qq589

Bagaimana menghadapi transformasi

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Proyek Pasar Senen Blok VI Mangkrak, Pasar Jaya Kejar Februari 2024******

Direktur UtamaPD Pasar Jaya Agus Himawan menargetkan proses revitalisasi Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat dimulai pada Februari 2024.

"Tadi sudah kita sampaikan insyallah akhir Februari sudah mulai dilakukan pembangunan. Karena kita harus menyelesaikan dulu masalah yang lama," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/8).

Menurut Agus, hal ini sebagaimana perintah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memintanya untuk merealisasikan pembangunan Pasar Senen Blok VI yang sempat terhambat.

Namun, kata dia, terdapat masalah hukum dengan mitra lama terkait keuangan, sehingga pembangunan Pasar Senen Blok VI pun sempat mangkrak. Ia menyebut permasalahan itu bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati demikian, keduanya telah mediasi.

Selain itu, Agus mengatakan mangkraknya pembangunan Pasar Senen Blok VI juga lantaran pandemi Covid-19.

"Ya karena memang pandemi. Mitra itu beberapa juga karena kondisi keuangan," ucapnya.

Agus menyampaikan revitalisasi Pasar Senen Blok VI akan dimulai dengan membangun tempat parkir dan tempat penampungan sementara pedagang pasar tersebut.

"Kita juga sudah fasilitasi keinginan dari para pedagang terkait masalah parkir sementara dan tentunya memperbaiki merenovasi tempat penampungan sementara yang sudah mengalami kerusakan," ujar Agus.

Salah satu pedagang Pasar Senen Blok VI Reynhard Sinaga mengatakan tempat penampungan sementara yang saat ini ditempatinya memiliki batas waktu. Oleh karena itu, ia mengaku khawatir.

"Ini tahun kelima. Kita enggak tahu itu sampai berapa tahun. Ketika itu nanti masa gunanya sampai pada batasnya, bagaimana kami?" ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia menyebut rencana pembangunan Pasar Senen Blok VI telah mencuat sejak 2010 silam. Namun, hingga kini tak kunjung direalisasikan.

Menurutnya, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah beberapa kali menyampaikan aspirasi ke PD Pasar Jaya, namun tidak diterima tanpa adanya alasan yang jelas.

"Mereka tidak mau terima kami. Kami tidak tahu alasannya. Karena mereka tidak mau nerima kami, maka kami lanjutkan ke PJ Gubernur langsung," sambungnya.

Terlebih, kata dia, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah mengalami penurunan omset lebih dari 50 persen selama berada di tempat penampungan sementara.

"Bagaimana pelanggan datang, parkir enggak ada. Dia parkir di depan belanja, kena razia motornya, mobilnya. Sudah enggak ada martabat kami para pedagang," pungkasnya.

Sejumlah pedagang Pasar Senen Blok VI sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar pembangunan Pasar Senen Blok VI segera dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Erick Thohir Alihkan Modal Negara Rp3 T Waskita ke Hutama Karya******

Menteri BUMNErick Thohir buka suara mengenai pembatalan pemberian penyertaan modal negara (PMN) Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya(Persero) Tbk. 

Erick menjelaskan, PMN itu dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero). Dari situ, HK akan mengambil aset-aset Waskita.

Menurut Erick, proses 'perkawinan' BUMN karya masih membutuhkan waktu. Namun, proses restrukturisasi BUMN karya telah dijalankan dari beberapa tahun yang lalu.

Dia mengatakan proses restrukturisasi di BUMN karya terbukti berhasil menekan utang di Bank Himbara dari semula Rp 123 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Terbukti utang Himbara untuk proyek-proyek karya ini yang Rp 123 triliun sekarang Rp 70 triliun-an, jadi udah turun, ini yang lagi kita rapikan," katanya.

Sejalan dengan itu, Erick mengatakan telah menggelar rapat dengan wakil menteri BUMN dan Bank Himbara. Dalam rapat itu, ia mengatakan Kementerian BUMN  akan mendorong kinerja BUMN tidak lagi berdasarkan korporasi namun berbasis proyek.

"Karena itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kita coba inisiasi. Jangan sampai aksi korporasi di atas kita bantu, nanti ada penyelewengan, mestinya buat proyek ini, beli tanah, beli gedung, itu yang problemloh di karya," ujarnya.

Pemberian modal negara untuk Waskita Karya 2022 dibatalkan. Atas hal itu, perseroan mengembalikan dana senilai Rp 3 triliun ke rekening kas umum negara.

"Komite privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata Direktur Utama Waskita Karya Mursyid dalam keterbukaan informasi BEI.

Pembatalan PMN Waskita Karya 2022 tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023. Waskita mengakui pembatalan  akan berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP).

[Gambas:Video CNN]

Mulailah berlatih dari dasar laut

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Badan Pangan Klaim Bulog Sudah Amankan 1,3 Juta Ton Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Perum Bulog telah mengamankan sebanyak 1,3 juta stok beras per Rabu (2/8). 

"Bapak Presiden meminta Bulog meningkatkan stoknya dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton dengan target serapan 2,4 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023," ujarnya usai menghadiri rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara. 

Arief menuturkan Bulog telah menyalurkan beras lebih dari 1,34 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Ia menyebut, bantuan pangan beras periode 3 bulan pertama sampai dengan akhir Juli 2023 sebanyak 640 ribu ton telah selesai digelontorkan untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemberian bantuan beras tersebut, lanjutnya, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan. Selain itu juga turut mempengaruhi juga keseimbangan harga beras di pasaran sehingga harga beras stabil dan inflasi dalam empat bulan terakhir sangat terjaga.

"Kita memahami bahwa pangan memiliki andil signifikan terhadap inflasi, sehingga bantuan pangan beras ini menjadi penting bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Angkat Suara Soal Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Salah Desain

Adapun berdasarkan data BPS, inflasi Juli 2023 menunjukkan bahwa tren inflasi tahunan mengalami penurunan sejak Februari hingga Juli 2023 secara berurutan dari 5,47 persen, 4,97 persen, 4,33 persen, 4,00 persen, 3,52 persen, dan 3,08 persen (yoy). Untuk Inflasi bergejolak terus turun dari bulan Juni sebesar 1,2 persen menjadi -0,03 persen di Bulan Juli 2023.

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan pangan beras tersebut akan kembali disalurkan untuk periode kedua pada Oktober sampai Desember 2023 dengan volume dan sasaran yang sama dengan tahap pertama," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]