erek erek 2d 07

galaksi yang luas

KCIC Godok Skema Gratis Naik Kereta Cepat Bagi Warga Pinggir Rel******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

Meski demikian, kata dia, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

"Insyaallah izin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel KCJB bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Ridwan Kamil Bocorkan Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) memberikan bocoran harga Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut kisaran harga kereta cepat mendekati angka Rp300 ribu.

Lihat Juga : TAIPANOprah Winfrey, Miliarder Wanita Kulit Hitam Pertama Berharta Rp37 T

"Gratis sampai Oktober pokoknya, Oktober. Belum clear detail harinya. Bisa 2 bulan atau 3 bulan. (Mekanismenya) ticket war," candanya.

RK menjelaskan masyarakat di sekitar jalur rel akan didahulukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, mereka sudah terdampak pembangunan proyek, misalnya terdampak pembebasan lahan.

Lihat Juga : Mengenal Redenominasi Rupiah yang Sudah Disiapkan BI

"Tapi didahulukan sesuai arahan Presiden, kepada masyarakat yang terdekat dengan jalur, kan mereka terdampak tanahnya, apa-apanya," bebernya.

RK menyebut perjalanan kereta cepat terbatas sesuai kapasitasnya, yaitu sekitar 600 orang. Saat dikonfirmasi apakah hanya masyarakat terpilih yang dapat menjajal KCJB, RK membantahnya. Namun detail teknisnya sedang difinalisasi di kantor.

"Nggak juga, tapi nanti kan sekali berangkat 600 orang, pasti terbatas. Intinya tunggu saja, sedang difinalisasi oleh tim Pak Luhut bagaimana teknis mendaftar nyoba kereta api cepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi memberikan bocoran harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurutnya, tiket termahal KCJB diusahakan tidak melebihi Rp 250 ribu.

Opsi tersebut merupakan permintaan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Adapun hal ini disampaikan Dwiyana setelah menjajal kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta Timur menuju Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp 250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Baca selengkapnyadi sini.

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Anak Buah Luhut Jamin Impor 3 KRL Baru Tak Bakal Bikin Tarif Naik******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan menjamin rencanaimpor 3 trainsetKRL baru tidak akan membuat tarif bengkak.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan biaya impor KRL baru akan lebih mahal dibandingkan bekas. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah sudah putar otak agar tarif KRL tidak mencekik masyarakat.

"Kami akan pastikan, harga (tarif KRL) ke penumpang enggak naik walaupun ini kereta baru," ungkap Seto kepada CNNIndonesia.comdi Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Karena kita mau menghidupkan industri dalam negeri, tentunya harus didukung dong. Ini kan PSO, karena buat KAI kan not for profitKRL ini. Jadi banyak ke fungsi PSO. Karena ini kereta baru, dari negara harus eitherPSO ditambah atau opsi kedua kita pakai mekanisme penyertaan modal negara," tuturnya.

Meski begitu, Seto menyebut impor 3 trainset KRL baru dari Jepang membutuhkan waktu. Pesanan baru sampai sekitar 16 bulan hingga 24 bulan ke depan atau pada 2025.

Ia juga menjelaskan ada proses panjang impor barang baru tersebut. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus memastikan kesiapan Jepang menerima order hanya 3 trainset saja, lalu bakal ada reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemenhub juga menepis isu kenaikan tarif KRL imbas beban impor 3 rangkaian KRL baru. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah sudah menganggarkan pengadaan kereta baru tersebut.

"Tarif KRL akan mengikuti ketentuan yang ada. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

"Yang membeli kan KAI dan sudah dianggarkan untuk pembelian baru. Pemerintah belum ada rencana menaikkan tarif (KRL). Subsidi juga sesuai dengan yang sudah dianggarkan," imbuh Adita.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Anak Buah Luhut Ungkap Asal Usul Uang untuk Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) menegaskan impor 3 trainset KRL baru akan dibeli pakai duit pemerintah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan pembelian rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT Kereta Api Commuter Indonesia (KCI).

"Enggak (bukan uang KAI atau KCI), dari pemerintah lah," tegas Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/6).

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi aliaspublic service obligation (PSO)KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

"Akan kami kaji opsinya mana yang paling bagus. Karena semua ini (uang negara) buat retrofit, pembelian dari PT Industri Kereta Api (INKA), dan segala macam," tandas Seto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan mengimpor KRL baru demi memenuhi kebutuhan yang kurang akibat rangkaian kereta yang pensiun.

Kereta baru diambil setelah opsi impor KRL bekas dari Jepang tidak dipilih pemerintah. Ia berdalih mendatangkan barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

Sembari menunggu KRL produksi INKA, Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi atas kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," jelas Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Bos BPKP Bersuara soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan WIKA******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengevaluasi laporan keuangan PT Waskita Karya(Persero) dan PT Wijaya Karya(Persero) atau Wika yang dituding dimanipulasi.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan proses pemeriksaan terus bergulir. Menurutnya, untuk mendapatkan hasil membutuhkan waktu cukup lama.

"Sudah diproses. Lagi dievaluasi," ucapnya singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/6).

Terkait dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan Wika, Menteri BUMN Erick Thohir pun siap menindak tegas jika hal itu benar terjadi. Bahkan, ia tak segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana.

"Sama juga kalau ada laporan keuangan bukan hanya di Waskita dan Wika, sudah pasti kami akan lakukan yang namanya tindakan hukum keras," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (15/6) lalu.

Menurut Erick, dalam menghadapi masalah hukum tidak boleh pandang bulu. Pasalnya, hal itu akan membuat kepercayaan publik jatuh.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wika mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

[Gambas:Video CNN]

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

Di sisi lain, VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK," ungkap Ermy.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Ermy menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Waskita Karya.

"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.

Segendang sepenarian, Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," ucapnya.

Badak

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]