megawin

Biografi Wan Zhen'er

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Industri RI Alami Langka Bahan Baku Impor, Alarm PHK Berbunyi Keras******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim industri dalam negeri tengah mengalami kelangkaan bahan baku impor.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan hal tersebut pun berimbas pada penurunan hasil produksi.

Lihat saja, data S&P Global mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. PMI manufaktur RI melambat 0,8 poin dibanding September 2023 yang mencapai 52,3.

"Kelangkaan tersedianya bahan baku/penolong (khususnya yg masih harus diimpor) bagi para industri manufaktur, mengakibatkan menurunnya jumlah hasil produksi," kata Sanny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).

Menurut Sanny, kelangkaan itu juga seiring dengan pelaku industri yang masih menunggu pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Sanny juga menyebut apabila penurunan produksi industri Indonesia terus menurun, maka gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terhindarkan.

Dengan kata lain, penurunan PMI manufaktur juga menjadi sinyal gelombang PHK segera datang.

"Kalau (penurunan produksi industri) berlarut-larut masalahnya, tentunya bisa juga terjadi (PHK)," kata Sanny.

S&P Global mencatat penurunan PMI manufaktur Indonesia terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada Oktober.

Lembaga itu menilai produsen mengalami kondisi permintaan yang lebih lemah. Selain itu, permintaan luar negeri juga memburuk.

Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan perlambatan laju PMI manufaktur Indonesia masih bisa berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

"Tingkat kepercayaan bisnis di kalangan produsen juga merosot jauh di bawah rata-rata yang menandakan berkurangnya optimisme terhadap produksi selama 12 bulan ke depan," katanya melalui keterangan resmi.

Sama seperti Sanny, Pan juga memproyeksi perlambatan produksi bakal berbuntut pada gelombang PHK atau setidaknya membatasi lapangan kerja.

"Sebagai akibat dari pertumbuhan penjualan yang lebih lambat, perusahaan-perusahaan sedikit menurunkan tingkat lapangan kerja mereka," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Pemerintah Gelontorkan Rp6,11 T Remajakan 180 Ribu Ha Kebun Sawit******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan penanaman kembali (replanting) kebun sawitseluas 180 ribu hektare pada tahun ini.

Untuk mengejar target itu, pemerintah menggelontorkan anggaran US6 juta atau Rp6,11 triliun (Kurs Rp15.844 per dolar AS).

Airlangga mengatakan target replanting ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Dia mengungkap sejak 2007, pemerintah telah berhasil menanam kembali kelapa sawit pada 200 ribu hektare lahan.

Selain itu industri sawit berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan di kalangan petani pedesaan termasuk petani kecil.

"Kontribusi industri kelapa sawit terhadap pembangunan sosial ekonomi nasional juga selaras dengan target lingkungan hidup Indonesia yang ambisius pada 2030," kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara The 19th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook (IPOC), Bali, Kamis (2/10).

Ia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui ratifikasi Perjanjian Paris.

Dia mengungkap sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) dan energi, menyumbang masing-masing 55 persen dan 33 persen dari total emisi gas rumah kaca.

Airlangga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan dan kolaborasi dari pihak-pihak terkait untuk bisa memenuhi target pengurangan emisi global pada 2030.

Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menerapkan kebijakan tata kelola hutan yang berkelanjutan pada 120 juta hektare lahan hutan.

Ia berkata ada sejumlah langkah yang sudah ditempuh Indonesia. Salah satunya, Airlangga mengklaim Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi pada 2019-2020 sebesar 75 persen menjadi 115 ribu hektare.

"Angka ini adalah yang terendah sejak 1990 dan terus menurun," kata dia.

Pemulihan lahan juga disebutnya dilakukan terhadap 3,4 juta lahan pada 2019 dan 3,6 juta lahan pada 2020.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Belanja tanpa Khawatir di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank******

Kabar gembira bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, ada promo menarik nih kalau belanja di Transmart pada Minggu (5/11).

Soalnya, Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean, loh spesial buat pelanggan setianya.

Lihat Juga : Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Jadi kalau belanja di Transmart Full Day Sale dan bayar pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, kamu bisa dobel untung!

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari aja, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk segera ke gerai Transmart terdekat besok, dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Ujung pedang

WeWork Ajukan Bangkrut Usai Terlilit Utang dan Merugi******

Perusahaan coworking space WeWork berencana mengajukan kebangkrutan pekan depan. Perusahaan itu dilaporkan tengah berjuang dengan tumpukan utangdan kerugian yang besar.

Melansir Reuters, Rabu (1/11), saham perusahaan yang didukung oleh SoftBank Group tersebut turun 32 persen pada perdagangan baru-baru ini. Sahamnya dilaporkan telah jatuh sekitar 96 persen tahun ini.

WeWork yang berbasis di New York, AS disebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan petisi Bab 11 di New Jersey. Namun pihak WeWork menolak untuk berkomentar.

Perusahaan ini memiliki utang jangka panjang bersih sebesar US,9 miliar atau setara Rp45,96 triliun (asumsi kurs Rp15.850 per dolar AS) pada akhir Juni dan lebih dari US miliar atau setara Rp206,05 triliun dalam bentuk sewa jangka panjang. Hal ini terjadi di saat kenaikan biaya pinjaman dapat merugikan sektor real estat komersial.

Pengajuan kebangkrutan WeWork akan menandai penurunan nilai perusahaan yang secara pribadi bernilai US miliar pada tahun 2019. Hal ini tentu dapat menjadi titik hitam bagi investor SoftBank yang telah kehilangan miliaran dolar.

Pasalnya, perusahaan ini telah mengalami guncangan sejak rencananya untuk go publicpada tahun 2019 meledak. Itu terjadi usai skeptisisme investor atas model bisnisnya yang mengambil sewa jangka panjang dan menyewakannya untuk jangka pendek serta kekhawatiran atas kerugiannya yang besar.

Keterpurukan WeWork tak mereda di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan ini akhirnya berhasil go publicpada 2021 dengan valuasi yang jauh berkurang.

Pendukung utamanya, konglomerat Jepang SoftBank, menggelontorkan puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan ini. Sayangnya, perusahaan ini terus merugi.

Tak hanya itu, WeWork pun menimbulkan keraguan besar atas kemampuannya untuk melanjutkan operasi pada Agustus silam dengan sejumlah eksekutif tertinggi, termasuk CEO Sandeep Mathrani, mengundurkan diri tahun ini.

[Gambas:Video CNN]