buku mimpi bulan

Cerita Desa Kecil

674 Ribu Orang Mudik di H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 674.457 orang mudik pada H-6Lebaran 2023atau Minggu (16/4) kemarin, di mana pemudik motormulai bertambah.

Jumlah pemudik pada H-6 meningkat ketimbang hari sebelumnya, yang mencapai 586.270 orang. Angka ini juga naik 17,50 persen jika dibandingkan H-6 Lebaran 2022, yakni 528.850 orang.

"Kami terus mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal sebelum terjadi peningkatan arus kendaraan, yang diprediksi terjadi mulai 18 April sampai dengan 21 April 2023," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Meski begitu, ia mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan mudik jarak jauh karena sangat rentan kecelakaan. Kemenhub meminta pemudik menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis.

Adita memprediksi jumlah kendaraan yang bakal keluar Jabodetabek akan terus meningkat menjelang Lebaran 2023. Pada tahun lalu, ia menyebutkan puncak arus kendaraan terjadi pada H-3, di mana sebanyak 226.615 kendaraan melewati jalan tol.

Lihat Juga : ANALISISMelihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi

Ia mengatakan ada kenaikan pergerakan mobil di jalan arteri pada H-6 kemarin. Peningkatan kendaraan tersebut menembus 50,54 persen jika dibandingkan hari normal.

Sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau Kemenhub melalui posko meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, 42 gerbang tol, dan 20 ruas jalan arteri.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-6 terjadi di angkutan udara, yakni sebanyak 221.786 penumpang. Persentasenya mencapai 32,88 persen dari total pengguna angkutan umum di semua moda," jelasnya.

Di lain sisi, Adita mengatakan persentase kenaikan jumlah penumpang tertinggi ada di angkutan kereta api sebesar 72,5 persen, disusul angkutan udara, jalan, dan laut.

Berikut rincian pergerakan pemudik H-6 Lebaran 2023:

- Angkutan udara: 221.786 penumpang
Naik 36,38 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 162.620 penumpang.

- Angkutan jalan: 127.313 penumpang
Naik 12,81 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 112.858 penumpang.

- Angkutan kereta api: 135.987 penumpang
Naik 72,25 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 79.040 penumpang.

- Angkutan penyeberangan: 125.042 penumpang
Turun 20,25 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 156.802 penumpang.

- Angkutan laut: 64.329 penumpang
Naik 2,61 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 62.693 penumpang.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.

"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).

Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.

Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.

Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.

Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.

Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.

"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.

John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.

"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.

Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.

Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.

Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

KAI Catat 44 Ribu Orang Tiba di DKI Jakarta Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sekitar 44 ribu penumpang akan tiba di DKI Jakarta hari ini, Minggu (30/4). KAI melaporkan jumlah penumpang yang tiba di area Daop 1 Jakarta mulai mengalami tren peningkatan sejak Senin (24/4).

"Secara total pada hari ini Minggu 30 April 2023 terdapat sekitar 43.600 pengguna yang tiba, bahkan hingga KA terakhir nanti angka tersebut masih memungkinkan terus meningkat mencapai angka 44 ribu," kata Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi I Jakarta Eva Chairunnisa dalam keterangannya, Minggu (30/4).

Eva menerangkan dari jumlah 43 ribu pengguna tersebut, sebanyak 16.900 di antaranya merupakan penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen. Kemudian 15.300 penumpang turun di Stasiun Gambir.

Lihat Juga : Tiket KA Lebaran Terjual Hampir 2,5 Juta, 81 Persen dari Kuota

Menghadapi peningkatan arus bali itu, KAI Daop 1 Jakarta menurutnya telah melakukan sejumlah persiapan pada arus balik, di antaraya menambah ketersediaan kursi pada area tunggu penumpang.

Selain itu, sejumlah petugas Costumer Service Mobile (CSM) juga siapkan untuk melayani informasi dan mengatur alur calon penumpang yang baru tiba. Petugas tambahan untuk pengatur kendaraan juga disiapkan di sejumlah titik pada area parkir stasiun.

Dari sisi keamanan dan keselamatan, lanjut Eva, Daop 1 Jakarta juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan seluruh objek vital pada masa angkutan lebaran. Kerjasama dengan Basarnas dan 45 provider Rumah Sakit juga dilakukan guna percepatan penanganan kondisi darurat.

Seluruh pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta juga diimbau agar memeriksa kembali barang bawaannya termasuk pada area kursi penumpang karena biasanya cukup banyak barang berharga tertinggal seperti dompet, telepon selular, laptop dan lainnya.

"Mayoritas pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo dan Malang," ujarnya.

Lihat Juga : Kronologi Kematian Atlet Para Tenis Meja David Jacobs Versi KAI

Sementara itu, volume pengguna jasa yang berangkat di area Daop 1 pada hari ini juga masih cukup tinggi. Secara total terdapat sekitar 30 ribu pengguna berangkat dengan jumlah sekitar 19 ribu Penumpang untuk keberangkatan awal KA dari Stasiun Pasar Senan dan 11 ribu penumpang dari Stasiun Gambir.

Eva mencatat okupansi penumpang keseluruhan mencapai 70 persen dari total ketersediaan tempat duduk.

"Untuk hari ini KA tambahan masih dijalankan, total terdapat 71 KA yang berangkat dimana 32 KA berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan 39 KA lainnya berangkat dari Stasiun Gambir," jelasnya.

Adapun berdasarkan data per Minggu (30/4) sekitar 715 ribu tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual. Dari jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yakni tanggal 14 hingga 24 April 2023.

Berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut, tingkat okupansi volume penumpang sudah mencapai 90 hingga 100 persen dengan volume penumpang berangkat tertinggi atau puncak arus mudik tercatat pada tanggal 18 hingga 23 April dengan keterisian tempat duduk mencapai 100 persen.

"Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan Bandung," ujar Eva.

Lahir pada tahun 1984

Harga Pangan Kompak Turun, Cabai******

Mayoritas harga pangankompak menurun pada pekan keduaRamadan 2023. Harga komoditascabai-cabaian 'tak sepedas' pekan lalu.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit merah di pasar tradisional dari turun dari Rp65.750 per kg menjadi Rp53.000 per kg. Harga cabai merah besar turun dari Rp47.200 per kg ke Rp43.000 per kg.

Penurunan juga terjadi pada cabai merah keriting dari Rp47.700 per kg menjadi Rp41.650 per kg, serta cabai rawit hijau dari Rp46.950 per kg menjadi Rp41.800 per kg.

Harga gula pasir lokal juga turun dari Rp14.550 per kg menjadi Rp14.500 per kg, kemudian gula pasir kualitas premium tetap R15.900 per kg.

Sedangkan bawang merah dibanderol Rp36.550 per kg. lebih murah jika dibandingkan pekan lalu Rp37.450 per kg. Begitu pula bawang putih yang turun dari Rp34.350 per kg menjadi Rp34.150 per kg.

Harga komoditas daging pun berhasil diredam pekan ini. Daging ayam ras segar yang minggu lalu dijual Rp34.750 per kg kini menjadi Rp33.750 per kg. Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp138.550 per kg menjadi Rp138.450 per kg, lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp129.200 per kg menjadi Rp129.050 per kg.

Harga perberasan juga menurun tipis. Beras kualitas bawah 1 dihargai Rp12.100 per kg dari Rp12.200 per kg, kualitas medium 1 kini Rp13.450 per kg dari Rp13.400 per kg.

Kemudian harga beras kualitas medium 2 tetap Rp13.200 per kg, begitu pun beras kualitas super 1 yang stabil di Rp14.800 per kg dan beras kualitas super 2 Rp14.250 per kg.

Harga telur ayam bertengger di Rp30.00 per kg, turun dibandingkan awal pekan lalu, Rp30.200 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita