binggo88
airbet88 demo 893Jutaan kata 54345Orang-orang telah membaca serialisasi
《binggo88》
Lantamal: Tidak ada keterlibatan prajurit lain dalam kasus Serda Adan******
"Saya yakinkan tidak ada anggota TNI lain yang terlibat dalam kasus ini selain Serda Ardan Aryan Marsal,"Padang (ANTARA) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal II) Padang memastikan tidak ada keterlibatan anggota TNI yang lain kecuali tersangka Serda Pom Ardan Aryan Marsal dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua.
"Saya yakinkan tidak ada anggota TNI lain yang terlibat dalam kasus ini selain Serda Ardan Aryan Marsal," kata Komandan Polisi Militer (Danpom) Lantamal II Padang Letkol Laut (PM) Yasir Fadly Dayan di Padang, Rabu.
Hal tersebut ditegaskan Danpom Lantamal II Padang menyusul adanya informasi bahwa Serda Adan akan membantu meloloskan korban (Iwan Sutrisman Telaumbanua) menjadi anggota TNI melalui bantuan paman pelaku yang juga anggota TNI, serta prajurit lain berpangkat kapten di Kota Sawahlunto.
Namun, setelah Lantamal II Padang melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pelaku, ditemukan fakta bahwa Serda Adan berbohong dan menipu korban bersama keluarga yang sebelumnya telah mentransfer sejumlah uang kepada pelaku.
"Jadi itu bohong semua, murni penipuan. Tidak ada pamannya yang angkatan laut," kata Letkol Laut (PM) Yasir.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan dalam kasus tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan anggota TNI yang lain. Serda Adan bersama seorang warga sipil bernama Muhammad Alfin Andrian bekerja sama menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua di Kota Sawahlunto pada 24 Desember 2022.
Sementara itu, Komandan Lantamal (Danlantamal) II Padang Laksamana Pertama TNI Syufenri mengatakan kasus dugaan pembunuhan yang menjerat seorang oknum TNI AL aktif, dengan modus bisa meloloskan seseorang menjadi prajurit merupakan langkah yang salah dan harus dipahami masyarakat.
Laksamana Pertama TNI Syufenri menegaskan pihak yang ingin masuk TNI namun dengan cara yang salah misalnya mencoba menyuap seorang prajurit, maka bisa berakibat fatal seperti yang menimpa Iwan Sutrisman Telaumbanua.
"Yang coba atau ingin masuk TNI AL menggunakan uang dan mendekati salah satu prajurit bisa berakibat fatal," kata dia menegaskan.
Terakhir, Danlatamal menyampaikan kasus kematian Iwan Sutrisman harus menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa untuk menjadi anggota TNI sama sekali tidak dipungut biaya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Yopi, Indah dan Aliran Berkah Cuan dari Tanah Abang******
Ramadan membawa berkah kepada sejumlah pedagang. Termasuk pedagang di kawasan Tanah Abang.
Salah berkah dirasakan oleh Yopi, seorang penjual pakaian muslim yang biasa berjualan di pasar tersebut.
Meski awal bulan Ramadan tahun ini banyak diwarnai rintik hujan, itu semua tak menghentikan aliran cuan yang mengalir ke pendaringannya.
Lihat Juga :Sejarah THR, Rezeki Tambahan Buruh dan PNS Tiap Jelang Lebaran |
"Sudah bisa di atas Rp10 (juta) harusnya sekarang," sebut Yopi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/3).
Peningkatan penjualan ini kata Yopi menjadi pelipur lara. Pasalnya, beberapa bulan lalu, penjualan barang dagangannya terpuruk.
Hal itu merupakan imbas dari merajalelanya penjualan online melalui TikTok Shop. Barang dagangan di lapak online yang dijual murah telah membanting usahanya.
"Untuk saat ini, Alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi meski sebelum Ramadan kami tertekan, karena ibaratnya kan harga dia (TikTok) jauh ditekan," tambahnya.
Segendang sepenarian dengan Yopi, Indah juga meraup berkah cuan Ramadan.
Perempuan penjual baju gamis yang menjual aneka ragam pakaian muslimah dari berbagai bahan seperti shimmer dan ceruti ini mengaku momentum Ramadan telah membuat omzet penjualannya melesat sampai dengan 70 persen.
"Dari pertama buka itu kenaikannya sekitar 70 persen lah, sebelum puasa itu kisaran Rp20 (juta) sampai Rp50 (juta)" ujar Indah.
Lonjakan itu terjadi akibat meningkatnya penjualan gamis. Ia mengklaim sejak Ramadan, penjualan gamis di kiosnya melesat tajam.
"Rata-rata 100 sampai 150 itu bisa kita jual dalam 1 hari, kadang lebih dari itu," tuturnya.
Tak hanya dialami pedagang pakaian, berkah Ramadan juga direguk oleh para pedagang kurma di kawasan Pasar Tanah Abang.
Karyawati toko kurma di kawasan itu bernama Andin mengatakan sejak Ramadan penjualan kurma meningkat.
"Iya pasti ada (peningkatan), bisa jual berpuluh-puluh kilo, kemarin sebelum puasa, sama pas lebaran haji biasanya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Harga kurma yang tersedia pun bermacam-macam tergantung jenis buahnya.
"Kalau Sukari (jenis kurma) Rp80 ribu (per kg), kalau Mesir sama Kalas (jenis kurma) di sekitar Rp50 ribuan, kalau misalnya beli banyak bisa kurang-kurang juga harganya," tambah Andin menjelaskan harga barang dagangannya.
Tak hanya banjir dari pembeli yang langsung datang ke toko, Andi bercerita lonjakan permintaan kurma juga datang dari lapak di ecommerce.
"Kebetulan kita juga lagi banjir orderan dari TikTok, untuk sekarang rata (perbandingan penjualan antara TikTok dengan langsung di gerai), sebelum bulan Ramadan itu lebih ke TikTok," tutupnya.
(wlm/agt)Daftar Moda Transportasi Favorit Pemudik Hasil Survei Kemenhub******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kereta api menjadi moda transportasi yang paling diminati masyarakat untuk menemani perjalanan menuju kampung halaman saat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan data ini berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi dengan stakeholder terkait.
Lihat Juga : Tiket Kereta Tambahan Lebaran Masih Tersedia 450 Ribu Kursi |
[Gambas:Video CNN]
Moda transportasi pilihan terbanyak kedua adalah bus dengan 19,4 persen atau 37,51 juta orang. Lalu, ada mobil pribadi sebesar 18,3 persen atau 35,42 juta orang.
Kemudian, pilihan selanjutnya adalah sepeda motor sebesar 16,07 persen atau 31,12 juta orang.
Pilihan Redaksi
|
Minat masyarakat tersebut dipengaruhi beberapa faktor, seperti tidak adanya covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama,liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca," jelas Budi.
Kemenhub turut memperkirakan lonjakan pemudik hingga 71,7 persen pada tahun ini. Sehingga, pemudik diperkirakan menjadi sebanyak 193,6 juta orang pada 2024, dari 123,8 juta orang pada 2023.
Adapun perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (mulai cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7 persen.
Sementara itu, perkiraan puncak arus balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2 persen).
[Gambas:Video CNN]
Label：pinjol bunga paling rendah、togel barat、singaporepools
Terkait：dana777、betmen138、asia168 slot、slotid88、slot gacor 5000 login、aplikasi pinjaman paylater、situs freelance indonesia terpercaya、xuxu4d、cara meminjam uang di akulaku tanpa bpjs、togel kamboja togel kamboja
bab terbaru：kinggaruda138（2024-06-26）
Perbarui waktu：2024-06-26
- Bab 1 pinjaman web
- Bab 2 suara4d
- Bab 3 duniampo
- Bab 4 mansion 777 slot login
- Bab 5 persyaratan pinjam uang di bri
- Bab 6 capsatoto
- Bab 7 pinjol tanpa rekening
- Bab 8 toko gacor slot
- Bab 9 bakar77
- Bab 10 situs slot terpercaya di dunia
- Bab 11 cara meminjam uang di rupiah cepat
- Bab 12 ibuqq
- Bab 13 situs slot gacor hari ini modal receh
- Bab 14 betaja88
- Bab 15 semua slot gacor
- Bab 16 buku mimpi 2d 80
- Bab 17 obortoto
- Bab 18 dewa787
- Bab 19 voucher belanja superindo
- Bab 20 slot gacor freebet 50k
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6418bab
Badak
lancar 123 slot
Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datangJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.
Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.
"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.
Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Dewa laki-laki Gao Xiaoleng
gacor368
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Anak perempuan sah itu tidak bermoral
bolaemas99
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Ahli seni bela diri pertama
link ratu slot
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Xuanling Sembilan Alam
wasiat4d akun demo
Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah IndonesiaJakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Mw 7,4 yang melanda Taiwan bagian timur, pada Rabu pagi sekitar pukul 06.58 WIB tadi tidak berdampak tsunami ke wilayah Indonesia.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut dipastikan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan BMKG termuktahir beberapa saat setelah menerima informasi gempa melanda Taiwan.
"Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia," kata dia.
Oleh karena itu BMKG mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sebelumnya tim Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menginformasikan telah terjadi gempa bumi di Taiwan bagian timur berkekuatan Mw 7,3 yang kemudian dimutakhirkan menjadi Mw7,4 pada, Rabu (3/4) pukul 06.58 WIB.
Baca juga: Gempa magnitudo 7,5 dan 6,6 guncang Taiwan, Jepang peringatkan tsunami
Titik episenter gempa tersebut terletak di laut pada koordinat 23,80 derajat Lintang Utara (LU): 121,67 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 11 kilometer.
Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang diduga dipicu aktivitas subduksi lempeng di Palung Ryukyu (Ryukyu Trench) dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).
Dampak gempa ini dilaporkan menimbulkan kerusakan sedang hingga berat, hingga mencapai skala intensitas VII-VIII MMI diberbagai tempat dekat pusat gempa.
Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa ini menimbulkan tsunami lokal di wilayah Taiwan.
Berdasarkan catatan Tide Gauge Chengong (Taiwan), gempa bumi ini menimbulkan tsunami dengan ketinggian 45 sentimeter, Longdong (Taiwan) 21 sentimeter, dan Ishigakijima (Jepang) 12 sentimeter.
Baca juga: Sebagian Magelang hujan abu pagi ini akibat awan panas Merapi
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
kebangkitan orang mati
link gacor terpercayaKalau ada undangan resmi, insya Allah kami datangJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.
Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.
"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.
Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
《binggo88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，blispin slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《binggo88》bab terbaru。