situs slot berlian

Sistem monster kekerasan paling kuat

seribu mimpi 95

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

mimpi basah jiwa

slot bonus new member to kecil

Kemenhub Kirimkan Tim Selidiki Kecelakaan KA di Cicalengka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) mengirimkan tim untuk menindaklanjuti dan mengevakuasi korban terkait insiden kecelakaan kereta apidi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1) pagi.

"Guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/1) seperti dikutip dari Antara.

Tabrakan  melibatkan KA Turangga (KA Plb 65A) dengan KA Commuterline Bandung Raya (KA 350).

"Lokasi insiden berada sekitar 800 meter sebelum sinyal masuk Stasiun Cicalengka," ungkap Risal.

Atas nama DJKA Kemenhub, Risal menyampaikan turut prihatin dan berduka cita atas korban terdampak akibat insiden tersebut.

"Informasi lebih lanjut terkait insiden ini akan segera disampaikan kembali," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Master Kustomisasi Mecha

rtp idcoin188

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat terkuat di alam semesta

cara kredit hp shopee

Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis******

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dilibatkan pada rencana program makan siang gratis oleh pemerintah yang akan datang.

"Bagusnya kalau memang program makan gratis itu harusnya melibatkan para pelaku UMKM," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki di Tangerang, Jumat.

Ia mengatakan, pentingnya melibatkan sektor UMKM lokal dalam rancangan program baru yang diusung oleh pemerintah yang akan datang itu dapat berdampak terhadap omzet mereka.

"Kalau tidak (dilibatkan) nanti turun omzet UMKM tersebut," ucapnya.

Dia mengaku, jika saat ini pemerintah belum membahas secara teknis terkait program makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga menyebutkan, dalam sidang kabinet pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mengakomodasi janji-janji politik.

"Untuk teknis belum, nanti pasti akan ada pembahasan teknisnya," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet.

Namun, dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.

Namun, hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Melihat kesiapan anggaran untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah juga telah melakukan simulasi penerapan program makan siang gratis untuk pelajar ditingkat pendidikan dasar hingga menengah yang berlangsung di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang pada Kamis (29/02).

Pada agenda simulasi tersebut, dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI Airlangga Hartarto.

Dari hasil peninjauannya, Airlangga melihat sistem pembagian makanan sehat bagi pelajar ini dinilai cukup baik. Setiap paket makanan yang disediakan tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup, baik kalori maupun protein.

Semua menu yang terdiri dari nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado dihargai Rp15 ribu per porsi.

Dengan adanya program makan siang gratis ini dinilai akan berdampak pada banyak sektor, seperti sektor kesehatan dan sektor UMKM lokal, dimana daya beli masyarakat nantinya akan meningkat jika dilakukan dengan baik.

Selain itu, program tersebut juga akan memenuhi asupan gizi anak menjadi seimbang hingga dapat mencegah dan menekan kasus stunting di Indonesia.

"Jadi kita melihat simulasinya bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan pelaku UMKM disekitar dengan gizi yang terjaga dan higienis," ujarnya.

Ia mengungkapkan, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pilot project atau percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan.

"Karena sekolah ini volentir, jadi kita membuka siapa saja yang membuka volentir ini. Jadi pak bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada disini, yaitu perkotaan pedesaan dan pesisir," ujarnya.


Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba

Baca juga: Pemkab Tangerang libatkan UMKM dalam program Makan Gratis
 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Pedang yang sombong mengguncang dunia

slot gacor pasti jp

Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedansebagai orang dalam (ordal) di proyek Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Tuduhan itu disampaikan Anies dalam debat ketiga capres. Ia mulanya bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal hubungan standar etika pemimpin negara dengan kemampuan menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Tapi, standar etika itu menurutnya telah runtuh oleh keberadaan orang dalam di proyek Alutsista dan Food Estate.

Tak hanya soal industri pertahanan, Anies juga mengkritik orang dalam lainnya di lingkaran Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan proyek lumbung pangan alias food estateyang salah satunya dikomandoi Kemenhan juga ada orang dalamnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Ia mengaku siap buka-bukaan dengan Anies soal TMI hingga food estateyang dituding ada permainan orang dalam.

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI yang disebut Anies sebagai orang dalam di proyek Alutsista dan bagaimana keterlibatannya dalam proyek itu?

Berdasarkan situs resmi perusahaan, PT Teknologi Militer Indonesia mendeskripsikan diri sebagai platform strategis dalam hal teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta integrator untuk sistem manajemen tempur yang mewujudkan pengembangan teknologi militer tingkat lanjut," tulis pernyataan di situs TMI, dikutip Senin (8/1).

Perusahaan yang berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan ini menawarkan setidaknya empat produk utama. Ada sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.

TMI mempunyai visi, yakni menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.

Pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat Alutsista.

Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.

Mereka juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Bahkan, ada 4 dari 5 BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Akan tetapi, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah tuduhan Anies soal ordal di Kemenhan?

Nama PT TMI mencuat pada 2021 lalu setelah rencana utang asing untuk pembelian senjata oleh Kemenhan. Perusahaan diduga terlibat dalam belanja alutsista senilai US4,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Selain rancangan peraturan presiden yang bocor ke publik, ada juga surat dari Menhan Prabowo. Isi surat tersebut menunjuk PT TMI menjadi pengelola program tersebut.

PT TMI adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ini dulunya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan.

Lalu, dalam dokumen PT TMI yang diperoleh CNNIndonesia.com tercatat lima nama kader Partai Gerindra menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Mereka, antara lain Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur

Akan tetapi, PT TMI membantah keterlibatan perusahaan dalam rencana Kemenhan memborong alutsista senilai seribu triliun rupiah tersebut. Mereka mengatakan tak mendapat satupun kontrak dari Kemenhan.

Di lain sisi, Menhan Prabowo sempat dipanggil Komisi I DPR RI untuk menjelaskan kegaduhan ini. Ia juga membantah peran TMI yang disinyalir sebagai makelar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat itu mengatakan Prabowo menjamin PT TMI tidak akan menjadi broker proyek Rp1,7 kuadriliun itu. Prabowo mengklaim perusahaan tersebut hanya akan menjadi konsultan.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujar Effendi pada Juni 2021, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat sebagai komisaris di PT TMI. Menurut Prabowo, para kader partainya itu menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan,"tandasnya.

Lihat Juga : TAIPANAlfredo Yao, Pernah Terlunta di Jalan Kini Jadi Taipan Berharta Rp4 T

(skt/agt)

Saya membunuh Guru

angka jitu 30 com/wap

Menkeu: Dunia sepakat prospek pertumbuhan jangka menengah masih lemah******

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada.....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, tapi prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah.

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada serta memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

“Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD

Para menteri keuangan dan gubernur bank juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Oleh sebab itu, mereka berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.

Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.

Para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di Sao Paulo, Brasil, pada 28-29 Februari 2024.

Presidensi G20 Brasil mengangkat tema “Building a just world and a sustainable Planet” dan mengangkat tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.

Di sela kegiatan, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, yaitu Menkeu Australia Jim Chalmers, Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.

Baca juga: G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara-gara perang di Ukraina

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dimaksud meliputi isu makroekonomi global terkini dan program kerja prioritas G20 serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.

Secara khusus dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh anggota OECD yang diberikan terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota OECD setelah serangkaian diskusi sejak September 2023 hingga Januari 2024. Menkeu juga menyampaikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdiskusi dalam penyusunan Peta Jalan Proses Aksesi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024