sv388

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

DKI Terima Usul Agar TransJakarta Bisa Sampai Bandara Soekarno******

Pj GubernurDKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat usulan agar TransJakarta bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta.

Hal itu disampaikan Heru usai meninjau Kereta Bandara bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kami mem-backupkebijakan Pak Menteri Perhubungan misalnya, tadi ada diskusi di meja rapat, misalnya tadi usulan dari dirut Angkasa Pura bagaimana kalau TransJakarta masuk, tapi di jam tertentu untuk kemudahan para karyawan yang ada di bandara," katanya seperti dikutip dari detik.com Minggu (28/5).

"Berikutnya adalah bagaimana bisa mempermudah konsumen yang akan menggunakan kereta bandara. Kira-kira dua poin itu, dan kami pemda tentunya men-supportuntuk kesuksesan ini, dan kemudahan-kemudahan ini bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta maupun Jabotabek," terangnya.

Ia mengakui selama ini masyarakat yang mau ke bandara sudah dilayani Bus Damri. Meski demikian, Budi Karya mengatakan, keberadaan TransJakarta nantinya akan memberikan layanan pada segmen yang berbeda dan saling melengkapi.

"Kalau berkaitan dengan Damri,alhamdulillahDamri ini menjadi satu bagian yang favorit di mana Damri relatif bisa menjangkau ke tempat di mana tempat tinggalnya mereka berada. Saya pikir ini ada satu segmentasi yang lain dan ini saling melengkapi saja, dan insyaallahangkutan massal ini lebih baik," terangnya dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Bahlil Klaim Realisasi Investasi IKN Dimulai Agustus 2023******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim realisasi investasi swasta ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan dimulai pada Agustus atau September 2023 usai pembangunan infrastruktur dasar rampung.

"Kalau investasi di IKN itu mereka mulai running di bulan Agustus September setelah infrastruktur selesa. Jadi yang dibangun itu adalah infrastruktur dasar selesai yang mana investasinya dari pemerintah," kata Menteri Bahlil usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology and Investment EXPO 2023 di Jakarta, Rabu (24/5) dikutip dari Antara.

Bahlil memastikan sudah banyak investor swasta yang telah menyampaikan komitmennya meski masih merahasiakan nama-nama investor swasta yang akan terlibat dalam pembangunan IKN.

Pembangunan infrastruktur di IKN, imbuhnya, akan dibangun secara paralel seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, stadion hingga perguruan tinggi.

Selain itu juga akan dibangun financial center seperti yang ada di Singapura dan Malaysia. Financial center ini dijelaskan Bahlil bertujuan agar para investor bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus melalui negara ketiga atau hub.

"Pendidikan, kesehatan, tapi yang bangun duluan kan infrastruktur. Bangun perumahan, contohlah PSSI akan membangun stadion langsung terus beberapa perguruan tinggi akan dibangun," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono menyebut bahwa pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini masih on the track atau sesuai jalur.

"Pembangunan infrastruktur masih on the track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya. Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing," ujar Bambang saat memberi sambutan dalam "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023", di Jakarta, Selasa (23/5).

Ia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN.

"Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal itu sering kali hadir ingin melihat sendiri. Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya jugais it real?benar nih mau bikin ibu kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respons yang sangat positif," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Airlangga Hingga Zulhas Hadiri Indo******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri pertemuan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) di Amerika Serikat(AS). Rombongan Indonesia tiba di AS pada Kamis (25/5).

Momen itu dibagikan langsung oleh Airlangga di Instagramnya @airlanggahartarto_official. Mereka disambut oleh Duta Besar RI untuk AS, Rosan Roeslani.

"Kamis sore ini waktu Detroit, Amerika Serikat, saya dan delegasi Indonesia, khususnya dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan tiba di Detroit Metropolitan Airport," tulis Airlangga.

Airlangga menyebut IPEF mewakili lebih dari 40 persen ekonomi dunia dan 28 persen perdagangan barang dan jasa secara global. Tujuannya adalah untuk mencapai kerangka ekonomi berstandar tinggi dan inklusif di negara-negara kawasan Indo-Pasifik.

"Mohon doanya Insyaallahmenjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa dan negara. Meski cuaca di sini telah mulai memasuki musim panas, matahari bersinar cerah, namun udaranya bagi saya masih saja terasa sejuk, bahkan cukup dingin, kopi hangat Alhamdulillahcukup membantu," kata Airlangga.

Mengutip situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, IPEF merupakan kerangka ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, aman, dan berkelanjutan. Pada September lalu, IPEF-MM telah dilaksanakan di Los Angeles, AS.

Saat itu IPEF-MM secara resmi ditutup oleh Ambassador Katherine Tai, United States Trade Representative (USTR), dan Gina Raimondo, Menteri Perdagangan Amerika Serikat, setelah melakukan pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) dan pertemuan tingkat menteri.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memperdalam kemitraan dan membahas secara rinci tentang bagaimana kami akan bekerja secara kolektif untuk mengatasi tantangan dan peluang yang akan sangat menentukan abad ke-21," kata Ambassador Katherine Tai.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Orang Suci Tertinggi

Bahlil Klaim Realisasi Investasi IKN Dimulai Agustus 2023******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim realisasi investasi swasta ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan dimulai pada Agustus atau September 2023 usai pembangunan infrastruktur dasar rampung.

"Kalau investasi di IKN itu mereka mulai running di bulan Agustus September setelah infrastruktur selesa. Jadi yang dibangun itu adalah infrastruktur dasar selesai yang mana investasinya dari pemerintah," kata Menteri Bahlil usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology and Investment EXPO 2023 di Jakarta, Rabu (24/5) dikutip dari Antara.

Bahlil memastikan sudah banyak investor swasta yang telah menyampaikan komitmennya meski masih merahasiakan nama-nama investor swasta yang akan terlibat dalam pembangunan IKN.

Pembangunan infrastruktur di IKN, imbuhnya, akan dibangun secara paralel seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, stadion hingga perguruan tinggi.

Selain itu juga akan dibangun financial center seperti yang ada di Singapura dan Malaysia. Financial center ini dijelaskan Bahlil bertujuan agar para investor bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus melalui negara ketiga atau hub.

"Pendidikan, kesehatan, tapi yang bangun duluan kan infrastruktur. Bangun perumahan, contohlah PSSI akan membangun stadion langsung terus beberapa perguruan tinggi akan dibangun," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono menyebut bahwa pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini masih on the track atau sesuai jalur.

"Pembangunan infrastruktur masih on the track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya. Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing," ujar Bambang saat memberi sambutan dalam "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023", di Jakarta, Selasa (23/5).

Ia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN.

"Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal itu sering kali hadir ingin melihat sendiri. Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya jugais it real?benar nih mau bikin ibu kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respons yang sangat positif," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Harta 31 Crazy Rich Lampaui Kas Pemerintah AS, Termasuk Elon Musk******

Puluhan konglomeratdunia memiliki kekayaan melampaui kas pemerintah AS, salah satunya Elon Musk. Saat ini, kondisi keuangan Amerika Serikattengah menurun menuju level terendah hingga plafonutangditingkatkan.

Mengutip CNN, Selasa (30/5), hingga penutupan bisnis pada 25 Mei, Departemen Keuangan hanya memiliki US,8 miliar dalam bentuk kas, menurut data federal terbaru.

Angka tersebut menurun dari lebih dari US0 miliar awal bulan ini dan mendekati level minimum yang sangat rendah, yaitu US miliar.

Tercatat, bos fesyen Bernard Arnault memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Arnault, pimpinan grup perusahaan barang mewah LVMH, memiliki kekayaan bersih diperkirakan sebesar US3 miliar.

Lalu, pendiri Tesla Elon Musk memiliki kekayaan US5 miliar, dan pendiri Amazon Jeff Bezos memiliki kekayaan bersih sebesar US4 miliar.

Daftar 31 miliarder yang memiliki kekayaan lebih dari jumlah kas pemerintah AS juga mencakup nama-nama terkenal seperti Michael Dell, investor legendaris Warren Buffett, dan salah satu pendiri Facebook Mark Zuckerberg, serta konglomerat yang jarang disorot media seperti taipan Prancis Francois Pinault dan petinggi Chanel, Alain Wertheimer.

Lihat Juga : Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar

Sebelumnya, Presiden Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan lintas partai untuk menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025.

Jika Kongres tidak meningkatkan batas utang pada 5 Juni, Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan memiliki dana yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban negara tepat waktu.

[Gambas:Video CNN]