sawer168

Fu Xian terlahir kembali di kota

aquampo

Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menarik kosmetik ilegal dari pasaran.

Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Keselamatan

hdpbet

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

cara pinjam di akulaku ke dana

Rincian Biaya Haji per Embarkasi, Tertinggi Surabaya Rp97,8 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat. Beleid yang diteken 9 Januari 2024 itu mengatur biaya haji per embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

BPIH sendiri adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola pemerintah setiap musim haji. Dana ini merupakan gabungan dari uang jemaah dan subsidi pemerintah.

- Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984

- Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253

- Embarkasi Batam sebesar RpRp91.198.048

- Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471

- Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448

- Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219

- Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469

- Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

BPIH ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

Berikut besar Bipih jemaah haji:

- Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870

- Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139

- Embarkasi Batam sebesar RpRp53.833.934

- Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357

- Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334

- Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105

- Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355

- Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.

Beleid ini juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567.

Sementara, Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

testimoni pinjaman kredivo

Jakarta Rugi Rp2,1 T Per Tahun Buntut Banjir di Pesisir******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kerugian ekonomi imbasbanjirpesisir DKI Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja diperkirakan Rp2,1 triliun per tahun," ucapnya.

Selain itu, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung tadi.

Airlangga menjelaskan wilayah utara Jawa memiliki ancaman erosi, banjir, hingga penurunan permukaan tanah.

Ia menyebutland subsidencePantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun. Di sisi lain, ada juga ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

Padahal, dari hasil studi pada 2020 menunjukkan bahwa kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen PSB Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ucap Airlangga.

Oleh karena itu, ia menuturkan ancaman land subsidence dan fenomena banjir Rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional.

Tapi, juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Airlangga memperkirakan setidaknya terdapat 70 kawasan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Huashan Shenmen

akun paling gacor slot

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Serbaguna

cara beli hp pakai kredivo

Maskapai RI Mulai Lirik Pesawat Buatan China, TransNusa Jadi Pertama******

Jakarta, CNN Indonesia--

Maskapai Indonesia mulai melirik pesawat buatan China, di mana TransNusa menjadi yang pertama memborong sejumlah kapal terbang.

TransNusa baru saja menandatangani kerja sama dengan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Kesepakatan bisnis itu disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran.

"Kami menyambut baik kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Kerja sama ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan di Indonesia," kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).

Menhub juga mengunjungi langsung pabrik pesawat buatan China itu. Ia melihat detail pekerjaan kapal udara COMAC yang diklaim berteknologi mutakhir.

"Saya menekankan agar produksi pesawat terbang ini betul-betul mengutamakan kualitas yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan," tutupnya.

TransNusa sempat membuat ramai jagad udara tanah air karena memborong 30 pesawat buatan China pada Desember 2022 lalu.

Maskapai Indonesia itu membeli jet penumpang jenis ARJ21-700 berkapasitas 78-97 penumpang dengan daya jelajah 3.700 km. Armada buatan COMAC ini adalah pesawat regional jet dengan kapasitas duduk 95 kursi dengan kemampuan terbang 3,5 jam.

Lihat Juga : Membandingkan Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo dengan Era SBY

Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto mengatakan pesawat Made in China itu akan dioperasikan untuk melayani rute domestik dan beberapa kota dan negara di ASEAN, seperti ke Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, dan Singapura.

"Dengan kombinasi kedua tipe pesawat yang dioperasikan, yaitu Airbus A320 dan COMAC ARJ21, ke depan Transnusa akan mengembangkan rute-rute penerbangan domestik dan internasional, baik kawasan ASEAN maupun ke kota-kota di Tiongkok dan Australia," jelas Bayu kepada CNNIndonesia.com kala itu.

Pesawat buatan COMAC belakangan memang menjadi perbincangan. Salah satu yang disorot adalah C919 yang dianggap calon pesaing Airbus dan Boeing.

C919 merupakan pesawat jet penumpang yang dikembangkan China, sesuai standar kelaikan udara internasional dan memiliki hak kekayaan intelektual independen. Pesawat ini punya jarak tempuh hingga 5.555 kilometer.

Model C919 akan menjadi pesaing langsung jet berbadan ramping A320 dan B737 yang paling umum digunakan untuk penerbangan internasional domestik dan regional. Calon pesaing Airbus dan Boeing tersebut diklaim sudah menerima lebih dari 1.000 pesanan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)