pinjaman online web cepat cair

Invasi Raja Iblis

Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian curiga ada 'permainan' pengusaha yang membuat harga minyak gorengmulai di level curah maupun Minyakita naik.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik sepersen dari Rp15.490 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Bahkan, minyak goreng curah naik 1,8 persen dari Rp15.365 per liter di Februari 2024 ke Rp15.637 per liter pada bulan ini.

Kenaikan harga migor curah dan Minyakita ini terkait dengan kewajibandomestic market obligation (DMO)dari para pengusaha sawit atau produsen minyak goreng. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4 persen dari target 300 ribu ton.

Karena itu katanya produksi minyak dan turunannya pasti juga tetap jalan.

"Permintaan (internasional) justru meningkat untuk minyak goreng dan harga naik, para pengusaha alasannya produksi turun, jatah DMO-nya dipindahkan (diekspor) ke luar negeri karena harganya tinggi. Itu bisa menjadi masalah hukum seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung lalu. Jangan sampai diulangi lagi," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

"Jadi, tolong Kemendag cek betul DMO menurun ini. Karena jatah kuota DMO yang menjadi kewajiban itu menurun, apakah karena produksi atau dialihkan ke luar negeri? Kita harus selamatkan masyarakat kita duluan," tegasnya.

Mendagri Tito juga menanggapi penjelasan Deputi III KSP Edy Priyono soal minyak goreng curah yang diklaim tidak menarik bagi produsen dalam negeri.

Menurut Tito, ketidaktertarikan produsen dan pedagang menggunakan minyak goreng curah bisa jadi terkait dengan kualitas maupun potensi cuan. Pada akhirnya, produsen lebih tertarik memproduksi minyak goreng premium atau mengirimnya ke luar negeri.

"Kasus yang lama di Kejagung itu sama, itu DMO-nya tidak dipenuhi, tapi diterbitkan izin kemudian ke luar negeri (ekspor). Akibatnya, di dalam negeri terjadi kenaikan harga, pedagang dan pengusaha untung karena dijual ke internasional, jadi masalah hukum melibatkan pedagangnya maupun oknum Kementerian Perdagangan," tutur Tito.

"Kebijakan DMO untuk minyak goreng itu kewajiban para pengusaha mengalokasikan pasar dalam negeri, tapi tidak terlaksana akan berakibat pada kerugian negara dan masyarakat yang luar biasa. Harapan kita penegak hukum, termasuk Kejagung, terus memantau dan mengawasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada April 2022 lalu. Pengusutan kasus ini berawal dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.

Selain IWW, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Inflasi Maret Sentuh 3,05 Persen Imbas Ramadan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 3,05 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2024. Sementara, inflasi bulanan terealisasi 0,52 persen.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) secara bulanan dari 105,58 menjadi 106,13.

"Tingkat inflasi bulanan Maret 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu," ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Amalia mengatakan laju inflasi komoditas itu adalah sebesar 1,42 persen secara bulanan dan memberikan andil inflasi sebesar 0,41 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Diikuti, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen, beras 0,09 persen, cabe rawit 0,02 persen, serta bawang putih 0,02 persen.

Namun, dari kelompok makanan minuman dan tembakau juga ada yang meyumbang deflasi.

"Yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai merah dan tomat yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02 persen," ucap Amalia.

Lebih lanjut, dari 38 provinsi, sebanyak 34 provinsi mengalami inflasi. Sementara, empat sisanya deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Sulawesi Utara yakni 1,07 persen secara bulanan. Disusul Papua Tengah 1,01 persen, Banten 0,98 persen, Bali 0,93 persen, dan NTB 0,87 persen.

Sedangkan empat provinsi penyumbang deflasi adalah NTT minus 0,14 persen secara bulanan. Lalu, Papua Selatan minus 0,17 persen, Papua minus 0,19 persen, dan Maluku minus 0,46 persen.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?******

Kerugian akibat ambruknya JembatanFrancis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat karena ditabrak kapal kontainerdiperkirakan mencapai miliaran dolar AS.

Analis di Barclays memperkirakan total biaya klaim asuransi akibat insiden ini bisa mencapai US miliar atau Rp47,62 triliun (kurs 15.874 per dolar AS).

Melansir CNN, Kamis (28/3), kerugian itu disebut bisa akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kapal kontainer bernama Dali yang menabrak jembatan itu dimiliki oleh Grace Ocean Private, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Analis Moody's Brendan Holmes mengatakan sekitar 80 perusahaan reasuransi yang berbeda memberikan perlindungan sekitar US miliar kepada perusahaan asuransi Dali. Ia menambahkan karena kerugian akan tersebar ke banyak perusahaan asuransi.

Jadi, kecil kemungkinannya perusahaan tersebut akan bangkrut atau menyebabkan kenaikan harga asuransi yang besar.

Namun, total biaya untuk membangun kembali jembatan itu masih belum dipastikan. Juru bicara Institut Informasi Asuransi Loretta Worters mengatakan jembatan itu bisa saja bernilai lebih dari US,2 miliar.

"Kemudian hampir pasti akan ada tuntutan pertanggungjawaban yang besar, biaya pengobatan bagi para penyintas, biaya pembersihan, dan banyak lagi," katanya.

Direktur Pusat Hukum Maritim Universitas Tulane Martin Davies mengatakan meskipun Dali dimiliki oleh Grace Ocean Private, ketika menabrak jembatan itu, kapal tersebut disewa oleh raksasa pelayaran Denmark, Maersk.

Namun, semua tanggung jawab katanya ada pada pemilik kapal yakni Grace Ocean Private.

"Maersk, perusahaan Denmark yang memiliki seluruh muatan di kapal tersebut, tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Namun ia menambahkan pemilik kapal mempunyai potensi untuk secara signifikan membatasi jumlah tanggung jawabnya dalam kasus ini.

Di lain sisi, Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah federal akan membayar biaya pembangunan kembali Jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Namun belum diketahui pasti dari mana sumber dana tersebut.

"Saya bermaksud agar pemerintah federal membayar seluruh biaya rekonstruksi jembatan itu. Dan saya berharap Kongres mendukung upaya saya," kata Biden.

Beberapa pendanaan diperkirakan mungkin berasal dari Administrasi Jalan Raya Federal, serta Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan yang disahkan di bawah pemerintahan Biden yang memberikan hibah untuk memperbaiki jembatan negara. Namun hal ini juga memerlukan dana tambahan dari Kongres.

Jembatan Francis Scott Key di Baltimore ditabrak kapal kontainer Dali yang tengah berlayar di Sungai Patapsco untuk menuju Sri Lanka. Sekitar pukul 01.24 pagi waktu setempat, kapal itu mengalami mati daya yang mengakibatkan seluruh lampu padam.

Tiga menit setelahnya, kapal menabrak salah satu tiang jembatan Baltimore. Tubrukan itu lantas merobohkan nyaris seluruh bagian jembatan dan membuat kendaraan yang melintas di atasnya jatuh ke sungai.

Kapal Dali kemungkinan menabrak tiang beton utama, yang terletak di tanah di bawah air dan merupakan bagian dari fondasi jembatan.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Kemenhub Pantau Ketat Harga Tiket Pesawat Jelang Lebaran 2024******

Kementerian Perhubungan memantau ketat penjualan tiket pesawat jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H demi kenyamanan calon penumpang. Langkah ini di tengah pemanggilan 7 maskapai oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Hanya airlines low cost carrier (LCC) yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.

Ia menyebut rata-rata harian penumpang tersebut mencapai 275.416 orang. Kondisi tersebut diklaim menunjukkan pemulihan permintaan yang positif untuk rute domestik maupun internasional.

Pada bahan paparan Maria, jumlah penumpang tertinggi sebelum Idulfitri diklaim terjadi pada 6 April 2024 sebanyak 178.961 orang alias 46 persen kapasitas yang terjual. Sedangkan setelah lebaran ada kepadatan di 14 April 2024, yakni 130.624 penumpang atau terjual 35 persen.

"Posisi sementara 15 Maret (2024) kemarin, jumlah tiket terjual itu (domestik) memang proyeksi kami untuk sebaran rute Jakarta, Denpasar, Kualanamu, Padang, Surabaya. Kemudian, di luar negeri, yakni Singapura dari Cengkareng ataupun Denpasar, Kuala Lumpur, dan Jeddah," tuturnya.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Tiket Pesawat Tiga Tempat Wisata Super Prioritas Turun

Setidaknya ada 5.856.966 kursi yang dijual oleh sejumlah maskapai untuk penerbangan dalam dan luar negeri pada periode lebaran ini. Sejauh ini, sudah ada 1.642.897 seat atau 37 persen terjual.

Di lain sisi, KPPU memanggil 7 maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat jelang lebaran. Mereka yang dipanggil adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).

Penguasa perjalanan pesawat

Daftar 4 Perusahaan Diseret Sri Mulyani ke Kejagung Usai Tilep Rp2,5 T******

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsipembiayaan ekspor.

Ia menyebut terdapat empat perusahaan yang dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor senilai Rp2,5 triliun.

Burhanuddin menjelaskan dugaan korupsi itu berawal dari temuan kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan selaku debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3).

Diketahui, empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh ihwal modus dugaan korupsi yang dilakukan keempat perusahaan tersebut.

Burhanuddin menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak 2019.

"Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujar dia dalam konferensi pers.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan langsung ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dia menuturkan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," ucap Ketut.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Viral Bensin Campur Air, Pertamina Tutup 4 SPBU Jual Pertamax Palsu******

PT Pertamina Patra Niaga menutup empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang yang menjual pertamax palsu.

Penyetopan operasional keempat SPBU ini buntut viral bensin campur air di pom bensin Kota Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya, terjadi di SPBU 34.17106 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi pada Senin (25/3) pukul 21.00 WIB.

Lihat Juga : Haru Anita Tanjung, CT Korbankan Rencana Gedung 18 Lantai Demi Masjid

"Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pemeliharaan mutu BBM dan bahwa SPBU tidak dibenarkan mengubah, menambah, atau mengganti mutu, warna, dan nama BBM yang disalurkannya," ungkap Eko dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (30/3).

"Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut, terhitung mulai 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai," tegasnya.

Meski 4 SPBU tersebut ditutup, Eko menekankan Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi dan keamanan stok BBM. Ini dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama untuk masyarakat di Kota Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.

Selama penghentian operasional sementara, Eko menyarankan warga beralih ke SPBU Pertamina lainnya.

Lihat Juga : Tim Prabowo: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil, Mau Enggak?

Eko merinci sejumlah pom bensin alternatif di Tangerang, yakni SPBU 34-15106 Pinang, SPBU 34-15118 Sudimara Pinang, SPBU 34-15102 Ciledug, dan SPBU 34-15136 Karang Tengah. Sedangkan warga Depok bisa beralih ke SPBU 31-13701 COCO Gandaria, Jakarta Timur serta SPBU 34-11507 dan SPBU 34-11508 Kebun Jeruk untuk masyarakat di sekitar Jakarta Barat.

Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan tak segan mencabut izin SPBU yang terbukti curang. Bos Pertamina itu sepakat dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

"Harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Kita sepakat, cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir, khususnya untuk konsumen," tegas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Ia mengatakan masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan oleh Pertamina. Akan tetapi, Nicke memberi catatan di balik rencana mencabut izin pom bensin curang.

Lihat Juga : Tim AMIN Minta MK Panggil 4 Menteri, Tim 02 Balas Minta Megawati

Menurutnya, ketersediaan BBM di daerah yang izin SPBU-nya dicabut harus dipastikan aman. Nicke menegaskan jangan sampai pencabutan izin pom bensin nakal itu malah merugikan masyarakat setempat.

"Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kita provide. Ketegasan perlu, kita harus menjaga dan menjamin dengan adanya penutupan-penutupan (SPBU curang) tersebut, tapi tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," tuturnya.

Selain bensin campur air, ada juga kasus SPBU yang mengakali meteran. Ini terjadi di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Pada Sabtu (23/3), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan ada alat tambahan dalam mesin pengisian BBM tersebut sehingga SPBU itu langsung disegel. Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk mengakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.