bakar77

Legenda tangan dan mata

Tim Anies: Indonesia Emas Bukan Hanya Soal Pendapatan Per Kapita******

Tim Ekonomi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan soal peningkatan pendapatan per kapita tetapi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan jika Indonesia Emas 2045 ingin dicapai dengan menaikkan pendapatan per kapita menjadi US ribu, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 hingga 8 persen.

Namun Anies-Cak Imin (AMIN), sambungnya, bukan menekankan pada pendapatan per kapita, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan hanya 5,5 persen hingga 6 persen.

Alih-alih berfokus pada pendapatan per kapita, Wijayanto mengatakan Anies-Cak Imin lebih memilih untuk memajukan 40 kota sehingga memiliki daya saing setara Jakarta. Dengan begitu cita-cita Indonesia pada 2045 bisa maju di setiap daerah.

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5 persen yang ditargetkan Anies-Cak Imin merupakan angka yang progresif sekaligus realistis. Pasalnya, Bank Dunia katanya memprediksi ekonomi dunia melambat dan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 4,9 persen tahun ini.

"Jadi ini fenomena nyata di lapangan.Jadi target 5,5-6,5 persen angka yang progresif," imbuhnya.

Cak Imin sebelumnya memberi alasan ia dan Anies menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 6 persen jika nanti terpilih di Pilpres 2024. Ia mengatakan target itu tak dibuat dengan asal.

Menurutnya, target itu dibuat karena ia dan pasangannya khawatir utang negara semakin bengkak jika menetapkan target pertumbuhan di atas 6 persen, termasuk sampai 7 persen sebagaimana dijanjikan pesaingnya; Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pernyataan Cak Imin disampaikan dalam segmen keempat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12).

Cak Imin menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6 persen.

"Kalau membuat target 7 atau 8 [persen] bisa saja, tapi kami ingin membuat target itu berkualitas dan inklusif," kata Cak Imin.

"Target 5,5 sampai 6 persen itu dengan kalkulasi karena kalau kami tidak terlalu realistis, nanti ujung-ujungnya utang luar negeri. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan bukan hanya pemerintahan saat ini, tapi juga anak dan cucu kita nanti mengalami beban utang yang panjang," ia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Halo, Mayor Jenderal

Indodax: Sikap masyarakat sambut "halving day" Bitcoin sangat baik******

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Lion Air Disebut Bakal IPO, Incar Dana Segar Rp7,77 T******

PT Lion Mentari Airlines aliasLion Airdikabarkan bakal go public di pasar modal Indonesia. Lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), maskapai ini mengincar dana segar hingga US0 juta atau setara Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.556 per dolar AS).

Dilaporkan oleh Bloomberg, Jumat (12/1), Lion Air tengah bekerja sama dengan para konsultan dalam sebuah penawaran mengenai IPO tersebut yang berpotensi terlaksana pada akhir 2024.

Para sumber menyebut Lion Air bakal menawarkan saham dengan bidikan dana di rentang US0 juta hingga US0 juta. Namun hingga saat ini, belum terdapat rincian waktu pelaksanaan IPO maupun informasi mengenai jumlah dan harga saham perdana.

Jika terealisasi, listing Lion Air akan menjadi salah satu dorongan besar bagi pasar pencatatan saham di Indonesia.

Sebelumnya, Lion Air pernah berencana IPO pada 2014. Kala itu, perusahaan manargetkan untuk mengumpulkan hingga US miliar lewat IPO.

Sayangnya, rencana IPO di 2014 pun kandas. Kemudian pada 2016 wacana tersebut kembali tertunda karena kondisi pasar yang lesu.

IPO Lion Air pun kembali mengemuka pada awal 2019. Lion Air menjajaki IPO sebagai upaya untuk mengatasi kecelakaan pesawat pada Oktober 2018, yang menewaskan semua 189 orang di dalam salah satu pesawat Boeing 737 Max.

Namun, rencana tersebut kembali gagal karena perjalanan udara terhenti saat Covid-19 melanda.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

Tim Anies: Indonesia Emas Bukan Hanya Soal Pendapatan Per Kapita******

Tim Ekonomi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan soal peningkatan pendapatan per kapita tetapi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan jika Indonesia Emas 2045 ingin dicapai dengan menaikkan pendapatan per kapita menjadi US ribu, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 hingga 8 persen.

Namun Anies-Cak Imin (AMIN), sambungnya, bukan menekankan pada pendapatan per kapita, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan hanya 5,5 persen hingga 6 persen.

Alih-alih berfokus pada pendapatan per kapita, Wijayanto mengatakan Anies-Cak Imin lebih memilih untuk memajukan 40 kota sehingga memiliki daya saing setara Jakarta. Dengan begitu cita-cita Indonesia pada 2045 bisa maju di setiap daerah.

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5 persen yang ditargetkan Anies-Cak Imin merupakan angka yang progresif sekaligus realistis. Pasalnya, Bank Dunia katanya memprediksi ekonomi dunia melambat dan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 4,9 persen tahun ini.

"Jadi ini fenomena nyata di lapangan.Jadi target 5,5-6,5 persen angka yang progresif," imbuhnya.

Cak Imin sebelumnya memberi alasan ia dan Anies menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 6 persen jika nanti terpilih di Pilpres 2024. Ia mengatakan target itu tak dibuat dengan asal.

Menurutnya, target itu dibuat karena ia dan pasangannya khawatir utang negara semakin bengkak jika menetapkan target pertumbuhan di atas 6 persen, termasuk sampai 7 persen sebagaimana dijanjikan pesaingnya; Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pernyataan Cak Imin disampaikan dalam segmen keempat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12).

Cak Imin menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6 persen.

"Kalau membuat target 7 atau 8 [persen] bisa saja, tapi kami ingin membuat target itu berkualitas dan inklusif," kata Cak Imin.

"Target 5,5 sampai 6 persen itu dengan kalkulasi karena kalau kami tidak terlalu realistis, nanti ujung-ujungnya utang luar negeri. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan bukan hanya pemerintahan saat ini, tapi juga anak dan cucu kita nanti mengalami beban utang yang panjang," ia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor