kamislot 341Jutaan kata 851568Orang-orang telah membaca serialisasi
《pola gacor modal receh》
Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali******Jakarta, CNN Indonesia--
Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat kembali beroperasi hari ini setelah ditutup karena dampak erupsi Gunung Marapipada Jumat (22/12).
Direktur Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Putu mengatakan berdasarkan data satelit maupun informasi dari tim gabungan di lapangan sudah tidak ditemukan lagi adanya abu vulkanik di seluruh wilayah jalur penerbangan pesawat.
Lihat Juga :Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage |
Abu vulkanik yang terlontar dari kawah Gunung Marapi diketahui terbawa angin hingga ke Kota Pariaman-Padang Pariaman. Wilayah tersebut merupakan jalur pesawat untuk mengambil ancang-ancang jika hendak mendarat maupun lepas landas.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara BIM melaporkan bahwa terdapat abu vulkanik sebaran Gunung Marapi di Bandara Minangkabau karena tertiup angin dengan kecepatan permukaan 05 knot.
Lihat Juga :Amran Bersih-bersih Kementan, Semua Jabatan Eselon Bermasalah Dilelang |
Atas dasar dan pertimbangan tersebut, maka pihak Otoritas Bandara VI wilayah Padang sempat menghentikan seluruh penerbangan sementara baik dari maupun yang akan menuju Bandara Minangkabau, terhitung sejak pukul 16.00 sampai 22.00 WIB, demi alasan keamanan dan keselamatan.
(lyd/fra)Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.
Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.
"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.
"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.
"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.
Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.
Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.
"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.
Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
[Gambas:Video CNN]
Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******Jakarta, CNN Indonesia--
Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.
Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.
Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.
Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.
Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.
"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).
Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.
Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.
"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.
Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).
Lihat Juga :Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu |
Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.
"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.
[Gambas:Video CNN]
Label:kredit hp 24 bulan tanpa kartu kredit、aplikasi belanja kredit tanpa dp、deposit slot dana 5000
Terkait:cara pinjam uang di brimo、erek erek45、trik main slot menang terus、cara pasang no togel di hp、maxwin slot hari ini、buku mimpi 92、win138、situs slot internasional terpercaya、kingslot96、paramatic88
bab terbaru:event slot gacor(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
《pola gacor modal receh》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,titi4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola gacor modal receh》bab terbaru。