play 88 slot

kelaparanku yang hebat

Pengamat Yakin Fase Penguatan Tiba, IHSG Diramal Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (19/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut IHSG memang tengah bergulat dengan fase konsolidasi wajar. Namun, ia meyakini kondisi perekonomian tanah air yang oke sanggup menopang gerak indeks ke depan.

"Peluang koreksi wajar di tengah membaiknya kinerja emiten dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian, mengingat IHSG dalam jangka panjang masih berada dalam jalur uptrend," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, KLBF, TLKM, BBCA, TBIG, ASRI, PWON, HMSP, dan ICBP.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengklaim indeks saham bakal menguat berdasarkan indikator MACD. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.900 dan resistance 7.000.

"Dalam dua pekan di bulan ini kami melihat IHSG semakin mendekati resistance ketimbang melemah, sehingga saat ini pandangan kami adalah uptrend is coming," ungkapnya.

IHSG amblas ke posisi 6.936 pada perdagangan Senin (18/9). Indeks saham melemah 46,70 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,06 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

2 Tahun Merger Pelindo, 'Lemak' Pengganggu Logistik Mulai Hancur******

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan upaya pemerintah menggabungkan PT Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu telah membuahkan hasil gemilang.

Keberhasilan tercermin dari penurunan biaya logistik.

Erick mengatakan sebelum Pelindo digabung jadi satu, biaya logistik masih mencapai 23 persen. Selang dua tahun setelah Pelindo digabung, biaya ini berhasil ditekan menjadi tinggal 11 persen saja.

Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono bercerita kepada CNNIndonesiaitu semua tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan perusahaannya.

Salah satu pembenahan dilakukan dengan memperpendek port stayatau waktu parkir kapal di pelabuhan.

"Ini semacam menghilangkan lemak-lemak tak perlu supaya menghabiskan banyak uang di pelabuhan. Ada data per hari kapal 2000 TEUs itu rental per harinya US ribu, bayangkan kalau waktu port staybisa dipangkas dari 3 menjadi 1, atau 2 menjadi 1, saving-nya berapa," katanya.

Arif mengatakan untuk menghilangkan 'lemak-lemak' pengganggu logistik itu ada beberapa upaya yang ditempuh Pelindo. Pertama, menerapkan standarisasi operasional pelabuhan.

Standarisasi dilakukan mulai dari pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan peralatan sampai proses bisnisnya.

Sedangkan upaya kedua; menerapkan digitalisasi di pelabuhan. Berkaitan dengan digitalisasi ini, Pelindo sudah menerapkan Pelindo Solusi Digital.

Ada beberapa aplikasi andalan yang diterapkan Pelindo supaya waktu port staydi pelabuhan bisa dipangkas. Salah satunya, Phinnisi (Vessel Management System).

Aplikasi digunakan untuk mempercepat kegiatan pelayanan kapal, mulai dari pengajuan layanan sampai dengan kebutuhan billingdan reporting. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Inaportnet sehingga membuat pelayanan semakin cepat.

Sistem ini memberikan beberapa manfaat, antara lain; kegiatan pelayanan kapal menjadi kian terotomasi dan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal.

Aplikasi juga sangat membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap segala gangguan pelayanan di lapangan, mencatat dan mengevaluasi kinerja infrastruktur pelayanan melalui updatestatus yang dilakukan secara real time.

Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan komprehensif yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

Selain Phinnisi, Pelindo juga menerapkan PTOS-M. Aplikasi digunakan untuk membantu operator terminal dalam mengelola berbagai kargo umum, curah cair dan curah kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Dengan aplikasi ini, pengguna layanan tidak perlu menugaskan personil datang ke terminal guna meminta layanan kepada Pelindo karena semua dilakukan secara online. Keberadaan aplikasi ini cukup bermanfaat dalam meminimalisir 'permainan' dan penipuan.

Pasalnya, semua layanan tidak melibatkan pertemuan fisik. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan pengguna pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan dilakukan melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini juga semakin mempermudah layanan pelabuhan. Pasalnya, permintaan layanan dengan aplikasi ini tak dibatasi oleh jam kerja dan selalu tersedia 24 kali 7 jam seminggu.

Pelindo juga menerapkan sistem Palapa (TOS). Sistem ini merupakan operasi yang menangani kegiatan operasional di terminal petikemas multiguna dan ro-ro mulai dari bongkar muat, penumpukan relokasi, gate in/ gate out serta akomodasi standar proses bisnis untuk perencanaan pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Arif mengatakan upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal itu paling tidak tercermin dari peningkatan produktivitas bongkar muat yang diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan waktu port stay.

Di Belawan misalnya, data per Oktober 2022 menunjukkan BSH naik dari 20 jadi 45. Sementara waktu sandar turun dari 2 menjadi 1.

Di Terminal Petikemas Ambon, BSH naik dari 12 menjadi 35. Sementara port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

Di Makassar New Port, BSH naik dari 20 menjadi 39. Sementara itu port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

"Perpendekan port stayartinya shipping linepunya kesempatan tambah sailing time. Saat sama juga Pelindo tentunya mendapat efisiensi. Misal kapal tadinya sandar dua hari menjadi satu artinya tambahan waktu tersebut bagi shipping linebisa menambah port of calljuga bagi Pelindo dari dua hari menjadi satu otomatis menjadi efisiensi biaya operasi," katanya.

Kesuksesan juga tercermin dari peningkatan produktivitas operasional. Data Pelindo menunjukkan pada 2022 kemarin arus peti kemas tercatat sebesar 17,2 juta TEUs.

Angka itu naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan arus barang mencapai 160 juta ton atau naik 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara arus kapal berhasil mencapai 1,2 miliar GT, meningkat 1 persen.

Untuk arus penumpang menembus 15 juta orang atau naik 86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Arif mengatakan selain kesuksesan dalam memangkas waktu sandar di pelabuhan, pasca merger, pihaknya juga sukses menata keuangan perusahaan. Dalam waktu 1,5 tahun setelah merger, perusahaannya sudah sukses melunasi utang lebih dari Rp10 triliun.

Pelunasan itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan.

"Setelah lunas utang ada saving cost of fund. Misalcost of fund7,5 persen dari Rp10 triliun kan kita bisa hemat Rp750 miliar. Hemat bunga ini bisa lari untuk kebutuhan lain," katanya.

Kerja Belum Selesai Meski Pengusaha Sudah Senang

biksu perang terakhir

Kronologi Antam vs Budi Said, Diskon Berujung Ganti Rugi 1,1 Ton Emas******

Kasus PT Antam (Persero) Tbk vs Budi Said yang merupakan crazy rich Surabaya memanas sejak 2020 lalu.

Budi Said mengklaim dirinya sebagai konsumen Antam di Butik Emas LM Surabaya tidak mendapatkan haknya. Ia menyebut kasus ini bermula dari diskon yang diklaim ditawarkan Antam.

Perseteruan ini disebut sudah pernah coba didamaikan. Namun, mediasi pada 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal.

- Gugatan Budi Said

Gugatan Budi didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby. Berdasarkan gugatan tersebut, Antam diklaim menjanjikan diskon untuk transaksi yang dilakukan Budi.

Budi mengklaim sudah membayar pembelian emas batangan 24 karat Antam seberat 7,07 ton pada 2018 lalu. Namun, ia mengaku hanya menerima emas Antam sebanyak 5,9 ton, di mana selisihnya 1,1 ton tidak pernah diterima.

Dalam salah satu petitum gugatan ia meminta PN Surabaya menghukum tergugat I alias Antam untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp817,46 miliar, diambil dari harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram. Ganti rugi ini setara emas Antam 1,1 ton.

Nantinya, nilai ganti rugi tersebut disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman situs resmi Antam www.logammulia.com.

- PN Surabaya vonis Antam ganti rugi

Dalam amar putusannya pada 13 Januari 2021, majelis hakim PN Surabaya menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Budi Said. Maka, Antam diharuskan membayar ganti rugi Rp817,46 miliar atau menyerahkan emas seberat 1,13 ton kepada Budi.

Selain Antam, majelis hakim juga menghukum tergugat Eksi Anggraeni membayar kerugian materiil kepada Budi sebesar Rp92,09 miliar.

Baik Antam dan Eksi juga dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Budi Rp500 miliar.

- Antam Ajukan Banding

Antam membantah menjanjikan harga diskon dalam transaksi Budi Said. Mereka mengklaim hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.

Mereka kekeh tetap berada pada posisi tidak bersalah atas gugatan Budi Said. Kunto Hendrapawoko yang saat itu menjabat SVP corporate secretary Antam menegaskan pihaknya mengajukan banding atas putusan 13 Januari 2021 tersebut.

"Perusahaan merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan segelintir oknum terhadap Butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi," katanya kala itu.

- Budi Kalah Banding, Antam Kalah Kasasi

Budi yang menang di PN Surabaya sempat kalah di tingkat banding. Namun, ia akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

MA lantas memutuskan Antam kalah kasasi dalam kasus versus Budi Said. Ini tertuang dalam putusan MA dengan nomor register 1666 K/PDT/2022 yang disahkan pada 29 Juni 2022.

Majelis hakim yang memutus perkara Budi Said melawan Antam, yaitu Panji Widagdo, Rahmi Mulyati, dan Maria Anna Samiyati.

- Antam Tolak Bayar 1,1 Ton Emas

Antam menolak membayar 1,13 ton emas batangan kepada crazy rich Surabaya Budi Said. Perusahaan memilih menyiapkan strategi lanjutan menghadapi tuntutan Budi di MA.

"Perusahaan menegaskan bahwa tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikad baik," ungkap Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/8/2022).

- MA Tolak PK Antam

Crazy rich Surabaya Budi Said kembali menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Permohonan PK ini diajukan Antam yang diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Amar putusan PK tersebut diputus 12 September 2023 lalu dan diunggah di laman resmi MA dengan nomor perkara 554 PK/PDT/2023.

Ketua majelis PK ini Yakup Ginting dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, ada Prasetyo Nugroho selaku panitera pengganti.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Namun, perusahaan masih menunggu salinan putusan.

Ia berdalih PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Warga Masih Menolak, Pendaftaran Relokasi Rempang Diperpanjang******

Badan Pengusahaan (BP) Batammenunda penutupan pendaftaran relokasi warga yang terdampak rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Semula pendaftaran digelar 11-20 September 2023. Namun banyaknya warga yang masih enggan mendaftar bahkan menolak direlokasi membuat BP Batam memperpanjang waktu pendaftaran.

"Sesuai tanggal pertama 20 (September), kemudian 28, setelah itu menyesuaikan," ujar Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Perubahan jadwal itu, kata Ariastuty, berlaku untuk 16 kampung Melayu. Namun saat ini BP Batam memfokuskan pendaftaran di empat kampung, Kelurahan Sembulang, Galang.

"Prioritas kami dilahan 2000 hektare di Sembulang untuk empat kampung," ungkapnya.

Adapun keempat kampung tersebut yakni Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang dan Pasir Merah.

Ia pun mengklaim lebih dari 100 warga telah setuju dan bersedia direlokasi.

"Lebih dari 100 yang sudah mendaftar," pungkasnya.

Terdapat 16 kampung melayu yang masuk dalam rencana relokasi pemerintah, yakni Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Belongkeng, Pantai Melayu, Monggak, Pasir Panjang, Sungai Raya dan Sembulang.

Selanjutnya ialah Dapur Enam, Tanjung Banun, Sijatung (Sijantung), Dapur Tiga, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit.

Lihat Juga : Ganjar Bicara Solusi Rempang: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan

Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya imbas pembangunan kawasan Rempang Eco-city.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16 hektare.

Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.

Bentrok pun tak terelakkan. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menjadi provokator.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Bahlil Janji Berikan Kado Terbaik ke Masyarakat Rempang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menemukan solusi terbaik terkait kisruh lahan untuk proyek Rempang Eco City. Solusi tersebut akan menjamin hak serta budaya masyarakat setempat.

Kalaupun terjadi relokasi, Bahlil menyebut masyarakat masih akan ditempatkan di wilayah Rempang.

"Insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelesaian ini," kata Bahlil dalam video resmi, Rabu (20/9).

Ia mengatakan langkah itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah. Ia pun telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian.

"Delapan orang yang kemarin ditangguhkan saya akan memperjuangkan insyaAllah SP3-kan," kata Bahlil.

"Namun yang lainnya masih dalam proses lebih lanjut karena ada hal lain yang harus kita clear-kan," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik.

Ia menyebut pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

BP Batam sendiri menyatakan sudah ada ganti untung bagi warga lokal terkait dengan proyek Rempang Eco City tersebut. Di antaranya adalah rumah dan lahan.

[Gambas:Video CNN]