cara pinjam dana online

Buka log tugas Anda

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

Pemda Usul UMP DKI 2024 Cuma Naik Rp165 Ribu******

Pemerintah daerah (pemda)DKI Jakartamengusulkan upah minimum provinsi (UMP) UMP 2024hanya naik Rp165 ribu menjadi Rp5.067.381.

Dasar perhitungannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun UMP DKI tahun lalu sebesar Rp4.901.798

Unsur pemda mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula PP Pengupahan terbaru menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, sehingga UMP Jakarta 2024 naik menjadi Rp5.067.381.

Unsur pengusaha mengusulkan menggunakan alfa 0,20 dari Pertumbuhan Ekonomi Jakarta. Maka, UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.043.068.

Sementara usulan serikat pekerja tidak mengacu pada PP Pengupahan terbaru. Buruh menginginkan kenaikan 15 persen dengan rincian menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta sebesar 1,89 persen, ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sebesar 4,96 persen, ditambah indeks tertentu sebesar 8,15 persen. Hasilnya, UMP DKI tahun depan Rp5.637.068.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan besaran UMP DKI Jakarta diumumkan paling lambat hari ini (21/11).

"Iya iya, paling lambat. Besok, 21 (November) paling lambat," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Meski begitu, Heru enggan membeberkan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Ia hanya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Transaksi di e******

Bank Indonesia(BI) mencatat transaksi e-commerce di Indonesia menembus Rp42,2 triliun per Oktober 2023.

"In term of nominal, di Oktober 2023 ini mencapai Rp42,2 triliun atau tumbuh 10,69 persen secara month to month (mtm)atau 4,99 persen year on year (yoy)," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).

Secara volume, Fili menyebut transaksi di toko onlinemencapai 361,54 juta pada bulan lalu. Jumlah transaksi ini melesat 8,13 persen secara bulanan alias 32,04 persen secara tahunan.

"Kategori produk paling tinggi itu ada tiga, teratas fashion, personal caredan kosmetik, dan juga rumah tangga dan kantor," rinci Fili.

Menurutnya, ada dua faktor utama belanja di toko onlineterus mengalami peningkatan.

Pertama,penerimaan masyarakat Indonesia terhadap budaya belanja di toko online yang semakin luas. Kedua,banjir promo di tanggal-tanggal kembar yang juga mendongkrak penjualan di e-commerce.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya memang menganalisis tren belanja di e-commerce. Setidaknya ada dua temuan yang didapatkan Perry Cs.

"Pertama, transaksi e-commerceitu meningkatkan percepatan perputaran uang sehingga mempercepat efisiensi dan produktivitas. Kalau dulu kan orang belanja perlu keluar, ke toko dan sebagainya, itu volume transaksinya perlu waktu. Ini bisa lebih cepat sehingga perputaran uang dan transaksinya lebih cepat, apalagi dengan QRIS dan BI Fast," jelasnya.

"Kedua, dari sisi harga itu juga menurun (lebih murah) dengan transaksi di e-commercesehingga ini juga mendukung pengendalian inflasi, khususnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, komponen barang yang diperdagangkan di e-commerceitu juga mendukung pengendalian inflasi karena harganya bisa lebih murah," tandas Perry.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Belanja Online Warga RI Tembus Rp42 T Sebulan, Lapak Fesyen Berjaya******

Transaksi belanja online yang dilakukan warga Indonesia selama Oktober 2023 tembus Rp42,2 triliun. Lapak fesyen paling laris.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan nominal transaksi itu naik 10,69 persen secara bulanan (month to month/mtm) alias 4,99 persen year on year (yoy).

Jumlah tersebut mencakup 361,54 juta transaksi, di mana melesat 8,13 persen mtm atau 32,04 persen secara tahunan.

Menurutnya, ada dua faktor utama tren belanja di e-commerceterus meningkat.

Pertama,penerimaan masyarakat Indonesia terhadap budaya belanja di toko online yang semakin luas. Kedua,ada beragam promo di tanggal-tanggal kembar yang turut meningkatkan penjualan di toko online.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut mereka memang menganalisis tren belanja warga Indonesia di e-commerce. Setidaknya ada dua temuan yang didapatkan Perry Cs.

Pertama,ia menyebut transaksi di toko onlinemeningkatkan percepatan perputaran uang. Dengan kata lain, efisiensi dan produktivitas masyarakat juga meningkat.

"Kalau dulu kan orang belanja perlu keluar, ke toko dan sebagainya, itu volume transaksinya perlu waktu. Ini bisa lebih cepat sehingga perputaran uang dan transaksinya lebih cepat, apalagi dengan QRIS dan BI Fast," jelas Perry.

"Kedua, dari sisi harga itu juga menurun (lebih murah) dengan transaksi di e-commercesehingga ini juga mendukung pengendalian inflasi, khususnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, komponen barang yang diperdagangkan di e-commerceitu juga mendukung pengendalian inflasi karena harganya bisa lebih murah," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

UMP Sumut 2024 Naik 3,67 Persen Jadi Rp2,7 juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Sumatera Utara (Sumut) 2024 ditetapkan menjadi Rp2.809.915. Angka tersebut naik 3,67 persen dari UMP tahun lalu sebesar Rp2.710.493.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP yang menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.

Hassanudin mengaku pihaknya akan membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur upah ini diterapkan di semua perusahaan. Dia juga meminta agar pemkab/pemko segera menentukan UMK sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

"Kita akan bentuk tim monitoring untuk memastikan ini diterapkan dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada," jelasnya.

Dia juga memastikan Pemprov Sumut bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut kuartal III sebesar 4,94 persen dan inflasi sebesar 2,15 persen (yoy) pada September 2023.

"Kita akan terus berupaya mengendalikan inflasi bersama dengan stakeholder lainnya sehingga bahan-bahan pokok bisa dijangkau pekerja kita. Saya juga sarankan kepada pekerja agar bergabung dengan koperasi, sehingga mudah dijangkau program-program pemerintah seperti operasi bahan pangan, pelatihan dan lainnya," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]