petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

maxplay99

cara melihat saldo kredivo 697Jutaan kata 814592Orang-orang telah membaca serialisasi

《maxplay99》

Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa******

Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa-lebaran
Tangkapan layar - Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani (tengah) dalam acara bertajuk “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP dan dipantau di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan cadangan 12 komoditas pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah guna menjamin kecukupan pangan dan kemudahan akses untuk masyarakat.

“Dari cadangan pangan pemerintah, ini yang 12 komoditas ini, memang akan dirilis (dengan) gencar menjelang Ramadhan, sampai Ramadhan, dan Lebaran,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Adapun 12 komoditas pangan pokok ini meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin, Rachmi mengatakan bahwa pemerintah pusat juga telah mendorong seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

“Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah),” kata dia.

Rachmi menegaskan bahwa harga komoditas yang dijual di GPM dikendalikan oleh pemerintah, karena sudah melibatkan cadangan pangan dan mitra-mitra pemerintah, baik dari asosiasi maupun BUMN.

“Harganya pasti lebih terjangkau. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan, khususnya 12 (komoditas) ini menjelang dan saat HBKM,” ujar Rachmi.

Dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Parlemen Eropa serukan gencatan senjata permanen di Gaza******

Parlemen Eropa serukan gencatan senjata permanen di Gaza
Parlemen Uni Eropa. ANTARA/Anadolu/pri.
Ankara (ANTARA) - Parlemen Eropa untuk pertama kalinya menyerukan "gencatan senjata segera dan permanen" di Gaza di tengah serangan Israel yang terus berlanjut di daerah kantong tersebut.

Di Majelis Umum Parlemen Eropa, laporan 2023 tentang "Hak asasi manusia dan demokrasi di dunia dan kebijakan Uni Eropa (UE) tentang masalah tersebut" disetujui pada Rabu dengan 265 suara dukungan, 253 menentang dan 10 abstain, demikian dilansir Anadolu.

Atas permintaan dari anggota kelompok sayap kiri di parlemen, pasal ke-62 laporan tersebut diubah untuk memasukkan seruan "gencatan senjata segera dan permanen di Gaza."

Laporan yang baru direvisi tersebut disetujui setelah mosi untuk resolusi, termasuk pernyataan yang mendesak UE, negara-negara anggotanya, dan masyarakat internasional untuk menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza, terutama untuk memastikan akses makanan dan air yang tak terputus untuk semua orang.

Langkah tersebut menandai pertama kalinya parlemen tersebut menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada 18 Januari, "gencatan senjata permanen" dikaitkan dengan kondisi seperti pembebasan semua tawanan dan pembubaran kelompok Hamas Palestina.

Dalam sebuah sidang di Majelis Umum pada Selasa yang mendiskusikan laporan itu, banyak anggota parlemen mengkritik kelalaian UE di Gaza, dan menuding UE membiarkan Israel tidak dihukum atas dugaan kejahatan meski terjadi serangan terus menerus.

Beberapa anggota menyatakan kritiknya atas pengecualian Gaza dari rancangan awal, menuduh UE gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional.

Israel meluncurkan serangan mematikan ke Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan 29.954 orang dan melukai lebih dari 70 ribu orang lainnya, dengan kehancuran massal dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Dewan Eropa soroti besarnya jumlah korban sipil di Gaza
Baca juga: UNRWA kesulitan salurkan bantuan ke Gaza di tengah tembakan Israel

Penerjemah: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot tergacor terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
29 di erek erek
slot terbesar dan gacor
doremibet
link paling gacor hari ini
menang8
gameplay303
link slot 100
omtogel
erek erek ular
Daftar isi semua bab
Bab 1 qq4qq
Bab 2 link slot terbaru gacor
Bab 3 pusat judi slot online
Bab 4 voucher
Bab 5 angka jitu 2d sgp
Bab 6 menang 138
Bab 7 permainan slot terbaru
Bab 8 paito 6d hongkong
Bab 9 slot paling terpercaya
Bab 10 slot gacor terbaru malam ini
Bab 11 rtp rog777
Bab 12 slot judi terpercaya 2022
Bab 13 cara pola slot gacor
Bab 14 slot gacor malam ini 2023
Bab 15 bunga4d
Bab 16 slot bebas ip
Bab 17 suhutoto88
Bab 18 mahjong ways gacor hari ini
Bab 19 rajatotobet
Bab 20 qq situs slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7974bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Akademi Tertinggi

bensu4d
Selandia Baru jadikan RI pangsa pasar produk halal
Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard (kiri) berpose dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu menjelang agenda pertemuan dengan kalangan pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden).
Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia sebagai peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard dalam agenda pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar perdagangan halal di dunia. Sebagai negara dengan penerima ekspor terbesar di dunia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan total nilai perdagangan 3 miliar dolar Selandia Baru per September 2022 hingga September 2023.

Hoggard yang juga menjabat Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru itu, menyebut perekonomian Indonesia penting bagi keberlangsungan ekspor berbagai produk dari sapi perah.

"Indonesia adalah pasar ekspor kami yang tumbuh paling cepat kedua pada tahun 2022 dan sekarang menjadi pasar terbesar kedua untuk produk susu Selandia Baru," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf temui PM Luxon bahas solusi perdagangan RI-Selandia Baru

Ia mengatakan kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan pentingnya kemitraan bilateral RI-Selandia Baru yang telah terbangun lama.

"Ekspor kami berkontribusi bagi ketahanan pangan Indonesia dan kami juga melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting dan berharga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan bagi Indonesia.

Terkait dengan hal itu, kata dia, Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan ekspor produk halal Selandia Baru ke Indonesia.

"Selandia Baru bangga untuk menjadi negara barat yang bisa memproduksi produk halal yang telah terinstitusi melalui platform elektronik di sistem halal," katanya.

Ia berharap RI dan Selandia Baru dapat menempuh kerja sama yang lebih konkret di industri halal melalui penandatanganan mutual recognition arrangement (MRA) atau kesepakatan yang mendorong adanya saling pengakuan terhadap produk halal dari kedua negara.

"Maka dari itu saya berharap kita bisa menandatangani komitmen MRA yang akan menjamin konsumen Indonesia akan terus percaya dengan produk-produk Selandia Baru," ujarnya.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres ajak WNI di Selandia Baru tangkap peluang bilateral perdagangan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Qiangu Juechen

akunjp
PT Vale: Waspada informasi lowongan kerja palsu
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (kanan) didampingi Pj. Bupati Kolaka Andi Makkawaru, Kepala Disnakertrasn Sultra LM Ali Haswandy, dan Forkopimda Kolaka saat pembukaan bursa kerja (job fair) di Kolaka, Senin (4/3/2024). (ANTARA/HO-Humas PT. Vale)
Kendari (ANTARA) - Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk Adriansyah Chaniago meminta masyarakat agar mewaspadai informasi lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale.

Menurut dia, informasi mengenai lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale sering beredar di masyarakat dan media sosial. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar lebih teliti dan waspada terhadap lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale.

"Mohon cermati informasi dari kami. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus waspada terhadap situs-situs tidak resmi yang mengatasnamakan PT Vale. Untuk itu, langsung masuk ke situs resmi PT Vale Indonesia," kata Adriansyah saat menghadiri Job Fairdan Festival Vokasi bekerja sama dengan Disnakertrans Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin.

Kegiatan bursa kerja itu dibuka Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, disaksikan oleh Kepala Disnakertrans Sultra LM Ali Haswandi, Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru, Forkopimda Kolaka, serta ribuan pencari kerja.

Baca juga: Wamenaker buka bursa kerja di Kolaka Sultra

Pada kesempatan itu, PT Vale menghadirkan beragam informasi terkait selayang pandang operasional PT Vale pada pengunjung. Termasuk pengetahuan tentang tata kelola perekrutan menjadi karyawan PT Vale maupun pada perusahaan kontraktornya. Selain itu, PT Vale juga mengedukasi para pengunjung mengenai bahaya lowongan kerja palsu.

Adriansyah menegaskan, proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan di PT Vale dilakukan secara transparan dengan mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah. PT Vale juga memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan serta penyandang disabilitas. Hal itu sejalan dengan komitmendiversity, equity and inclusion(DEI) yang diterapkan perusahaan.

Salah seorang pencari kerja yang ditemui, Misrani Madjid (23) mengatakan datang ke Job Fair untuk mencari kesempatan dan peluang kerja yang lebih baik. Menurut dia, keberadaan PT Vale pada kegiatan tersebut membuka wawasannya agar tidak mudah percaya dengan informasi mengenai lowongan kerja palsu.

“Kadang di media sosial maupun di masyarakat beredar kabar bahwa PT Vale membuka rekrutmen tenaga kerja, tetapi kami ragu informasi itu benar atauhoax.Tadi kami telah dijelaskan mengenai rekrutmen tenaga kerja itu dilakukan terbuka dan terdapat di situs resmi PT Vale,” ucap alumnus Teknik Pertambangan USN Kolaka ini.

Baca juga: PT Vale targetkan pekerja perempuan capai 10 persen tahun ini

Seorang pencari kerja lainnya, Habibi (31) mengatakan kegiatan Job Fairsangat membantu para pencari kerja seperti dirinya untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan kerja perusahaan. Menurut dia, PT Vale merupakan perusahaan yang cukup terbuka dalam hal rekrutmen tenaga kerja.

Sebelumnya, Pj. Bupati Kolaka Andi Makkawaru mengemukakan data dari Disnakertrans Kolaka mencatat jumlah pencari kerja pada 2023 sekitar 8.661 orang, sedangkan lowongan kerja yang tersedia sekitar 1.108 orang.

"Tentu gapini cukup besar. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh angkatan kerja agar memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan perusahaan pemberi kerja," ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebutkan sebanyak 40 perusahaan mengikuti Job Fairdi Kolaka. Ia berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara reguler guna membuka peluang bagi para pencari kerja.

Baca juga: PT Vale ajak talenta lokal bergabung pada pertambangan berkelanjutan 

"Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta melaksanakan Perpres tersebut dan termasuk di Kolaka seluruh perusahaan wajib memberikan informasi lowongan kerja," katanya.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Keturunan Master Bumi

casaqq
KPK periksa Hanan Supangkat soal proyek di Kementan
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Hanan Supangkat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi, antara lain, terkait dengan komunikasi antara saksi dan SYL. Selain itu, juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementerian Pertanian," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) itu berlangsung pada hari Jumat (1/3).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

"Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait dengan pembuktian dugaan TPPU-nya," ujar Ali.

Untuk diketahui, Menteri Pertanian periode 2019—2023 Syahrul Yasim Limpo (SYL) tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rentang waktu 2020—2023.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masmudi mengungkapkan bahwa pemerasan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021—2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI pada tahun 2023, antara lain, untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

"Jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44,5 miliar," ujar JPU KPK Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan putaran sangat indah

manfaat aplikasi kredivo
TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang
Ilustrasi - Atraksi pesawat Bonanza G-36 milik Skuadron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan dronejenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh droneANKA yang dibeli dari Turki.

“Pertama sekarang kita akan gunakan secara operatif itu ada ANKA, CH4; dua itu saja yang akan jadi tulang punggung dari skuadron ini. Rencananya seperti itu (ANKA dari Turki) akan mengisi skuadron baru,” ujar Agung.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI dan Turkish Aerospace di Jakarta, 3 Februari 2023, meneken kerja sama pembelian 12 unit ANKA yang disertai dengan beberapa program pelatihan, alih teknologi, dan dukungan untuk integrated logistic support(ILS), ground support and test equipment(GS&TE), flight simulator, infrastruktur hanggar, dan masa garansi selama 24 bulan/600 jam terbang.

Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan kontrak pembelian 12 unit ANKA mencapai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,5 triliun. Rencananya, ANKA bakal dikirim ke Indonesia dalam waktu 32 bulan setelah kontrak efektif.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyebut TNI AU senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru di bidang militer, khususnya terkait drone, sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo.

Marsekal TNI Fadjar saat membuka Rapat Pimpinan TNI AU Tahun 2024 di Gedung Puri Ardhya Garini, Jakarta, Kamis, menyebut TNI AU sudah berkontribusi nyata lewat penggunaan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat nirawak sejak 2015.

"Ke depan TNI AU akan terus dilengkapi dengan UAV dan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicles atau pesawat tempur nirawak) yang lebih modern," tutur KSAU.

Baca juga: TNI AU lanjutkan rencana pembangunan lanud di IKN

Baca juga: TNI AU samakan persepsi ke depan dalam Rapim 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

rencana masa makmur

daftar pinjol ilegal gak usah dibayar 2021
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu Naruto

mpogalaxy
Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bersama Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024