alexis slot gacor

Membombardir dunia misterius

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Toko Senjata Wanjie

KCIC Gandakan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Jadi 28 per Hari******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah perjalanan Kereta Cepat Whoosh reguler dari 14 menjadi 28 perjalanan per hari mulai hari ini, Rabu (1/11). Hal itu dilakukan seiring peningkatan jumlah penumpang.

Berdasarkan data per1 November, terdapat sekitar 165 ribu tiket kereta cepat Whoosh yang terjual untuk perjalanan 17 Oktober hingga 4 November 2023.

Dari jumlah tersebut ada sekitar 134 ribu penumpang yang telah berangkat pada 17-31 Oktober 2023. Rata-rata okupansi penumpang pada setiap rangkaian yang beroperasi mencapai 85 persen hingga 99 persen untuk setiap perjalanan, dengan angka penumpang tertinggi mencapai sekitar 14.200 per hari.

Melalui jumlah sarana yang ada, perusahaan akan mengoperasikan empat rangkaian Kereta Cepat Whoosh setiap hari yang sudah dipastikan telah melalui pengecekan harian dengan standard tertinggi. Perusahaan juga akan memastikan keandalan prasarana yang dimiliki demi keselamatan penumpang.

"Pengoperasian kereta cepat Whoosh juga akan diatur sebaik mungkin untuk menjaga ketepatan waktu keberangkatan Kereta Cepat Whoosh yang rata-rata mencapai 99,5 persen pada Oktober," ujar Dwiyana.

Untuk melayani jadwal baru, terdapat lebih dari 78 personil yang akan bertugas dengan ramah dalam melayani penumpang selama dalam seluruh perjalanan. Kemudian lebih dari 200 orang passenger service on station mulai dari station master, supervisor, petugas peron, loket, hingga kebersihan yang akan memastikan seluruh penumpang menerima layanan terbaik.

Perusahaan bersama PT KAI (Persero) juga akan mempersiapkan semua stasiun dan kereta cepat whoosh mulai dari Stasiun Halim, Padalarang, Tegalluar, Cimahi, dan Bandung telah dalam kondisi yang baik untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang.

Untuk melengkapi penambahan perjalanan kereta cepat whoosh, KCIC juga telah berkoordinasi dengan KAI untuk menambah jadwal perjalanan KA Feeder Kereta Cepat dari 14 perjalanan per hari menjadi 28 perjalanan yang selaras dengan jadwal kereta cepat whoosh yang baru.

"Bagi penumpang yang berkebutuhan khusus seperti lansia, orang dewasa dengan anak, orang sakit dan lainnya yang membutuhkan waktu utk berpindah stasiun, dapat menggunakan KA Feeder lebih awal untuk menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang," ujar Dwiyana.

Kehadiran KA Feeder juga menjadi penting, karena sebagian besar penumpang keberangkatan dari Stasiun Halim akan turun di Stasiun Padalarang. Berdasarkan data, sebanyak 75-80 persen penumpang keberangkatan Halim akan turun di Padalarang dan sisanya meneruskan perjalanan ke Tegalluar.

Dari keseluruhan penumpang yang turun tersebut, sekitar 70-75 persen melanjutkan perjalanan menggunakan KA Feeder Kereta Cepat menuju Stasiun Cimahi dan Bandung.

"Peningkatan jumlah perjalanan kereta cepat whoosh dan KA Feeder yang berlipat ganda, tentunya akan membuat perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi pengalaman yang lebih lancar dan mudah diakses", pungkas Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Barisan Bintang Penyihir

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Sahabat di sebelah

KAI Respons Protes Penumpang soal Sistem Scan Wajah di Stasiun Bandung******

PT KAI(Persero) buka suara soal penumpang memprotes penerapan fasilitas face recognition alias boarding menggunakan pemindai wajah di Stasiun Bandung.

Protes salah satu penumpang tersebut diluapkan di media sosial X. Sang penumpang mengaku tak ingin menjalani scan atau pemindaian atau wajah tersebut.

Namun, keengganannya itu malah membuat dirinya kesulitan boarding. Si penumpang harus menunggu 10 menit sebelum kereta berangkat untuk melakukan proses boarding.

Di sisi lain, yang sudah mendaftar face recognition pun wajahnya kerap tak terdeteksi oleh sistem. Ujung-ujungnya, mereka tetap harus scan tiket dan data KTP.

Alhasil, penumpang pun kesulitan boarding tepat waktu.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Humas Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono mengatakan kejadian itu merupakan buntut dari kesalahpahaman petugas di lapangan dalam memberikan informasi kepada penumpang yang bersangkutan.

KAI pun meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut.

"Ini menjadi masukan bagi kami agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para petugas kami di lapangan terkait aturan yang kami terapkan pada pintu boarding di stasiun Bandung," kata Mahendro seperti dikutip dari detik finance, Minggu (19/11).

Meski begitu, Mahendro membantah informasi yang disampaikan soal boarding tanpa face recognition hanya bisa dilakukan 10 menit sebelum boarding.

Ia menjelaskan pihaknya telah membuat pintu utara Stasiun Bandung sebagai jalan masuk yang diprioritaskan untuk penumpang yang mau boarding dengan sistem face recognition.

Sementara, bagi masyarakat yang memang belum mendaftar ataupun yang tidak mau mendaftar diri untuk sistem face recognition bisa masuk dengan leluasa di pintu selatan.

"Untuk diketahui juga bahwa pintu utara boarding stasiun Bandung per 1 Oktober sudah kami terapkan khusus untuk yang sudah terdaftar untuk sistem face recognition," papar Mahendro.

Meski begitu, pihaknya tetap menyiagakan fasilitas boarding manual di pintu utara untuk mengantisipasi apabila ada terjadi hal-hal yang mengakibatkan sistem face recognition tersebut tidak dapat dipakai atau sedang bermasalah.

"Jadi sebenarnya untuk boarding manual pun masih bisa di pintu selatan dan tidak harus menunggu sampai 10 menit sebelum keberangkatan," ucap Mahendro.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Pemerintah Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Bank yang Akali Aturan KUR******

Pemerintah bakal mengirimkan surat teguran kepada bank-banknakal yang mengakali aturan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat masih ada bank penyalur KUR yang melanggar ketentuan. Salah satunya, tetap meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta, padahal seharusnya bebas jaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut perbankan menggunakan modus plafon kriting agar bisa menarik agunan dari debitur. Perbankan akan melebihkan pinjaman menjadi Rp101 juta hingga Rp110 juta demi bisa mendapatkan jaminan.

"Pertama, kita sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Kedua, kemungkinan besar kita akan tegur kepada perbankan dengan resmi," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," tegas Yulius.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Ia menjelaskan responden laki-laki dominan di KUR kecil sebesar 55 persen dan KUR mikro 52 persen. Sedangkan debitur perempuan sebanyak 56 persen paling banyak meminjam di KUR super mikro.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan.

Menurutnya, modus plafon kriting merugikan debitur. Selain melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023, agunan yang dibebankan banyak yang melebihi nominal pinjaman.

"Aturannya yang tidak pakai agunan itu (KUR) mencapai Rp100 juta, tapi dipinjamkannya Rp101 juta-Rp110 juta. Jadi ini kan seperti main-main," tegasnya.

"KUR untuk plafon Rp100 juta-Rp500 juta dimintakan agunan melewati kewajaran. Jumlah akad (agunan) dengan yang diterima melebihi. Misalnya, katakanlah pinjamannya Rp102 juta, agunannya misalnya tanah yang lebih mahal atau harga mobil lebih mahal. Jadi, pinjaman dengan agunan lebih tinggi (agunan)," tambah Yulius.

[Gambas:Video CNN]