rtp pojok slot

Yutian

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Pacar hantuku

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan produk lokaldalam belanja anggarannya.

Kepada Jokowi, Luhut melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencariloophole(celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,"ujarnya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

"Kami usul kepada Bapak Presiden juga memberikan disinsentif pada institusi yang tidak melaksanakan program ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan beli produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri.

"Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita The Founding Fathers," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Bulog Sebut Beras Bansos Pangan Ramadan Berasal dari Lokal dan Impor******

Sekretaris Perusahaan PerumBulog Awaludin Iqbal mengatakan beras yang akan dibagikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) pangan kepada 21,6 juta warga miskin pada Ramadanakan diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor.

"Prinsipnya beras yang menjadi stok cadangan beras pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

"Nggak sampai 30 ribu kok sisanya itu. Persoalannya kita tidak bisa melawan alam. Kalau kita bisa, ombak itu diandaikan tidak ada ombak, kan enggak bisa," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Februari lalu.

Sementara pemerintah akan menggelontorkan bansos 10 kg beras kepada 21,6 juta warga miskin pada Maret-Mei 2023.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Desak Macet Diatur

"Yang sudah dibahas dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) kita akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga berasnya 10 kilogram, dan akan diberikan selama tiga bulan," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/3).

Airlangga tidak merinci tanggal pasti pemberian bantuan tersebut. Ia hanya mengatakan bantuan diberikan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak persiapan puasa dan lebaran.

Pemberian beras didistribusikan melalui Perum Bulog. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur. Bantuan akan disalurkan melalui ID Food, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Lebih lanjut, daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadhan.

Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Menaker Izinkan Pengusaha Ekspor Pangkas Gaji Buruh Maksimal 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah pekerja/buruhnya maksimal 25 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang ditetapkan pada (7/3).

Dalam pasal 7 Permenaker tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Ida menegaskan penyesuaian upah tersebut adalah hasil kesepakatan pengusaha dan buruh. Namun, aturan pangkas upah maksimal 25 persen itu baru akan berlaku enam bulan sejak aturan tersebut diundangkan. "Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku," bunyi pasal 8 ayat (3). 

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Permenaker tersebut menunjukkan bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak mengerti masalah dan diskriminatif.

"Saya ingatkan menteri (Menaker Ida) jangan melawan kebijakan Presiden (Joko Widodo). Kebijakan Presiden jelas membayar upah itu hanya satu, upah minimum, itu kebijakan Presiden. Kenapa menaker bikin Permenaker (Nomor 5 Tahun 2023)? Presiden Jokowi berulang-ulang sampaikan, tidak ada kebijakan menteri, adanya kebijakan presiden," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Said menegaskan Permenaker tersebut tidak berdasar dan ia tidak sepaham dengan istilah keadaan tertentu yang pada akhirnya memperbolehkan pengusaha mengurangi besaran upah buruh. Ia menyebut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu membelah pengusaha dan buruh.

"Kemenaker ini pintar, tapi memintar-mintari rakyat, buruh. Makin rusak ini negara. Itulah kalau menteri dan dirjen-dirjennya hanya orientasi pada pemilik modal hitam, jahat sekali cara pikirnya, diskriminatif begitu," kritiknya.

Ia menegaskan bakal melakukan aksi di depan Kantor Kemnaker sebelum Ramadan 2023. Said mengatakan buruh menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

Selain itu, Said Iqbal mengancam bakal menginstruksikan para buruh untuk mogok kerja jika ada yang upahnya dipotong 25 persen imbas penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Teten Bakal Larang Pakaian Bekas Impor, Minta Bea Cukai Tertibkan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengecam pakaian bekas imporyang masuk ke Indonesia.

Ia lantas meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk menertibkan hal ini.

Teten berharap DJBC intensif melakukan penindakan terhadap impor baju bekas di jalur-jalur tikus maupun pelabuhan kecil. Ia menyebut perdagangan baju bekas adalah tindakan ilegal, meski masih sulit dihentikan.

Ia menegaskan jika usahathrifting pakaian impor ilegal terus berlangsung, maka jumlah pengangguran bakal bertambah imbas kurangnya peminat produk dalam negeri. Lebih lanjut, hal ini bakal berdampak pada penurunan pertumbuhan industri pakaian dalam negeri.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah Kementerian Koperasi UKM Hanung Harimba Rahman mengatakan pakaian bekas impor ilegal yang membanjiri RI paling banyak dari negara kawasan Asia.

"Sumbernya (pakaian bekas impor) sebagian besar dari Asia," kata Hanung, dikutip dari detikcom.

Hanung menegaskan impor baju bekas dilarang. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.

[Gambas:Video CNN]