pk slot

pilihan super

AP Sebut Belum Ada Penerbangan Batal Imbas Awan Kumolonimbus******

Angkasa Pura II mengaku belum menerima informasi soal pembatalan penerbangan yang terjadi usai Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan awan kumolonimbus berpotensi mengganggu penerbangan periode 21-27 Desember 2022.

"Sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi dari Bandara AP II terkait adanya cancel penerbangan dikarenakan hal tersebut," kata VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/12).

Meski demikian, Asmoro mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan Posko Nataru di 20 bandara sejak 19 Desember 2022-3 Januari 2023.

Sebelumnya, BMKG meminta sektor penerbangan mewaspadai potensi awan kumulonimbus pada periode 21-27 Desember 2022.

"Untuk perjalanan udara dan juga potensi awan kumulonimbus terdeteksi di wilayah udara di Indonesia kaitannya dengan jalur penerbangan, yang berlaku mulai 21-27 Desember 2022," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (20/12) malam.

Dwi menjelaskan potensi pertumbuhan awan kumulonimbus itu dengan persentase cakupan spasial lebih dari 75 persen atau kategori frequent selama tujuh hari ke depan.

Menurutnya, pertumbuhan awan kumulonimbus itu berpotensi terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "AP II Belum Tahu Ancaman Kumolonimbus Ganggu Pesawat Saat Nataru" pada Rabu (21/12) pukul 14.04 setelah menerima informasi tambahan dari pihak terkait.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Opini Bank Dunia vs Pemerintah soal Beras Indonesia Termahal se******

Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia berbeda pendapat soal harga berasdi Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya 'Indonesia Economic Prospects Desember 2022' menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

Namun, laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.

Menurutnya, waktu pengambilan data menjadi penting. Sebab, kalau Bank Dunia mendata pada saat musim tanam, memang tidak ada panen. Ketiadaan ini membuat harga beras tinggi.

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia juga meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk sampling statistiknya)?" jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan perhitungan harga beras di Indonesia harus dilihat berdasarkan rata-ratanya karena musiman.

Ketika masuk musim liburan tahun baru atau lebaran, harga beras pasti naik, tapi saat musim panen justru turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

Ma'ruf mengklaim kebijakan pemerintah terkait beras sudah cukup baik. Kebijakan itu termasuk pengadaan, kualitas, dan distribusi beras.

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Deretan Pengusaha Angkutan Umum Listrik di Tengah Isu Subsidi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang insentifuntuk angkutan umum berbasis listrik produksi dalam negeri selain pembelian mobil dan motor listrik. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail soal pemberian insentif untuk angkutan umum listrik itu.

"Insentif untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (21/12).

Sejauh ini, pemerintah baru menetapkan subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid. Kemudian subsidi pembelian motor listrik baru Rp8 juta dan motor konversi Rp5 juta.

1. Keluarga Bakrie

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memiliki anak usaha PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) yang memasok dan merakit bus listrik merek BYD dari China.

VKTR menyediakan bus listrik K-9 low deck dengan spesifikasi panjang 12 meter. Bus tipe itu telah resmi beroperasi di Jakarta sebagai armada Transjakarta dengan jumlah 30 unit yang didatangkan secara utuh dari China. Nantinya, perusahaan akan merakitnya di Indonesia.

2. Moeldoko

Perusahaan angkutan umum listrik lainnya adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB) di mana Staff Kepresidenan Moeldoko tercatat sebagai salah satu pendirinya. MAB memproduksi bus listrik dengan spesifikasi 12 meter.

Seiring berjalannya waktu, MAB tak cuma memproduksi bus listrik. Juli tahun ini, Moeldoko membocorkan bahwa MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.

3. BUMN INKA

PT INKA (Persero) juga berpotensi memperoleh subsidi angkutan listrik. BUMN ini telah mengembangkan dua jenis bus listrik di Indonesia yakni ukuran 8 meter dan 12 meter.

INKA menggandeng perusahaan asing asal Taiwan, Tron E yang menjadi pemasok sistem kelistrikan mulai baterai hingga motor listrik. Sedangkan untuk karoseri, INKA bekerjasama dengan perusahaan asal Malang, Jawa Timur, yaitu Piala Mas.

4. Alexander Barus

Alexander Barus merupakan CEO PT Sokonindo Automobile, perusahaan kerjasama (joint venture) antara Sokon Group (Hongkong) Company Limited dengan PT. Kaisar Motorindo Industri dari Indonesia.

Beberapa waktu lalu, perusahaan mengumumkan kerja sama dengan Transjakarta dalam penggunaan mobil listrik Gelora E sebagai armada angkutan umum Micro Trans di Jakarta. Uji coba dilakukan selama tiga bulan dimulai sejak September 2022.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga tengah melakukan uji coba terhadap produk yang sama yaitu Gelora E untuk digunakan sebagai angkutan umum.

[Gambas:Video CNN]

Bunga mekar di Jinxiang

RK soal Argo Parahyangan vs Kereta Cepat: Dahulukan yang Lebih Cepat******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, Ridwan mengaku akan mendahulukan kereta cepat lantaran melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan KA Argo Parahyangan.

"Itu kan dua urusan yang sama, urusan mengangkut penumpang Jakarta ke Bandung. Itu jadi ada dua pilihan. Tentu kita dahulukan proyek baru yang memang melayani masyarakat dengan lebih cepat," ungkap Ridwan saat ditemui di Hotel Fairmont, seperti dikutip dari Detik, Selasa (20/12).

"Jadi semua keputusan ini harus dievaluasi plus minusnya. Harusnya jangan kebanyakan dikritisi dulu sekarang karena belum dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski kereta cepat meluncur. Pasalnya, kedua moda memiliki jalur dan target penumpang yang berbeda.

"Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan," ujar Risal dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (8/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Tesla Dikabarkan Bakal PHK 10 Persen dari Total Karyawan******

Pabrik mobil listrik Teslamilik Elon Muskdilaporkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) lagi pada kuartal pertama 2023.

Mengutip Reuters yang melansir berita dari Electrek.co, Tesla dilaporkan telah memberi tahu para karyawannya mengenai gelombang PHK lanjutan.

Selain itu, sumber tersebut mengklaim Tesla bakal menghentikan perekrutan karyawan untuk sementara waktu.

Selain itu, analis Tesla juga memangkas target harga saham mereka karena khawatir pelemahan permintaan dari China bakal membebani pengiriman kendaraan listrik (EV) tahun depan.

Sebelumnya, Musk sempat mengatakan pada Juni lalu, Tesla akan mengurangi tenaga kerjanya sekitar 10 persen dalam tiga bulan ke depan.

Pada bulan yang sama, Tesla memberhentikan ratusan pekerja khusus tim autopilot setelah menutup pabrik pembuat kendaraan listrik (EV) di California, Amerika Serikat.

Karyawan yang terkena dampak baru diinformasikan pada Selasa, (28/6) waktu setempat atau bertepatan dengan hari ulang tahun Elon Musk.

Menurut sumber yang dikutip Strait Times, ini merupakan PHK karyawan terbesar yang pernah terjadi di perusahaan tersebut.

Tim di kantor San Mateo ditugaskan untuk mengevaluasi data kendaraan pelanggan terkait dengan fitur bantuan pengemudi Autopilot dan melakukan pendataan.

Sumber tersebut juga mengatakan ada sekitar 200 pekerja yang terkena PHK. Kebanyakan karyawan yang dipecat adalah spesialis anotasi data yang berstatus karyawan tetap maupun kontrak.

Kantor Tesla di San Mateo diketahui memiliki 350 karyawan, beberapa di antaranya telah dipindahkan ke fasilitas terdekat. Mereka bertugas melabeli gambar untuk mobil dan lingkungan yang mereka navigasikan, seperti rambu jalan dan jalur lalu lintas.

Upaya perampingan ini berfokus pada area yang tumbuh terlalu cepat. Beberapa pekerja dan insinyur diketahui telah diberhentikan dan dalam beberapa kasus, karyawan yang baru bekerja beberapa minggu juga terkena pemecatan.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]