aston slot

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Aturan Cukai Minuman Berpemanis Diketok Tahun Ini******

JAKARTA —Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memastikan peraturan terkait cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) akan disahkan pada tahun ini.

“(Aturan cukai MBDK) sudah sampai tahap final, tinggal sosialisasi, tinggal nanti kemudian diterapkan,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, saat ditemui di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Wamenkes menjelaskan peraturan tersebut saat ini tengah disosialisasikan dan dikoordinasikan bersama pemangku kepentingan terkait. Salah satunya bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran cukai yang akan diterapkan.

“Ini kami akan eksekusi sesegera mungkin, nggak ada kendala sebenarnya, disahkan tahun ini, sudah diserahkan. Segera disahkan kalau sudah ditandatangani, karena kajian akademisnya sudah kami buat,” tambahnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun terkait jenis minuman yang dikenakan cukai akan dibeda-bedakan sesuai dengan kategori, cara pengolahan, juga kandungan gula yang ada.

“Makanan itu bukan hanya terkait kadar gulanya saja, tapi berapa tinggi indeks glisemiknya, bagaimana cara pengolahannya, yang minuman dan makanan berbeda, itu nanti akan kami tentukan,” ujarnya.

Dante mengemukakan penerapan kebijakan cukai pada minuman berpemanis diterapkan karena saat ini minuman jenis tersebut menjadi salah satu faktor risiko dari banyaknya penyakit tidak menular yang terjadi di masyarakat.

“Kalau angka Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) dalam 10 tahun sebelumnya, itu angka diabetes naik dua kali lipat dari 10%” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenkes, sebanyak 28,7% masyarakat Indonesia memiliki pola konsumsi gula garam dan lemak yang melebihi batas.

Angka tersebut diikuti dengan adanya 95,5% masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi buah dan sayur, serta 35,5% masyarakat yang kurang melakukan aktivitas fisik.

“Kalau makanan itu tidak dilakukan evaluasi dengan baik, salah satunya dengan penerapan cukai yang lebih tinggi, maka masyarakat Indonesia akan menghadapi masalah di masa depan yang akan lebih tinggi dalam hal kematian,” tutur Wamenkes Dante Saksono.

Tuhan bersinar di langit

Survei The Economist, Prabowo Unggul 50%******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungguli dua kandidat lain pada Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dalam hasil survei yang diterbitkan media asal Inggris, The Economist.

Survei bertajuk Siapa yang Akan Menjadi Presiden Indonesia Selanjutnya? itu merilis hasil Prabowo unggul dengan 50%, sementara Ganjar menyusul di posisi kedua dengan 23%, dan Anies di urutan terakhir dengan persentase 21%.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Jika tidak ada yang menang lebih dari 50% pada putaran pertama, kontestasi akan dilanjutkan pada Juni,” tulis The Economistsebagaimana dikutip pada Kamis (25/1/2024).

Survei tersebut merupakan hasil pemantauan The Economistpada 16 Januari 2024. The Economistmelakukan survei terhadap elektabilitas para calon presiden RI secara konsisten sejak Januari 2023.

Dalam grafik yang ditampilkan, The Economistmenyebut elektabilitas Prabowo mengalami tren peningkatan sejak awal 2023; Ganjar yang sempat berada di posisi pertama di awal 2023 justru mengalami tren penurunan; sementara Anies fluktuatif.

Pada laman survei itu, The Economistjuga membubuhkan profil singkat para calon presiden. Prabowo disebutkan sebagai calon presiden yang akan melanjutkan warisan pembangunan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan menganut paham Jokowinomics.

Adapun Ganjar dituliskan sebagai seorang teknokrat yang ramah dan menggantungkan harapan keberhasilan pada kampanye akar rumput. Sementara itu, Anies disebut sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta yang berpengalaman dalam urusan luar negeri dan ingin meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah dunia.

Qihua Yushu

Ganjar Janjikan Sekolah Gratis 12 Tahun******

SOLO —Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjanjikan sekolah gratis 12 tahun bagi masyarakat bila dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Ganjar Pranowo dalam orasi kampanye nasional di Alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/1/2024) mengatakan, pendidikan menentukan masa depan anak bangsa.

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

“Ibu-ibu berpikir masa depan anak bangsa, yakni 12 tahun sekolah minimal gratis,” kata Ganjar Pranowo.

Ia mengatakan dirinya juga berupaya mewujudkan satu keluarga miskin, satu sarjana. “Saya juga berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan pernah terlibat rentenir saat kuliah,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengatakan orang tua berjuang untuk anaknya supaya bisa sekolah dengan harapan pendidikan akan mengubah keluarganya.

“Satu keluarga miskin, satu keluarganya. Itulah yang diharapkan menjadi anak-anak hebat yang membantu keluarganya dan orang tuanya, pasti mereka memiliki budi pekerti luhur,” kata dia.

Ganjar juga menyapa penyandang disabilitas yang datang ke kampanye terbuka. Ia berjanji akan memperhatikan penyandang disabilitas.

“Setiap kali menyiapkan rancangan pembangunan, maka seringkali tertinggal, yakni kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia,” katanya.

Ia berharap masyarakat yang datang ke kampanye umum sudah dapat menentukan pilihannya. “Anda punya pilihan, punya referensi untuk memilih. Pilih nomor 3,” katanya.

Dewa Super Raja segala Raja

Komitmen Mahfud Md: Tak Ada yang Bisa Mendikte Saya******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menegaskan tidak bisa didikte pihak manapun apabila terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

“Jadi, apa pun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud Md,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Hal itu disampaikan Mahfud dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan dirinya adalah pendekar hukum yang senantiasa bersikap tegak lurus menegakkan konstitusi.

Mahfud pun bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika hendak dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.

Dalam ceritanya, Mahfud Md dan seluruh partai pengusung bersepakat untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan yang dibangun adalah menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsi masing-masing.

Mahfud menambahkan, partai politik bertugas menegakkan hukum dan konstitusi dengan mengirim kader-kader terbaiknya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud berkomitmen tetap pada sikapnya untuk menjalankan konstitusi, menegakkan hukum, serta menyikat korupsi apabila diberi mandat oleh rakyat sebagai Wapres RI periode 2024-2029.

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.