bisnis online gratis tanpa modal langsung dapat uang 485Jutaan kata 186261Orang-orang telah membaca serialisasi
《gacor 88 demo》
Presiden Jokowi: Sikap PM Netanyahu soal Palestina tak dapat diterima******
“Harus tegas ini disampaikan dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution—solusi dua negara,” kata Jokowi dalam keterangan persnya yang dipantau secara daring, Jumat.
Presiden Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, yang menelan korban jiwa dan menyebabkan puluhan orang terluka.
"Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, untuk membahas isu Gaza.
Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.
"Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu (Retno) untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia.
"Sekali lagi saya tegaskan kembali; pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," ujar Jokowi.
Pada Minggu (21/1), PM Netanyahu merilis sebuah pernyataan video yang menekankan bahwa dirinya menolak seruan Amerika—yang adalah sekutu dekat Israel—untuk membuat skenario pascaperang, yang mencakup jalan menuju pembentukan negara Palestina.
Netanyahu beralasan, dia ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
“Saya mendesak—mencegah pembentukan negara Palestina, yang akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi Israel. Selama saya menjabat perdana menteri, saya akan terus mempertahankan desakan itu,” ujar Netanyahu.
Sikap Netanyahu itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
“Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, adalah hal yang tidak dapat diterima,” kata Guterres melalui X.
“Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang,” ujar dia, menambahkan.
Baca juga: Pemimpin Israel bermain api dengan menolak pendirian negara Palestina
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir
Baca juga: Israel akan lanjutkan perang di Gaza hingga sandera dibebaskan
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
BNPB minta warga waspadai bahaya lava dan awan panas Merapi******
Menurut siaran pers BNPB di Jakarta, Senin, Gunung Merapi pada Minggu (21/1) pukul 14.12 WIB mengalami erupsi, yang menyebabkan hujan abu vulkanik di bagian wilayah Kabupaten Boyolali dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Hujan abu vulkanik melanda wilayah Desa Majengan dan Tegalmulyo di Kabupaten Klaten serta Kecamatan Selo dan Cepogo di Kabupaten Boyolali.
"Tim gabungan terus berkoordinasi dan melakukan pendataan serta pemantauan di wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong, Bedog, Krasak, dan Bebeng serta sektor tenggara yang mencakup Sungai Woro dan Gendol.
Bila terjadi letusan eksplosif maka lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat berdampak pada area dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung.
BNPB menganjurkan penghentian kegiatan penambangan di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi di dalam kawasan rawan bencana III yang bisa kena dampak guguran awan panas, aliran lava, serta lontaran batu (pijar) dan material vulkanik lainnya.
Selain itu, pelaku wisata dan warga diminta tidak melakukan kegiatan di daerah yang dapat terkena dampak abu vulkanik dan lahar dari Gunung Merapi.
"BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Harap selalu mengikuti arahan dan imbauan dari pemerintah daerah setempat," kata Abdul.
Baca juga:
Presiden resmikan jalur evakuasi di Magelang
Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******
Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.
“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.
Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.
Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.
“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.
Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).
Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.
Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.
Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.
Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari
Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:buku mimpi dua d、link slot gacor 2023、olympus 77 slot
Terkait:bigpot88、dapat uang 2 juta sehari、batu goncang、cara mencairkan dana kredivo、slot gacor 189、situs slot online terbaru、magnum slot xyz、indo4d、slot tergacor 2021、alamat kredivo
bab terbaru:armada4d(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang.Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihanJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak disetop, melainkan justru akan diperluas.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
《gacor 88 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek2 59Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gacor 88 demo》bab terbaru。