situs slot paling gacor dan terpercaya

Jungler hutan super di kota

9 Bandara Catat Layani 142 Ribu Penumpang Pesawat Selama G20******

Direktur Utama PT Angkasa Pura I(Persero) Faik Fahmi menyebut sembilan bandarapendukung, termasuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, melayani 142 ribu penumpang pesawat selama periode perhelatan KTT G20.

"Selama periode pembatasan penerbangan atau limited operation pada 13-17 November 2022, ada sembilan bandara pendukung KTT G20 tercatat melayani sebanyak 1.195 pergerakan pesawat per hari, dengan jumlah penumpang sebanyak 142.200 orang," ujarnya, Jumat (18/11).

Secara rinci, Bandara Bali melayani penempatan pesawat delegasi KTT G20 terbanyak, yakni 69 pesawat. Disusul oleh Bandara Juanda Surabaya sebanyak 24 pesawat.

Sedangkan, dua bandara pendukung lainnya, yakni Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin tidak mencatat pesawat delegasi KTT G20.

Secara total, sambung Faik, Angkasa Pura I melayani 115 penempatan pesawat delegasi KTT G20, baik pesawat utama yang mengangkut para pemimpin negara maupun organisasi internasional.

"Selama pelaksanaan KTT G20, kami telah memberikan pelayanan terbaik kepada para delegasi dan yang tidak kalah penting, kami juga berhasil menjaga operasional bandara, khususnya di Bandara Bali, dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, tanpa kendala yang berarti," imbuh Faik.

Bandara Bali, lanjut dia, secara khusus melayani 1.622 pergerakan pesawat komersial, terdiri dari 893 pesawat rute domestik dan 729 pesawat rute internasional, dengan rata-rata pergerakan per hari sebanyak 325.

Dari sisi jumlah penumpang, pesawat komersial melayani 190.470 penumpang, dengan rincian 92.750 penumpang rute domestik, dan 97.720 penumpang rute internasional.

Adapun, rata-rata harian pergerakan penumpang di Bandara Bali mencapai 38.094 penumpang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Panitia Bantah Perkelahian di Munas Hipmi Dipicu Persaingan Caketum******

Panitia membantah kericuhan di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkaitan dengan persaingan antar-calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVII HIPMI M Ali Affandi mengatakan insiden tersebut dipicu oleh masalah personal.

"Kejadian semalam disebabkan kesalahpahaman personal antar peserta munas HIPMI yang terjadi di luar rapat Pleno," kata Ali Affandi, Selasa (22/11).

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ali Affandi tidak membantah keterlibatan tim sukses calon ketua umum dalam adu pukul tersebut. Adu pukul antara sejumlah anggota HIPMI itu melibatkan salah satu tim sukses ketua umum.

"Itu hanya dikaitkan saja. Sebenarnya masalah personal. Nggak ada kaitannya sama kontestasi," katanya.

Ia juga tak menampik jika Sidang Pleno I dengan agenda pembahasan tata tertib berjalan alot. Namun ia meyakinkan perkelahian tersebut tidak berkaitan dengan jalannya sidang.

"Dinamika (sidang) menghangat, lah. Tapi nggak sampai panas. (Perkelahian) itu sudah di luar agenda forum. Mau keluar istirahat. Salah paham aja itu," katanya.

Ia mengakui sidang pleno I yang dijadwalkan selesai pukul 22.00 WIB molor hingga pukul 00.00 WIB. Karena itu, pimpinan memutuskan sidang diskors hingga hari berikutnya. Ali Affandi mengatakan molornya sidang membuat emosi peserta sidang mudah tersulut.

"Jadi teman-teman standby dari jam tujuh pagi sampai jam 12 malam, makanya wajar kalau begitu," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi ia bersama Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Achiruddin langsung mendatangi Hotel Alila setelah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi saat peserta membubarkan diri dari Sidang Pleno I Munas.

"Kemudian di arena luar itu ya biasa lah ada gesekan sedikit, senggolan kemudian ada sedikit kesalahpahaman antara beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi hal seperti yang rekan-rekan ketahui," kata Iwan.

Ia mendorong agar pihak yang berselisih melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"HIPMI merupakan suatu keluarga besar. Yang ada di dalamnya ya keluarga. Artinya restorative justice akan kita tempuh jika memang kedua belah pihak yang terlibat selisih paham itu menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Harga Bahan Pangan Mulai Terkerek Menjelang Akhir Tahun******

Sejumlah harga panganatau bahan pokok naik akibat pasokan yang semakin berkurang. Salah satunya adalah harga cabai merahdan cabai rawit yang harganya terkerek Rp5.000 sampai Rp10 ribu rupiah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Tebet Timur, sejumlah kios yang menjual cabe kompak menaikkan harganya. Meski demikian, jumlah pengunjung tidak berkurang.

"Cabai dikit-dikit naik tadinya rawit terakhir Rp60 ribu ke Rp65 ribu per kg. Lumayan sih naiknya, karena mau tahun baru juga. Seminggu atau dua minggu lagi (naik lagi)," kata Ridwan, pemilik kios di Pasar Tebet, Selasa (22/11).

Ridwan mengatakan untuk harga bawang merah dan bawang putih masih stabil.

Sementara itu, harga cabai di Pasar Pengadegan juga melonjak. Setengah kilo cabai saat ini dihargai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, padahal sepekan lalu masih dijual Rp25 ribu per setengah kg.

"Naiknya 10 ribuan. Biasanya (karena) pasokannya sedikit, (jadi) kurang. Cabai naik karena musim hujan, pasokan kurang karena hujan. Jadi metiknya sedikit, kalo kena hujan kan jadi rusak," ujar Heru di depan kiosnya.

Untuk harga bawang putih, justru cenderung turun ke Rp30 ribu dari semula Rp35 ribu sampai Rp45 ribu per kg.

"Komoditi tanaman pertanian itu biasanya dari pasokan pertanian, nggak pengaruh dari BBM naik, nggak pengaruh. Kalau (pasokan) banyak, (harga) turun. Kalau (pasokan) sedikit, (harga) naik," paparnya.

Lebih lanjut, harga tahu dan tempe masih stabil di Rp5.000 per kg meski secara ukuran mulai mengecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Heru mengatakan sangat sulit menaikkan harga tempe dan tahu jika tidak dilakukan serentak.

Ia menuturkan meski harga kedelai melonjak, namun pengusaha tempe dan tahu lebih memilih mengecilkan ukuran produknya ketimbang menaikkan harga jual.

Dalam hal ini, kenaikan harga tempe dan tahu terjadi akhir tahun lalu dari Rp3.000 menjadi Rp5.000.

"Gak naik, tapi tambah kecil, karena kacang kedelainya mahal. Pengusaha nggak bisa naikin harga, ya dikecilin (ukurannya). Kalau dinaikin nggak bisa kalau nggak bareng-bareng, karena dia produksi rumahan, pabrik rumahan, jadi nggak bisa naik sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Mudroir, seorang pedagang di pasar tersebut, menyebutkan harga minyak goreng perlahan mulai naik meski tak signifikan, termasuk MinyaKita juga terkerek Rp1.000 sampai Rp2.000 ribu per kg.

Kendati, kenaikan harga minyak itu tak dirasakan oleh Yeni, pedagang di Pasar Pengadegan. Ia mengaku terakhir kali harga minyak naik terjadi pada awal tahun ini. Sejak itu, harga minyak goreng berangsur membaik.

"Sudah mendingan, dulu hampir (minyak 2 liter) Rp50-60 ribu, Sekarang sudah Rp40 ribu. Alhamdulillah nggak ada kenaikan lagi, terakhir naik yang rame-rame itu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget melihat harga tempe dan minyak goreng naik di Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Menurutnya, harga tempe memang wajar naik karena harga kedelai yang juga terkerek ke Rp15 ribu per kilogram. Meski demikian, pemerintah dinilai akan mencari cara agar harga bahan pokok ini kembali stabil.

Apalagi menjelang libur akhir tahun harga bahan pokok biasanya cenderung naik, maka kebijakan pemerintah akan sangat menentukan kondisi di lapangan.

"Saya melihat harga tadi yang naik minyak, kaget juga saya tadi naik Rp2.000. Tempe juga naik," ujarnya dalam video youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/11).

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Gerbang Bayangan Langit

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Perjalanan Orang Asing

<句子>