhut Akui Aturan Konversi Motor Listrik Perlu Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan konversi motor listrikmasih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, sampai 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Karenanya, ia menyambut baik penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang dilaksanakan hari ini.

"Saya harapkan surat keputusan bersama yang ditandatangani ini dapat mempercepat implementasi solusi yang dibutuhkan seperti percepatan mekanisme cek fisik dan administrasi terkait dokumen kendaraan dalam bentuk BPKB, STNK maupun plat nomor," jelasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun membocorkan bahwa revisi syarat permudah konversi motor listrik akan dibahas pada pekan depan. Diharapkan, keputusan yang diambil bisa menggenjot minat masyarakat untuk ikut konversi ke motor listrik.

"(Revisi persyaratan insentif) akan kita bahas. Senin kita bahas bersama," ungkap Arifin.

Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi dilakukan dari sisi penerima yang diperluas. Namun, tentu saja usulan ini tetap harus dikoordinasikan bersama.

"Kita akan perluas. Kita evaluasi dulu yang sekarang bagus enggak, kalau kurang, apa alternatifnya yang lebih bagus," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]