putarbet

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Pemerintah Ingin Bentuk Tourism Fund, Incar Rp1 T Buat Pariwisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pemerintah berniat membentuk dana khusus untuk mendukung kegiatan pariwisata(tourism fund).

Menurut Sandiaga, Jokowi meminta agar menghadirkan tourism fund untuk memulihkan atau memajukan pariwisata di Indonesia, khususnya di Pulau Bali.

"Ada berita baik bahwa Presiden (Jokowi) memerintahkan kita untuk menghadirkan tourism fund. Jadi dana yang dikelola untuk kemajuan pariwisata kita. Ini untuk menarik event berkualitas dunia ke Bali dan juga event budaya, event olah raga sehingga kita memiliki kemampuan untuk meningkatkan wisata yang lebih berkualitas," kata Sandiaga usai menghadiri Job Fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Nilainya untuk awal belum ditetapkan tapi targetnya tidak terlalu tinggi, sekitar Rp 1 triliun yang dikelola. Salah satu usulannya, yang mengelola nanti adalah pemerintah melalui penugasan BUMN," ujarnya.

Sandiaga juga menyampaikan updatepemulihan pariwisata di Indonesia secara menyeluruh dan per September 2023 kian baik.

"Pemulihannya sudah sangat terasa terutama di destinasi-destinasi unggulan. Per September data yang masih raw (mentah) yang saya miliki bahwa target tahun ini kita akan melebihi 15-20 persen dari wisatawan mancanegara. Wisatawan nusantara kita masih berjuang untuk bisa mencapai target. Oleh karena itu banyak event yang kita dorong untuk bergeraknya wisatawan ini," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga optimistis bahwa target lapangan kerja di sektor pariwisata yang mencapai 4,4 juta pekerjaan baru bisa tercapai 2024.

"Dari segi lapangan kerja target penciptaan lapangan kerja insyaallah tercapai. Karena terlihat hotel-hotel mulai dibuka, kekurangan staf, kekurangan transportasi, dari segi fasilitas pendukung pariwisata dan lainnya juga," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Budaya menaklukkan dunia lain

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan kunjungannya di kediaman tokoh masyarakat Rempang Garisman Ahmad.

Dalam kunjungan itu, Garisman memberikan sejumlah masukan kepada Bahlil terkait pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.

Bahlil mengungkap bahwa warga Rempang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi di kampung mereka.

Selain itu, masukan lain yang diterima Bahlil adalah bahwa warga Rempang tak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Mereka juga tak ingin kuburan leluhur mereka di sana digeser.

"Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik," tegas dia.

Bahlil mengatakan alih-alih ke Pulau Galang, warga minta ingin digeser ke kampung yang masih di wilayah Pulau Rempang.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Kemudian, Bahlil menyebut bahwa warga tak hanya ingin menjadi pekerja dan investasi, tapi mereka juga ingin dirangkul menjadi pengusaha bagian dari investasi.

Bahlil pun mengungkap sudah mendengarkan aspirasi dari Garisman dan berjanji untuk merealisasikan seluruh masukan yang diterimanya.

"Berikut adalah menyangkut dengan permintaan dari masyarakat untuk mereka tidak hanya menjadi pekerjaan, tapi merupakan bagian dari pada investasi, kita okekan juga. Kita sudah bicara sama pengusaha, sama investornya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK******

Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangkaoleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Berdasarkan rekam jejaknya, ia mengawali karier sebagai politisi Partai Golkar. Di partai berlambang pohon beringin itu, SYL pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar wilayah Sulawesi Selatan pada 1993 hingga 1998.

Namun, perjalanan di Partai Golkar berhenti pada 2018 dan ia pun pindah ke Partai Nasdem dan dipercaya menjadi menjadi Ketua DPP periode 2018-2023.

Jabatan yang pernah diemban antara lain, Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda pada 1987, Kepala Bagian Pembangunan Setwilda pada 1988, dan Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Setwilda pada 1989.

Kekuasaan Yasin terus berlanjut hingga dirinya ditunjuk sebagai Bupati Kabupaten Gowa sebanyak dua periode berturut-turut, yakni pada tahun 1994-1998 dan tahun 1998-2002.

Ia kemudian menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dari 2003 hingga 2008. Selanjutnya, pada Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2008, Yasin kembali bertarung. Kali ini ia memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Selatan, ditemani Agus Arifin Nu'mang sebagai calon wakil gubernur.

Keduanya didukung sejumlah partai yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Hasilnya, Yasin dan Agus memenangkan kursi tertinggi di Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dengan perolehan 39,53 persen suara.

Yasin juga memiliki pengalaman lain di sejumlah lembaga, seperti Sekretaris DPP KNPI Sulsel (1990-1993), Ketua DPP AMPI Sulsel (1993-1998), Ketua FKPPI Sulsel (2004-2008), Ketua Kwarda Gerakan Pramuka (2004-sekarang), dan ketua Ketua Kosgoro 57 (1998).

Syahrul Yasin Limpo resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk bergabung pada kabinetnya yang dikenal sebagai Kabinet Indonesia Maju. Ia resmi dipilih untuk menjabat sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.

Beberapa penghargaan pernah diraihnya, seperti penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2001, Satyalancana Wira Karya pada 2003, sampai gubernur terbaik dalam Leadership Award pada 2017. 

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Mentan SYL Usul Joint Task Force di Spanyol Saat KPK Geledah Rumahnya******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol untuk membahas kerja sama di sektor pertaniansaat rumah dinasnya sedang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (30/9), Syahrul mengusulkan ke Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades untuk membuat MoU dalam bentuk Joint Taskforce untuk memajukan sektor pertanian kedua negara.

Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

Ia menyampaikan Jokowi terus mendorong hilirisasi produk turunan bermutu agar bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional.

"Karena itu, kami terus berkolaborasi dengan asosiasi bisnis maupun korporasi swasta. Bulan lalu, kami bekerjasama dengan Pemerintah Denmark untuk menguatkan produksi susu dan keju organik. Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," katanya.

Lihat Juga : Geledah Kantor Kementan, KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore. KPK menemukan uang total senilai Rp30 miliar saat menggeledah rumah dinas Syahrul.

Uang puluhan miliar itu dibawa penyidik lembaga antirasuah untuk kepentingan proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Limpo.

"Total uangnya Rp30 miliar," kata salah satu sumber CNNIndonesia.com di KPK, Jumat (29/9) malam.

Sumber itu menyatakan uang tersebut diduga berasal dari para kepala dinas pertanian berbagai pemerintah daerah untuk promosi dan mutasi jabatan.

Menurutnya, para kepala dinas itu butuh rekomendasi agar mendapat persetujuan dari gubernur ataupun bupati dan wali kota.

"Sedang didalami dugaan penerimaan uang lain," ujarnya.

Tian Yun Xian Yuan

KAI Akan Luncurkan Kereta Api Suite Class, Berikut Isi Kemewahannya******

PT Kereta Api Indonesia(Persero) alias KAI akan merilis kereta api Suite Class Compartment. Kereta ini dirancang dengan memadukan nuansa kemewahan dengan kecanggihan teknologi dalam satu kompartemen eksklusif.

Dilansir dari situs resmi KAI, Kereta Suite Class Compartmentmerupakan inovasi yang memadukan kemewahan dan kenyamanan dengan fasilitas futuristik.

Kereta ini terdiri dari 16 kompartemen yang akan memberikan privasi lebih kepada penumpang sepanjang perjalanan.

Fasilitas kompartemen juga dilengkapi call buttonyang dapat digunakan penumpang saat memerlukan bantuan kepada petugas.

Sementara itu berdasarkan video yang diunggah KAI di Instagram, Kereta Suite Class Compartmentmenawarkan pengalaman perjalanan serupa dengan fasilitas yang ada pada Kereta Api Sleeper Luxurydan Sleeper Classdi bus-bus double decker, namun dengan privasi yang lebih terjaga.

Kereta ini menawarkan ketenangan dan privasi untuk penumpang sebab setiap kompartemen dirancang untuk satu penumpang.

Namun, hingga saat ini KAI belum memberi tahu berapa harga tiket Kereta Suite Class Compartment.

Pihak KAI berencana merilis harga tiket Kereta Suite Class bersamaan dengan peluncuran kereta api satu ini.

[Gambas:Video CNN]