arti limit di akulaku

pinjaman online 24 jam langsung cair 982Jutaan kata 922511Orang-orang telah membaca serialisasi

《arti limit di akulaku》

Juventus resmi umumkan transfer Tiago Djalo dari Lille******

Jakarta (ANTARA) - Juventus resmi mengumumkan transfer Tiago Djalo dari klub Prancis, Lille pada Selasa dengan permanen. "Tiago Djalo adalah pemain baru Juventus. Bek asal Portugal kelahiran tahun 2000 ini bergabung dengan Bianconeri secara permanen dari Lille," tulis Juve di situs resmi mereka pada Selasa. Juventus juga mengungkapkan bahwa pemain asal Portugal berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga tahun 2026. Juve mengatakan bahwa Djalo adalah bek yang memiliki atribut komplit karena kuat secara fisik dan teknis yang bagus. "Dengan tinggi 190 sentimeter, Tiago adalah bek tengah yang menyukai duel dan kuat secara fisik, tetapi pada saat yang sama lebih dari mampu menguasai bola, mengingat ia pernah bermain di posisi gelandang bertahan saat masih menjadi pemain muda," lanjut Juventus.

Baca juga: Juventus puncaki klasemen sementara usai gasak Lecce 3-0 Tumbuh sebagai pesepak bola di Portugal di Sporting CP, Djalo pindah dari Lusitani ke AC Milan pada Januari 2019 di mana, ketika masih berusia delapan belas tahun, ia bergabung dengan tim Primavera. Dia mencatatkan 15 penampilan untuk tim Rossoneri U-19 pada paruh kedua musim 2018/2019 sebelum pindah ke Lille di Prancis, di mana ia bertahan hingga pindah ke Bianconeri. Di kota transalpine, Djalo memperoleh pengalaman berharga, dengan total lebih dari 100 penampilan di semua kompetisi. Ia juga memenangkan gelar Ligue 1 dan Piala Super Prancis melawan PSG.

Baca juga: Lille dipaksa berbagi satu poin oleh Angers

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, meski ia mengatakan  sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot poker、pinjol yang terdaftar di ojk、situs poker online terpercaya

Terkait：slot selalu maxwin、games slot gacor、198 slot gacor、slot gacor maxwin、pasir4d slot、cara dapat uang 1 milyar gratis、game slot terbaru、cara mendapatkan voucher gratis ongkir di lazada、pelangigame、tower club slot login

---

---

bab terbaru：agen62（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01