spg slot login

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Kementan Sebut Harga Cabai Naik Gegara Produksi Tak Merata******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kenaikan harga cabaibukan disebabkan oleh kurangnya produksi, tetapi produksi yang tidak merata.

Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto mengatakan produksi cabai secara tahunan sebenarnya cukup. Namun, produksinya tidak merata di setiap waktu dan daerah.

"Cuma memang fluktuasi antar waktu sama antar daerah. Ada (daerah) yang surplus, ada yang defisit. Tapi pada dasarnya produksi cabai nasional cukup," katanya di Gedung DPR, Senin (13/1).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan daerah surplus di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah.

Dengan cold storage, masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Mentan Minta Tambahan Rp5,83 T untuk Genjot Produksi Padi******

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaransebesar Rp5,83 triliun kepada Kementerian Keuangan(Kemenkeu) untuk tahun ini.

"Kementerian Pertanian juga sedang mengusulkan anggaran belanja tambahan atau ABT tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,83 triliun," ucap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Ia menuturkan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk percepatan tanam serta peningkatan produksi padi dan jagung.

Meski demikian, Amran mengatakan dari hasil konsultasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, usulan ABT tersebut kemungkinan hanya bisa terpenuhi sebagian tahun ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut, di awal 2024 Amran menyarankan untuk melakukan prioritas pemanfaatan anggaran reguler Kementan tahun anggaran 2024.

"Dan selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun 2024 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT tahun anggaran 2024 untuk itu mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV," imbuh Amran.

Pagu indikatif Kementan tahun anggaran 2023 sendiri adalah sebesar Rp14,82 triliun. Angka ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari pagu 2022, yakni Rp14,51 triliun

[Gambas:Video CNN]

Rekor dunia alien komputer binatang roh

IHSG Diprediksi Berseri Hari Ini******

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (8/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan indeks akan ditopang oleh rilis data cadangan devisa yang meskipun turun tapi tetap menunjukkan kestabilan ekonomi.

"Ini akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia," kata William dalam risetnya.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi penguatan (bullish).

"IHSG mestinya akan melanjutkan fasebullishmenuju 6.968," katanya.

IHSG ditutup di level 6.843 pada Selasa (7/11) sore. Indeks saham melemah 35,04 poin atau minus 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 340 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Cinta jahat muncul

Cerita UMKM Untung Berkat Business Development Services KPP Mampang******

Acara Business Development Services (BDS) yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara yang berlangsung pada 16-17 November itu menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Novi, salah satu pelaku UMKM, mengatakan sangat terbantu dengan acara BDS karena produknya laku dibeli oleh para pengunjung. Ia menjual berbagai kudapan yang terbuat dari abon dan singkong.

Meski belum menghitung omzet yang diperoleh selama dua hari mengikuti eventini, ia mengaku merasa terbantu.

"Kalau (omzet) meningkat berapa kita belum bisa pastikan. Ya penjualannya alhamdulillahlah aku bilang," katanya.

Senada, Yeni, pedagang asinan buah dan sayur juga mengaku terbantu dengan acara BDS ini. Ia mendapatkan omzet Rp1 juta dari hasil penjualan kemarin (16/11).

"Lumayan ya, tapi saya enggak bawa banyak (jualan). Omzet sih kemarin sekitar Rp1 jutaan," katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan penjualannya lebih banyak saat acara BDS sebelumnya beberapa bulan lalu. Padahal, jumlah pengunjung kali ini lebih banyak.

"Lebih ramai yang kemarin, Juli kalau enggak salah. Padahal pengunjungnya lebih banyak ini. Tapi penjualan lebih banyak kemarin. Tapi tetap lumayan," katanya.

Kepala KPP Pratama Mampang Prapatan Awang Firdaos mengatakan acara ini bertujuan untuk membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global.

"Ini sebagai upaya jangan sampai Direktorat Jenderal Pajak hanya bertemu UMKM ketika kita hanya menerima pajak. Tapi kita ingin membina dan membangun hubungan dari hulu ke hilir. Hari ini adalah acara hulu bagaimana membina mereka," katanya.

Awang menjelaskan dalam acara BDS itu, para UMKM dibekali startegi jitu dari berbagai narasumber untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu narasumbernya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan materi mengenai permodalan. Pasalnya selama ini banyak UMKM yang mengaku kesusahan mendapatkan permodalan dari bank.

"Kami meminta BSI memberikan kisi-kisi atau skema-skema yang kira-kira paling mudah untuk mendapatkan modal bagi pelaku UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Legenda Master Yuemang

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.