pinjaman online

Invasi Raja Iblis

Tolak Barang Bekas, Luhut Putuskan Impor 3 Trainset KRL Baru******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan mengimpor tiga trainset kereta commuterline (KRL) untuk mengganti armada yang telah tua.

Hal itu dilakukan supaya penumpang KRL bisa tetap terlayani meski sejumlah rangkaian KRL dipensiunkan.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata Luhut, Kamis (22/6).

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka menyusul nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Buka Peluang Investasi, Sandiaga Uno Temui 20 Pengusaha India******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui 20 pengusaha asli India di National Stock Exchange, India guna memaparkan potensi bisnis dan inisiatif pemerintah Indonesia dalam menarik modal asing pada Selasa (20/6).

Para pengusaha itu termasuk CEO of Millennium India, Prakash Subramanian dan President & Head Nuvama Capital Markets, Shiv Sehgal, juga Hitesh Jain dan Malika Noorani dari Parinam Law Associates, serta Managing Director & Head - ICG at Nuvama Group, Gautam Shroff.

"Di sini terlihat begitu banyak peluang investasi dan kerja sama antara India dan Indonesia yang tadi kita kerucutkan ke tiga sektor utama, yaitu satu, teknologi, kedua adalah keuangan, dan ketiga adalah ekonomi kreatif yang kita kemas dalam sebuah pendekatan ekonomi digital," kata Sandiaga.

"Kita berharap kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 serta dengan Presidensi G20 India dan Indonesia sebagai anggota, maka beberapa inisiatif mengenai percepatan pembangunan khususnya kepemimpinan ekonomi bisa kita hadirkan," katanya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku optimistis bahwa kerja sama yang terjalin dapat meningkatkan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, peluang usaha bakal semakin terbuka, lapangan kerja pun tercipta bagi kedua negara.

Adapun salah satu hal yang menarik perhatian Sandiaga adalah pengelolaan data yang terintegrasi, terutama data dari segi bahan pangan. Dia yakin, hal itu dapat membuka peluang Indonesia untuk pengendalian inflasi ke depannya, sehingga harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

"Kita juga melihat bagaimana konsep transparansi dalam pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi ini juga menjadi salah satu fokus bagaimana India bisa bertransformasi dan mereka bisa belajar dari Indonesia dan Indonesia juga bisa meluaskan pasarnya ekonominya dengan kerja sama yang kita berikan," ujar Sandiaga.

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

kebangkitan orang mati

Luhut Soal Tesla ke India: Cuma Buka Showroom******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal wacana Elon Musk yang bakal membuka pabrik mobil listrikdi India.

Menurut Luhut, hal itu tidak benar. Ia mengklaim Tesla hanya akan membuka showroom di negara tersebut.

"Enggak, enggak ada (buka pabrik), belum. Mereka (Tesla) itu adalah buka showroom," ucap Luhut di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

"Kalau dengan Tesla kita masih terikat dengan non-disclosure agreement (NDA). Meksiko itu backyard mereka, tentu mereka membangun di sana. Kalau di region ini mereka masih punya komitmen yang saya tahu kira-kira 1 juta mobil. Apakah nanti ke Indonesia, kita lihat saja nanti beberapa hari ke depan," kata Luhut.

Bos Tesla Elon Musk menyampaikan minatnya untuk mendirikan pabrik mobil listrik di India. Hal itu Musk ungkapkan setelah dirinya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di New York.

Dia (Modi) sangat peduli dengan India karena dia mendorong kami untuk melakukan investasi signifikan di India, yang merupakan sesuatu yang ingin kami lakukan," kata Musk, dikutip dari Reuters, Rabu (21/6).

"Saya yakin Tesla akan berada di India dan akan melakukannya secepat mungkin," imbuhnya.

Bulan lalu, Musk menyebut Tesla sedang mengincar pabrik baru. Ia mengatakan India menjadi salah satu tempat prospektif untuk membangun pabrik kendaraan listrik tersebut.

Jika investasi Tesla di India terealisasi, ini menambah daftar panjang negara yang menikung Indonesia. Padahal, RI sudah pendekatan lama dengan Musk.

Indonesia sudah merayu Tesla investasi mobil listrik di tanah air sejak 2020. Niatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau memaksimalkan kekayaan cadangan bijih nikel RI untuk baterai kendaraan listrik.

Jokowi dua kali berbicara secara langsung dengan Elon Musk di fasilitas SpaceX, Texas pada 2022 lalu. Bahkan, Jokowi menawarkan konsesi nikel kepada Tesla jika ingin berinvestasi di Indonesia.

"Saya bilang ke dia kalau bapak (Musk) investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel. Kalau mereka mau mulai dari baterai electric vehicle (EV), tidak apa-apa," ujar Jokowi beberapa waktu lalu soal investasi Tesla di RI.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

Elon Musk Ngebet Bangun Pabrik Tesla di India, RI Ditikung Lagi?******

Bos Tesla Elon Musk menyebut Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi sangat mendorong perusahaannya untuk mendirikan pabrik mobil listrik di negara tersebut.

Musk dan Modi diklaim bertemu di New York, AS. Pertemuan itu disebut dilakukan disela-sela kunjungan Modi ke Negeri Paman Sam.

"Dia (Modi) sangat peduli dengan India karena dia mendorong kami untuk melakukan investasi signifikan di India, yang merupakan sesuatu yang ingin kami lakukan," kata Musk, dikutip dari Reuters, Rabu (21/6).

Bulan lalu, Musk menyebut Tesla sedang mengincar pabrik baru. Ia mengatakan India menjadi salah satu tempat prospektif untuk membangun pabrik kendaraan listrik tersebut.

Jika investasi Tesla di India terealisasi, ini menambah daftar panjang negara yang menikung Indonesia. Padahal, RI sudah pendekatan (PDKT) lama dengan Musk.

Sebelumnya, Malaysia mengumumkan pada Maret 2023 bahwa Tesla bakal membuka kantor di negaranya. Bahkan, Kementerian Perdagangan Malaysia mengklaim telah menyetujui permohonan Tesla memasok kendaraan listrik ke Negeri Jiran.

Di lain sisi, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengungkapkan Tesla memilih negaranya sebagai salah satu lokasi pabrik anyar mobil listrik, tepatnya di negara bagian Nuevo Leon di Meksiko utara.

Padahal, Indonesia sudah merayu Tesla investasi mobil listrik di tanah air sejak 2020. Niatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau memaksimalkan kekayaan cadangan bijih nikel RI untuk baterai kendaraan listrik.

Jokowi dua kali berbicara secara langsung dengan Elon Musk di fasilitas SpaceX, Texas pada 2022 lalu. Bahkan, Jokowi menawarkan konsesi nikel kepada Tesla jika ingin berinvestasi di Indonesia.

"Saya bilang ke dia kalau bapak (Musk) investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel. Kalau mereka mau mulai dari baterai electric vehicle (EV), tidak apa-apa," ujar Jokowi beberapa waktu lalu soal investasi Tesla di RI.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengaku santai meski RI ditikung negara-negara lain. Luhut sesumbar Tesla masih punya kesepakatan khusus dengan Indonesia.

"Kalau dengan Tesla kita masih terikat dengan non-disclosure agreement(NDA). Meksiko itu backyard mereka, tentu mereka membangun di sana. Kalau di region ini mereka masih punya komitmen yang saya tahu kira-kira 1 juta mobil. Apakah nanti ke Indonesia, kita lihat saja nanti beberapa hari ke depan," katanya pada Senin (6/3).

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hanya membantu sekali membiayai ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika dari tiga kali gelaran.

Pernyataan Arya tersebut merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com,Kamis (21/6).

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," imbuhnya.

Menurutnya, ajang internasional harus juga dibiayai pemerintah. Namun, dari tiga kali gelaran WSBK, pemerintah hanya mendanai satu kali, itu pun biaya lisensinya saja. Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

Lihat Juga : Basuki soal Mandor Asing Akan Awasi IKN: Kan Saya yang Putuskan

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawedengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business(b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]