istanaimpian4

Keluar dari Bintang Neraka

SNBP 2024 UIN Walisongo Semarang Dibuka, 12 Prodi Bisa Dipilih******

SNBP merupakan pola penerimaan calon mahasiswa baru skala nasional melalui penelusuran kemampuan dan prestasi akademik/ portofolio calon mahasiswa yang diselenggarakan oleh BPPP Kemendikbud yang diikuti oleh semua Perguruan Tinggi Negeri.

Seleksi ini didasarkan pada penilaian prestasi akademik siswa menggunakan rapor dan prestasi akademik dan non akademik, tiga prestasi terbaik akan dinilai. Sekolah yang mendaftarkan siswanya harus memiliki NPSN dan mengisikan nomor siswa yang memenuhi syarat.

Siswa yang mendaftar juga harus mendaftar SNBP dan semua registrasi. Siswa memiliki nilai rapor yang telah diisikan PDSS, memiliki prestasi akademik dan memenuhi syarat yang ditentukan masing-masing PTN.

Dijelaskan, syarat tambahan dalam pendaftaran SNBP yaitu WNI, memiliki NIK, NISN, dan rapor yang diisikan di PDSS.

“Tahapan SNBP meliputi pemeringkatan siswa, pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, pemilihan prodi dan pengunggahan portofolio, seleksi dan pengumuman,” ujar Astri Amanati.

Berikut jadwal jalur SNBP 2024 yang sudah dibuka pada 28 Desember 2023 lalu:

• Registrasi akun SNPMB sekolah dibuka pada 8 Januari 2024- 8 Februari 2024
• Registrasi Akun SNPMB siswa dibuka pada 8 Januari- 15 Februari 2024
• Pengisian PDSS pada 9 Januari – 9 Februari 2024
• Pendaftaran SNBP pada 14-28 Februari 2024
• Hasil seleksi diumumkan pada 26 Maret 2024

Aku benar-benar iblis

Megawati hingga Mardiono Hadiri Kampanye Akbar Ganjar******

Hasto mengatakan Megawati bersama para ketua umum secara serentak akan memukul “kentongan kewaspadaan” di hadapan ratusan ribu massa yang hadir di Stadion GBK.

“Pemukulan kentongan ini sebagai simbolisasi agar masyarakat tersadar untuk ikut menjaga kewaspadaan, melawan intimidasi dan kecurangan yang mungkin yang terjadi di Pilpres 2024 ini. Kentongan ini tradisi masyarakat secara kolektif dan simbol kewaspadaan serta hidup dalam tradisi bangsa. Masyarakat pun diajak untuk ikut berpartisipasi mengawal pemilu yang jurdil,” jelas Hasto.

Kentongan merupakan simbol kearifan untuk menimbulkan suara keras dan untuk mengingatkan semua pihak agar waspada menjelang hari H pencoblosan.

“Semua diharapkan bersuara lantang dan keras demi menjaga demokrasi di negeri ini. Sejumlah kampus pun telah bersuara mengingatkan Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar menjaga dan memulihkan demokrasi yang sedang terkoyak,” sebut Hasto.

Hasto menjelaskan politisi yang juga dikenal seniman Guruh Soekarnoputra yang merupakan adik Megawati akan mempersembahkan tarian massal di awal acara.

“Prof Mahfud akan menyampaikan sebuah hal penting untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia. Dilanjutkan pidato politik capres Ganjar Pranowo,” urai Hasto.

Secara khusus, Hasto mengatakan band legenda Indonesia, Slank, akan menyanyikan sejumlah lagu yang membuat suasana di GBK akan semakin meriah termasuk lagu Salam Metal yang baru dirilis pekan lalu sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Sejumlah band dan penyanyi top lainnya juga akan mengisi acara Konser Salam Metal ini.

Sistem yang akan diperbaiki

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

Sistem ortodoksi terkuat

Debat Capres 2024, Ganjar Ajak Kelompok Disabilitas Rancang Pembangunan******

Sementara itu, dalam Debat Capres 2024 ini, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan memberikan pendidikan khusus untuk kelompok disabilitas agar nantinya mereka bisa direkrut oleh pekerja.

“Jadi kami berkomitmen, kita harus memberikan pendidikan khusus untuk membantu mereka. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga utk tim disabilitas. Intinya benar kita harus berpihak kepada mereka. Berkomitmen untuk merekrut di pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan komunitas pertahanan,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk menghadirkan teknologi terbarukan dalam menyediakan inovasi bagi kelompok disabilitas. Menurut Prabowo, dengan inovasi-inovasi tersebut, bias membantu mereka dalam beraktivitas.

Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit. Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir.

Reinkarnasi pesawat

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.