slot gacor no 1 di indonesia 948Jutaan kata 395524Orang-orang telah membaca serialisasi
《panenslot》
Kementan Beber Nasib Lahan 500 Ribu Ha Hadapi El Nino di Era SYL******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Pertanian (Kementan) membeberkan progres Program Gerakan Nasional El Nino di lahan 500 hektare yang mereka siapkan sejak era eks mentan Syahrul Yasin Limpo.
Plt Mentan Arief Prasetyo Adi sejatinya berharap gerakan dilakukan di lokasi berbeda dari yang sudah ditetapkan.
"Saya pengin gernas harusnya di lokasi berbeda, sehingga menambah area lain. Kalau area sama kan hanya mempercepat produksi, tetapi tidak apa-apa kita teruskan. Yang jelas tadi musim tanam 1 targetnya bagus, gernas tetap," katanya usai memimpin rapat pimpinan (rapim) di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).
Ia mengatakan izin importasi tersebut sudah siap dan disetujui Kementan, Kemenko Perekonomian, hingga Kementerian Perdagangan. Arief menyebut saat ini pemerintah tinggal melakukan percepatan bidding di Bulog.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebut gernas El Nino dilakukan bukan di lahan baru, melainkan luas tambah tanam. Ia menegaskan program ini menambah luas tanam padi.
"Targetnya 500 ribuan hektare, progres sampai malam Minggu (8/10) kemarin 310 ribu hektare sudah ditanam. Yang ditanam di Agustus akan dipanen di November, ditanam September kemarin akan dipanen Desember. Kita bantu terus pertanaman itu, sisanya dari 500 ribu hektare sekarang akan ditanam bulan ini," jelas Suwandi.
"Jadi, ini luas tambah tanam. Kalau lahan baru cetak sawah, ini bukan cetak sawah. Luas tambah tanam yang biasanya gak ditanam jadi ditanam. Terus yang biasanya ditanam sekali jadi dua kali. Jadi, menambah luas tanamnya dalam setahun akan menambah 500 ribu hektare," imbuhnya.
Soal keinginan Arief bahwa gernas El Nino dilakukan di lahan baru, Suwandi menyebut memang ada. Menurutnya, langkah ini umumnya menyasar lahan-lahan terlantar.
[Gambas:Video CNN]
Ia menegaskan penanaman di 10 provinsi ini dilakukan di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, soal lahan 500 hektare ini diungkap Syahrul Yasin Limpo pada Juli 2023 lalu. Namun, SYL mengundurkan diri sebagai mentan pada Kamis (5/10) karena sedang tersandung kasus hukum dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.
Tepat sehari setelahnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjadi Plt Menteri Pertanian
(skt/agt)Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******Jakarta, CNN Indonesia--
Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.
Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.
Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.
Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.
"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).
CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas.
Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.
"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.
"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.
Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
[Gambas:Video CNN]
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
(mrh/agt)Label:pinjam ke bank、aplikasi kredit hp paling murah、game slot gacor
Terkait:situs slot 666、tafsir mimpi 60、rajawali slot 123、zeus88、gobwin、bo bonus new member 100、angka main youtube、maxwin bet 4000 berapa rupiah、kakek judi slot、ligamansion2 rtp
bab terbaru:akun wso gacor pragmatic play(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《panenslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pelangislotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《panenslot》bab terbaru。