situs maxwin terbaru

Dinilai sindrom kiamat

rtp samanaga

Raja Norwegia tinggalkan Malaysia setelah jalani perawatan ******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Raja Norwegia Harald meninggalkan Malaysia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultanah Maliha di Langkawi karena infeksi saat berlibur di sana.

Istana Kerajaan Norwegia dalam keterangan pers di laman resminya diakses di Kuala Lumpur, Minggu, menyebutkan Raja Harald meninggalkan Bandar Udara Langkawi dengan transportasi medis.

Setibanya di Norwegia, menurut keterangan itu, Raja Harald akan dirawat di Rumah Sakit Rikshospitalet.

Raja berusia 87 tahun itu akan cuti sakit untuk dua minggu. Selama periode itu, Putra Mahkota Haakon akan bertindak sebagai wali dan menjalankan tugas konstitusional Raja Norwegia.

Dalam keterangan pers Istana Kerajaan Norwegia, Sabtu (2/3), Raja Harald telah menjalani prosedur pemasangan alat pacu jantung sementara di Rumah Sakit Sultanah Maliha di Langkawi.

Pemasangan alat pacu jantung itu dilakukan karena detak jantung yang lemah. Prosedur telah dilakukan dan kondisi Raja Harald baik namun masih membutuhkan istirahat.

Prosedur pemasangan alat jantung tersebut akan membuat proses pemulangan lebih aman, menurut dokter pribadi Raja Norwegia, Bjørn Bendz.

Baca juga: Malaysia mulai antisipasi dampak kesehatan serangan cuaca panas
Baca juga: Pemerintah bangun jalan Mataso-Ulak Pauk di batas RI-Malaysia
Baca juga: Indeks perdagangan luar negeri Malaysia turun pada Januari 2024

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

situs slot yang gampang jp

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

agusbet

Mandenas: PSBS Biak butuh Rp50 miliar untuk kompetisi Liga 1 Indonesia******

Jayapura (ANTARA) - Manajer PSBS Biak Yan Mandenas mengatakan skuad berjuluk Badai Pasifik tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp50 miliar untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025.

"PT Freeport Indonesia, Bank Papua, dan PT Nusa Tuna yang saat ini menjadi sponsor utama PSBS Biak akan tetap memberikan dukungan kepada kami untuk Liga 1 Indonesia musim depan," kata Mandenas di Jayapura, Minggu

Menurut Mandenas, selain ketiga sponsor tersebut pihaknya juga akan mencari sponsor lain untuk memenuhi kebutuhan tim selama menjalani kompetisi Liga 1 Indonesia.

"Kami bisa pastikan satu atau dua sponsor akan memberikan dukungan bagi PSBS Biak, saat ini kami sudah melakukan komunikasi dengan Kopi ABC," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait dengan stadion yang akan digunakan PSBS Biak di Liga 1 Indonesia musim depan kemungkinan manajemen akan mencari stadion di luar Papua karena mempertimbangkan harga tiket pesawat yang sangat mahal.

"Ada waktu-waktu tertentu penerbangan ke Papua mahal dan susah sehingga kami akan mencari alternatif menggunakan stadion di Pulau Jawa," ujarnya.

Dia menambahkan untuk melengkapi komposisi pemain menjelang Liga 1 Indonesia pihaknya juga akan merekrut pemain asing dan pemain top asal Papua yang kini membela tim luar seperti Ricky Kambuaya dan Kelly Sroyer maupun Yakob dan Yance Sayuri.

"Khusus untuk pemain asing kami akan merekrut lima pemain dan saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan pemain dari Brasil, Argentina, Belanda, dan Portugal," katanya.

Baca juga: Persebaya memenangi laga kandang 2-1 atas PSS Sleman
Baca juga: Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania
Baca juga: Rans Nusantara FC bidik tiga poin ketika jamu Persib Bandung

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Buku Ajaib Aegea

situs gampang jp

Indonesia perjuangkan kepentingan nasional pada UNEA ke******

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia yang terdiri atas Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Duta Besar RI di Nairobi Mohamad Hery Saripudin, serta pejabat dari Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan KBRI Nairobi sukses berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam acara The United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-6 di Nairobi, Kenya.

“Indonesia telah meningkatkan kualitas lingkungan (tanah, air, udara), melalui langkah-langkah komprehensif, inovatif, terpadu untuk mengendalikan polusi melalui optimalisasi pengelolaan sampah (hulu-hilir) dan ekonomi sirkular dalam kerangka Zero Waste, Zero Emission 2030," kata Alue yang memimpin delegasi tersebut dalam siaran pers KBRI Nairobi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Alue, Indonesia juga telah berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga pengelolaan bakau berkelanjutan melalui inisiatif bakau berketahanan iklim dan mendirikan World Mangrove Center.

Indonesia juga menggarisbawahi keberhasilan pada pengelolaan air yang akan menjadi showcase pada The 10th World Water Forum pada Mei di Bali, serta mengundang partisipasi seluruh pihak pada pertemuan tersebut.

Indonesia mengajak sejumlah negara lain melakukan konservasi, restorasi dan pengelolaan bakau secara berkelanjutan, mencegah dan mengatasi polusi yang merusak hutan mangrove, mencegah konversi hutan mangrove, meningkatkan R&D dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan mangrove, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, serta memobilisasi sumber daya untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan mangrove berkelanjutan.

UNEA yang beranggotakan 193 Negara Anggota PBB merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di dunia untuk menetapkan prioritas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan global seperti isu ekonomi sirkular; tindakan multilateral yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan menuju keadilan iklim; modifikasi radiasi matahari; pengelolaan bahan kimia dan limbah yang baik, serta badai pasir dan debu.

Lebih dari 5.000 delegasi dari 139 Negara Anggota PBB serta sekitar 60 menteri dan 50 pejabat setingkat wakil menteri/direktur jenderal hadir pada UNEA Ke-6 yang berlangsung pada 26 Februari–1 Maret.

Dubes Hery mengatakan UNEA Ke-6 merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan.

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru
“Sebagai pemilik hutan mangrove terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia memberikan teladan yang baik dan’ Lead by Example’, yang menjadi kontribusi penting dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang saling terkait (interlinkages)”, kata Hery.

Lebih lanjut, Hery mengatakan Indonesia senantiasa mendorong sinergi antara proses dan inisiatif global pada berbagai platform multilateral, dengan pelibatan inklusif seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan dunia yang lebih hijau.

UNEA Ke-6 menghasilkan Ministerial Declarationberisi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan perubahan iklim, mendukung implementasi The United Nations Decade on Ecosystem Restorationdan The United Nations Convention to Combat Desertification, memerangi degradasi lahan/penggurunan dan deforestasi, transisi produksi pertanian/perikanan berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, mewujudkan just and sustainable energy transition, pengelolaan mineral/logam ramah lingkungan, aktif konstruktif pada negosiasi pembentukan instrumen internasional terkait polusi plastik, meningkatkan kerja sama mengatasi polusi serta pengelolaan bahan kimia/limbah yang lebih baik.


UNEA Ke-6 juga mengadopsi 1 laporan dan 2 putusan, serta 15 resolusi mengenai sirkularitas agroindustri tebu rendah karbon; peningkatan peran forum regional para menteri/kantor regional program lingkungan hidup PBB dalam kerja sama multilateral; pemajuan kerja sama-kolaborasi-sinergi implementasi Multilateral Environment Agreements (MEAs) dan instrumen lingkungan hidup terkait; aspek lingkungan mineral dan logam; peningkatan kerja sama UNEA-UNEP-MEAs; memerangi badai pasir dan debu; pemajuan gaya hidup berkelanjutan; pengelolaan bahan kimia/limbah yang baik; memajukan kerja sama regional mengatasi polusi udara global; penanganan pestisida yang sangat berbahaya; bantuan pemulihan lingkungan hidup di wilayah konflik bersenjata; solusi efektif/inklusif untuk memperkuat kebijakan air; memperkuat upaya internasional memerangi/memulihkan degradasi lahan/penggurunan, serta ketahanan terhadap kekeringan dan amandemen instrumen pembentukan Global Environment Facilitiy.

Pada kesempatan itu Indonesia juga mengadakan side event bertajuk "World Mangrove Center - Leading by Example" yang menggarisbawahi peran Indonesia sebagai negara pemenang dalam isu mangrove dan menekankan perlunya "will to connect", termasuk melalui pendirian World Mangrove Center.

Baca juga: BRGM dan Bank Dunia rehabilitasi 32 ribu hektare mangrove tahun ini

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Pengubah saya yang tidak terbatas

nama nama link slot gacor

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

68 di erek erek

Hoaks! Video penyetujuan usulan hak angket pada awal Maret 2023******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube berdurasi 10 menit menarasikan Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu menyetujui usulan hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.

Dalam unggahan tersebut, dinarasikan juga kubu 02 Prabowo-Gibran marah karena puan menyetujui hak angket tersebut. 

Berikut narasi dalam unggahan video yang telah ditayangkan lebih dari 30 ribu tersebut:

“GEMPAR HARI INI || PUAN KETOK PALU PERSIDANGAN KOALISI PRABOWO TOLAK HAK ANGKET TIBA² DI JALANKAN

BERITA TERBARU

PALU SIDANG RESMI DIKETOK

KUBU PRABOWO MARAH PUAN MAHARANI SETUJUI USULAN HAK ANGKET”

Namun, benarkah Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 tersebut?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, foto Puan Maharani dalam thumbnail tersebut merupakan editan. Foto aslinya serupa dengan unggahan Liputan6 yang dideskripsikan “Seorang anggota DPR RI meletakkan berkas di meja Popong Otce Djundjunan karena tidak puas dengan sikap Ketua DPR RI sementara tersebut, Jakarta, (1/10/14).”.

Selain itu, narator dalam video tersebut juga membacakan narasi dari laman MetroTV “Keseriusan PDIP Gulirkan Hak Angket Ditunggu”, Detik yang berjudul “Ganjar Jawab Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Kami Tak Menggertak” dan CNN yang berjudul “Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara”.

Dalam ketiga narasi tersebut tidak ada penjelasan dan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui hak angket kecurangan pemilu 2024 dalam sidang DPR.

Klaim: Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Jokowi bekukan DPR RI

Cek fakta: Hoaks! Mahasiswa robohkan Istana Negara, tolak pengesahan Perppu Ciptaker

Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024