betfordeal

Dari satpam hingga penyanyi

Pemerintah Mulai Salurkan 210 Ribu Ton Beras Bansos Tahap I Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).

Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.

Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut. 

Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.

Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

Mengintip Transportasi Modern melalui TOD MRT******

Membangun kota yang ramahpejalan kaki dan pengguna angkutan umum bukan sesuatu yang mudah. Pemikiran bahwa memiliki kendaraan pribadi jauh lebih mudah dibanding angkutan umum, mungkin masih terpatri di dalam benak sebagian besar masyarakat. Terutama di kota besar seperti Jakarta.

Tentunya, hal ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan pelat merah, PT Mas Rapid Transit (MRT) Jakarta. Perusahaan ini harus bisa mengembangkan bukan hanya sarana tapi juga prasarana yang ramah untuk semua masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan perusahaan BUMD itu adalah dengan mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development(TOD). Beberapa stasiun MRTyang sudah ada saat ini juga dibuat khusus dengan sistem TOD untuk mempermudah pergerakan penumpang.

Lihat Juga : MRT Kembali Sediakan Gerbong Khusus Perempuan Mulai Hari Ini

Kata dia, penting untuk mengetahui masyarakat seperti apa yang akan menggunakan atau banyak berinteraksi di wilayah tersebut. Bahkan, konektivitas yang terjadi di area tersebut juga harus dikuliti.

Hal ini agar kawasan TOD yang dibangun bisa benar-benar menunjang kebutuhan masyarakat yang menggunakannya.

"Sehingga bisa terjadi sebuah kawasan yang inklusif, yang konektivitasnya seamless connectivity," kata Sagita.

Memanfaatkan ruang, bukan hanya untuk investasi

Pengembangan TOD kata Sagita memang diharapkan bisa memberi berbagai manfaat. Salah satu dan yang paling utama adalah berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Sistem transit dan sarana transportasi yang nyaman, bisa membuat masyarakat beralih dan memilih naik angkutan umum alih-alih kendaraan pribadi. Hal ini tentu bisa menjawab satu masalah besar, yakni kemacetan Jakarta.

Selain itu, area pejalan kaki di kawasan TOD yang ramah juga bisa meningkatkan pola pergerakan fisik masyarakat. Dengan begitu, lebih banyak orang berjalan kaki alih-alih duduk di belakang kemudi.

"Selain nilai ekonomi, manfaatnya juga luas. Orang kalau sudah senang jalan kaki, gaya hidup lebih sehat, polusi berkurang. Tentu ini yang kita harapkan," kata dia.

Pembangunan kawasan TOD di sejumlah stasiun MRT Jakarta ditaksir meraup nilai investasi yang cukup fantastis. Nilai investasi proyek TOD MRT Jakarta sepanjang 2022 saja ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun.

Sagita merinci, ada sekitar 15 proyek infrastruktur di wilayah TOD yang sudah dibangun perusahaannya itu. Ke-15 proyek ini terdiri dari, empat infrastruktur yang sudah beroperasi dan 11 infrastruktur yang masih dibangun.

"Ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah kami lakukan 1-2 tahun ini, dan ternyata kalau dihitung-hitung total investasinya di tahun lalu bisa mencapai Rp1,5 triliun dari semua proyek yang kami kerjakan," kata dia.

Sagita merinci, beberapa proyek TOD yang sudah selesai dibangun saat ini yakni, Transit Plaza Depan Poins, Simpang Temu Lebak Bulus, Taman Literasi Martha Christin, serta penyediaan hunian TOD dengan nama Alaspadu, hunian sewa berkonsep co-living. Semua proyek itu bukan hanya selesai tapi juga sudah mulai beroperasi.

Untuk beberapa proyek TOD yang belum rampung, pembangunannya masih berlanjut hingga saat ini. Terkait pendanaan, semua kata Sagita sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2020.

Pendanaan bisa bersumber dari dana MRT Jakarta, pinjaman, maupun pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak lainnya, seperti perusahaan swasta.

"Jadi pendanaannya bisa juga pinjaman, maupun perjanjian MRT dengan pihak-pihak swasta dan lainnya," kata dia.

Tentunya, proyek TOD jadi salah satu jawaban atas tantangan pengembangan transportasi modern. Hal ini agar masyarakat bisa lebih leluasa bergerak, tanpa harus berpikir 'lebih nyaman duduk di belakang kemudi, sambil bermacet-macetan di tengah tol dalam kota'.

Tulisan ini merupakan bagian dari program Fellowship MRT Jakarta

Onmyoji hebat tingkat dewa

Mengintip Biaya Renovasi Lapangan Piala Dunia U******

Kementerian PUPR buka-bukan soal biaya renovasi stadion akan digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20yang akhirnya batal dilaksanakan di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan total biaya yang digelontorkan untuk keperluan tersebut mencapai Rp410 miliar.

Uang itu untuk renovasi 6 stadion besar dan 20 tempat latihan Piala Dunia U-20. Ia merinci 6 stadion besar itu adalah Gelora Sriwiijaya atau Stadion Jakabaring di Sumsel, Stadion Jalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, Gelora Bung Tomo di Surabaya, Stadion Kapten I Wayan Dipta di Bali dan Gelora Bung Karno di Jakarta.

Endra menambahkan renovasi itu dilakukan mulai 2020 sampai 2023. Ia mengatakan berdasarkan hasil evaluasi dan inspeksi yang dilakukan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), stadion dan lapangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Pihaknya tak mempermasalahkan keputusan FIFA membatalkan penyelenggaraan Pialau Dunia U-20 di Indonesia. Pihaknya juga tak merasa bahwa renovasi yang dilakukan Kementerian PUPR atas stadion dan tempat latihan untuk kegiatan tersebut sia-sia.

Pasalnya, lapangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh PSSI dan klub sepakbola Indonesia.

"Karena Piala Dunia U-20 batal di Indonesia,  tentunya itu akan digunakan sebagai modal kerja kita atau modal latihan atau modal klub. Karena PSSI bisa memanfaatkan stadion standar FIFA ini. Apalagi struktur, arsitektur, dari berbagai sisi, rumput, kamar ganti, parkir sudah memenuhi syarat," katanya.

FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U-20 yang akan dilakukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota ExcoPSSI,AryaSinulingga dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (26/3).

[Gambas:Video CNN]

"Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA, dalam pemberitahuan memang menyebutkan bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak Tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta," tutur Arya.

Dalam drawing tersebut, total ada 24 negara dari enam konfederasi yang akan diundi dalam babak grup. Timnas Indonesia U-20 masuk di Pot 1 karena berstatus tuan rumah.

Piala Dunia U-20 sendiri rencananya akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang.

Armada Abyss EVE

Raih Gelar Swasembada, Kenapa RI Perlu Impor 2 Juta Ton Beras Lagi?******

Indonesia berencana kembali mengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini. Impor itu merupakan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.

Rencana impor beras tersebut tertuang dalam salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Kendati, Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah baru meraih penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini lantaran hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).

Terkait penugasan impor 500 ribu ton beras tahun lalu kepada Bulog, Arief mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

Pemegang Lisensi Merchandise Piala Dunia U******

PT Juara Raga Adidaya (JUARAGA), pemegang lisensi merchandise resmi Piala Dunia FIFA U-20, buka suara terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

Pihak Juaraga mengatakan telah menerima keputusan tersebut dan merasa berduka atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia.

"Kami berduka atas pembatalan turnamen akbar ini dan memahami betapa besar kekecewaan para pecinta sepakbola dan komunitas olahraga di Indonesia,"  bunyi pernyataan yang diunggah CEO Juaraga Mochtar Sarman lewat akun Instagram @mochtarsarman, Kamis (30/1).

Selain itu, mereka sudah menjalin kerja sama dengan sektor UMKM dalam produksi merchandise.

"Pembatalan ini juga sangat berdampak pada UMKM yang terlibat, termasuk para produsen, penyedia bahan baku, dan pelaku usaha kecil yang bermitra dengan kami," bunyi pernyataan Juaraga.

Juaraga mengatakan telah memproduksi 53 jenis merchandise dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Produk itu pun disebut telah mendapat apresiasi dari FIFA, PSSI, LOC, dan masyarakat.

Meski kecewa dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Juaraga tetap bangga telah ditunjuk langsung oleh FIFA sebagai pemegang lisensi merchandise resmi turnamen itu.

Juaraga juga berkomitmen akan terus mendukung sepakbola dan olahraga lainnya di Indonesia. Tak hanya itu, perseroan juga akan mendukung para pelaku UMKM.

"Kami berupaya untuk membantu mereka dalam memulihkan usaha dan menghadapi tantangan yang dihadapi akibat pembatalan turnamen," kata Juaraga.

Juaraga berharap dapat terus bekerja sama dengan FIFA dan PSSI untuk menyediakan merchandise remsi turnamen sepakbola di masa mendatang.

"Tidak lupa dukungan kami kepada tim nasional Indonesia U-2- untuk tetap bersemangat dan terus melatih diri menjadi yang terbaik demi mengibarkan Sang Merah Putih di kancah sepakbola dunia," kata Juaraga.

FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Pembatalan itu diumumkan lewat situs resmi pada Rabu (29/3) malam WIB usai Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Ketua PSSI Erick Thohir.

"FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," terang FIFA dalam situs resmi FIFA.com.

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah."

Awalnya, Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U-20.

Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia, karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia. Penolakan hadir dari organisasi keagamaan hingga pemerintah, seperti Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita