kupon gofood 353Jutaan kata 644203Orang-orang telah membaca serialisasi
《nama slot 138》
Bank Dunia: Ekonomi RI masih tumbuh di tengah ketidakpastian global******Jakarta (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang masih dapat bertumbuh di tengah ketidakpastian perekonomian global.
“Pandangan kami terhadap Indonesia masih bullish. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang (ekonomi) terus tumbuh dengan pesat, dan pada dasarnya mampu mengelola fiskal dan makroekonomi dengan baik,” kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dari 5 persen menjadi 4,9 persen.
Kahkonen mengatakan, terjadinya perubahan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Dunia dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini.
Kendati pun di awal tahun 2024 saat ini, Ia menambahkan, masih ada kemungkinan bagi Bank Dunia untuk mengubah proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Saat ini kami telah memperbarui proyeksi perekonomian Indonesia, namun kami memproyeksikan akan terjadi sedikit perlambatan perekonomian Indonesia dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen menjadi 4,9 persen pada tahun kalender ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid mencapai target 5,2 persen pada 2024.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05 persen secara kumulatif (c-to-c) sepanjang 2023. Secara tahunan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen (yoy) dihitung dari kuartal IV 2022.
Menurut Menko Airlangga, pencapaian kinerja ekonomi tahun ini melampaui proyeksi sebelumnya yang mencatat ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen pada 2023. Dengan kinerja tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.
Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi dengan inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengungguli Malaysia (3,77 persen), Meksiko (3,10 persen), dan Spanyol (2,50 persen).
Namun masih berada di bawah China (5,20 persen), Filipina (5,57 persen) dan Uzbekistan (6 persen). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,05 persen sejajar dengan Vietnam yang juga mencatatkan angka yang sama.
Baca juga: Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis perlu dirancang dengan matang
Baca juga: Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi RI capai target pada 2024
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".
Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).
"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.
Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal
Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.
Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.
"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.
Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia
Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.
Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.
Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.
Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila
Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.
"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.
Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".
Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.
Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.
Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.
BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.
"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas
Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers
"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.
Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.
Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.
Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.
Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.
"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.
Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil
Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Label:pinjaman online 24 jam langsung cair、mesinkoin、gaming gacor
Terkait:link id88 terbaru、okeslot、erek 56、46 di erek erek、man 77 slot、situs slot yang aman、slot369、erek erek makan bersama、situs slot paling sering menang、prediksi togel orlando
bab terbaru:situs judi slot paling gacor(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《nama slot 138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek08Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nama slot 138》bab terbaru。