gacor situs slot

Tentang mimpi musim panas

Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT******

Kementerian Perhubungan menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus yang diduga menyeret pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah. Kesiapan itu disampaikan usai KPK lakukan OTT di Semarang, Selasa (11/4).

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangan tertulis.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

Oleh sebab itu, Adita mengatakan masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga antirasuah supaya bisa menentukan langkah selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut, akan segera kami sampaikan," ucap Adita.

Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Sedikitnya enam orang langsung diperiksa tim KPK di Semarang setelah ditangkap. Setelah pemeriksaan, empat orang, termasuk Putu Sumarjaya, dibawa KPK ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

Lihat Juga : Cara Menghitung Fidyah Bagi Muslim yang Tak Bisa Berpuasa

Dalam OTT, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK dan US.000 untuk pihak lain."

Lembaga antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut.

Naga perang datang ke pintu

Luhut soal China Minta APBN Jamin Utang Kereta Cepat: Prosedur Panjang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengungkap China meminta utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia merekomendasikan pinjaman proyek tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) alias PII. Pasalnya, prosedur agar permintaan China terwujud panjang.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Sementara itu, pemerintah Indonesia gagal meminta China menurunkan besaran bunga utang kereta cepat menjadi 2 persen.

Luhut menyebut negara yang dipimpin Xi Jinping itu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," terang Luhut.

Secara terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Kendati demikian, ia menegaskan perusahaan akan hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Wahid.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

kunci ajaib

Mengintip Kondisi Keuangan Transjakarta di Tengah Isu Tarif Naik******

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melalui akun media sosialnya mengajak pengguna untuk mengisi survei kenaikan tarifhingga 13 April mendatang.

Hal tersebut dilakukan setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif transportasi tersebut.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta, Senin (10/4).

Lantas, seperti apa kondisi keuangannya Transjakarta sehingga ada survei soal kenaikan tarif?

Mengutip laporan tahunan perusahaan, jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh Rp3,06 triliun pada 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai Rp3,07 triliun dan Rp3,3 triliun.

Lebih rinci, total pendapatan 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar Rp2,99 triliun, pendapatan dari sponsor Rp9,57 miliar, dan pendapatan non angkutan Rp54,55 miliar.

Sementara itu total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan mencapai Rp280,07 miliar pada 2021. Angka ini turun dibandingkan 2020 yang mencapai Rp366,85 miliar.

Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta 2021 mencapai Rp2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya mencapai Rp1,57 triliun.

Aset lancar Transjakarta mencapai Rp3,81 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian 2021 yang hanya Rp3,4 triliun.

Sedangkan aset tidak lancar mencapai Rp3,5 triliun pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding aset tidak lancar 2020 yang mencapai Rp3,65 triliun.

Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai Rp7,31 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding aset pada 2020 yang mencapai Rp7,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai Rp2,27 triliun pada 2021, lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai Rp5,04 triliun pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai RP4,84 triliun.

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Bos Jasa Marga Ungkap Beda Penanganan Mudik di Tol 2023 Vs 2022******

Direktur Utama PT Jasa Marga(Persero) Subakti Syukur mengatakan ada perbedaan terkait penanganan mudikdi jalan tolpada tahun ini. Ia menyebut tidak akan ada sistem one wayatau satu arah di Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Hal ini lantaran sudah ada pelebaran jalur di KM 48 hingga KM 66.

"Masyarakat dari Jabotabek dan Bandung saat one waydi Tol Trans Jawa dari KM 72 Cikampek sampai KM 414 Semarang masih bisa menggunakan jalur Japek sehingga tidak perlu lagi one waydi Japek maupun one wayyang cukup parah di sekitar Jabotabek," kata Subakti dalam rapat dengan komisi VI DPR, Senin (10/4).

Selain itu, Jasa Marga juga mempersiapkan jalur fungsional tanpa tarif di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan dua opsi dari Sadang-Kutanegara sepanjang 8,5 dan Sadang-Taman Mekar sepanjang 28,5 km. Kemudian Jalan Tol-Yogyakarta sepanjang 6 km.

Tidak hanya di jalur, antisipasi kepadatan juga dilakukan di rest areadengan menambah toilet hingga mencapai 1.772 bilik, mengoperasikan rest area systemsebagai indikator kepadatan direst area, serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan dan pengaturan kendaraan di rest area.

Sebelumnya, Jasa Marga mengungkapkan masyarakat yang mudik Lebaran tahun ini hanya boleh berada di rest areamaksimal selama 30 menit. Dari 59rest areayang dikelola Jasa Marga, terdapat 23 titik yang akan ramai sekali.

"Kapasitas parkir hanya 500 kendaraan, kami perkirakan tahun ini Lebaran bisa 1.500 kendaraan. Kami tempatkan pos dan flowdiatur maksimum 30 menit di sini siapkan rambu," ucap Subakti.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Bulog Resmi Teken Kontrak dengan Vietnam Dkk untuk Impor Beras******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah meneken kontrak dengan empat negara untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Keempat negara itu adalah India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.

"Saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu untuk 500 ribu ton," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).

Kendati, beras impor itu belum dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia. 

"Bulog yang mengatur kedatangannya (beras impor) sesuai kebutuhan program pemerintah, bukan untuk jualan. Jadi tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," kata Buwas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan di balik rencana impor dua juta ton beras tahun ini. Ia mengatakan beras itu akan menjadi

CBP di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

"Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada," kata Jokowi di di Pasar Sambonggede, Kabupaten Tuban, Kamis (6/4).

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]