nama situs gacor hari ini 549Jutaan kata 589426Orang-orang telah membaca serialisasi
《buku mimpi 4d bergambar berurutan》
Faisal Basri Pertanyakan Kedaruratan Perppu Cipta Kerja******
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) karena kondisi darurat.
Alih-alih menerbitkan Perppu, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Faisal, meminjam kalimat Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan Perppu Cipta Kerja terbit bukan karena ada hal yang darurat, tapi kedaruratan yang dipaksakan. "Jadi dipaksa-paksakan ini keadaan daruratnya, bukan kedaruratan yang memaksa," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).
Kendati, Faisal menilai sebetulnya iklim investasi Indonesia sudah cukup baik. Menurut data yang dimilikinya, investasi yang masuk ke Indonesia hingga September 2022 tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tercatat secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, realisasi investasi sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun.
"Jadi investasi di Indonesia itu sudah besar, persoalannya adalah investasinya itu tidak bermutu, jadi kalau di Indonesia bentuknya bangunan melulu, fisik," ujar Faisal.
Menurutnya, investasi di bidang IT juga seharusnya tidak kalah besar. Pasalnya, investasi di sektor ini bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia.
Dalam hal ini Faisal menilai jika memang ada kedaruratan, mengapa pemerintah malah memutuskan membuat kebijakan yang tidak mengatasi masalah itu, yaitu Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jika benar-benar ada keadaan darurat.
"Dengan tidak membuat IKN uangnya bisa kita persiapkan untuk kondisi darurat," kata Faisal.
Lihat Juga :Sri Mulyani Sebut Semua Negara Asia Selatan Terlilit Utang |
Ia menambahkan sebaiknya pemerintah lebih mau untuk berhemat dan menyimpan dana untuk menghadapi kedaruratan seperti yang dimaksud Airlangga Hartarto.
"Nah kan gini kalau darurat, rakyat itu terkapar, jatuh miskin seperti pada 1998 itu, kan terjadi kekacauan sosial. Oleh karena itu, sejak sekarang pemerintah jaga-jaga untuk menabung, mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi uangnya itu tidak dihambur-hamburkan," katanya.
Tak hanya itu, Faisal juga malah heran sebenarnya ekonomi Indonesia masih terjaga dan jauh untuk menjadi pasien IMF. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang sering pamer terkait keberhasilan ekonomi RI.
Beberapa waktu belakangan, Jokowi mengatakan inflasi RI yang masih di bawah level 5 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.
Lihat Juga :Anwar Ibrahim Merasa Malaysia Punya Kepentingan Atas Investasi di IKN |
"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pada Oktober 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.
Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.
Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.
[Gambas:Video CNN]
8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
Lihat Juga :Sri Mulyani Belum Godok Aturan soal Gratis Pajak bagi Fasilitas Kantor |
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
Lihat Juga :Cadangan Devisa RI Naik Jadi US7,2 Miliar per Desember 2022 |
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
Label:sgp slot88、bisaqq、cara mengajukan kredit di lazada
Terkait:situs bo togel terpercaya、blibli akulaku、mpo slot bonus 100、maxwin slot gacor login、situs138、denda shopee pinjam per hari、cara pinjam uang online di bank bca、wisata slot、pabrikqq、lumbung88
bab terbaru:detik 188 slot(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Kereta Api Makassar-Parepare ditargetkan mulai beroperasi Juni 2023 untuk lintas Stasiun Mandai hingga Palanro.
Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad mengatakan dari Stasiun Palanro masih tersisa 26 kilometer (km) ke Parepare, sedangkan dari Stasiun Mandai ke Makassar tersisa 14 km.
Ia menambahkan KA Makassar-Parepare awalnya ditargetkan beroperasi pada Februari tahun ini, tetapi terlambat karena PT INKA (Persero) selaku produsen KA Makassar-Parepare belum siap.
Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan KA Makassar-Parepare akan beroperasi sepenuhnya.
Ia hanya mengatakan kereta akan beroperasi setelah pergantian presiden pada 2024. Pasalnya, sumber pendanaan proyek setiap rezim kepemimpinan bisa berbeda.
"Takutnya kalau misalnya kita mulai tahun ini atau tahun depan, nanti potensi enggak dilanjutkan rezim yang baru. Kalau rezimnya dasarnya sama aman, tapi kalau tidak bahaya kita," ujarnya.
Lihat Juga :Faisal Basri Kritik Habis Kebijakan Subsidi Era Jokowi |
Lebih lanjut, Hasbudi mengatakan tiket KA Makassar-Parepare akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu.
Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.
Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.
Lihat Juga :Jokowi: Tahun Ini 16 Negara Jadi Pasien IMF, 36 Antre di Depan Pintu |
Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.
Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.
Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.
Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.
"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Harga tiket pesawat turun pada awal tahun. Tercatat untuk rute Jakarta-Bali kini dibanderol paling murah di kisaran Rp600 ribuan.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (13/1), harga tiket pesawat dari Jakarta untuk rute-rute favorit, seperti Surabaya, Bali, dan Medan, 'terjun' dari level Rp3 jutaan sekali jalan.
Mengutip dari aplikasi Tiket.com, berbagai maskapai penerbangan mematok harga beragam untuk tiga destinasi favorit tersebut. Contohnya, rute Jakarta-Bali keberangkatan Sabtu (14/1), harga tiket berkisar Rp672 ribu hingga Rp1,9 juta untuk kelas ekonomi.
Sedangkan pada situ Traveloka.com, harga tiket pesawat rute Jakarta-Bali untuk jadwal penerbangan Sabtu (14/1) dibanderol mulai dari Rp675 ribu hingga Rp1,9 juta.
Kemudian, rute Jakarta-Surabaya harga tiket diobral dari Rp656 ribu hingga yang termahal Rp2,7 juta. Adapun untuk rute Jakarta-Medan harga tiket dipatok mulai Rp953 ribu hingga Rp3,3 juta sekali jalan.
Harga ini turun drastis dibandingkan pada akhir tahun 2022 atau selama periode Nataru. Berdasarkan catatan redaksi, saat itu harga tiket rute Jakarta-Bali dibanderol seharga RpRp1,48 juta hingga Rp3,13 juta untuk keberangkatan Sabtu (24/12).
Pada periode tersebut, rute Jakarta-Surabaya harga yang ditawarkan di Tiket.com berkisar antara Rp1,15 juta hingga Rp3,25 juta. Sedangkan, untuk rute Jakarta-Medan dipatok di kisaran Rp1,86 juta hingga Rp3,85 juta.
Berikut daftar harga tiket pesawat termurah di Tiket.com untuk keberangkatan 14 Januari 2023:
- Citilink: Rp672 ribu
- Trans Nusa: Rp708 ribu
- Super Air Jet: Rp712 ribu
- Lion Air: Rp730 ribu
- AirAsia Indonesia: Rp778 ribu
- Batik Air: Rp780 ribu
-Pelita Air: Rp798 ribu
- Sriwijaya Air: Rp1,6 juta
- Garuda Indonesia: Rp1,8 juta
- Super Air Jet: Rp656 ribu
- Citilink: Rp667 ribu
- Lion Air: Rp1,33 juta
- Batik Air: Rp674 ribu
- Super Air Jet: Rp709 ribu
- Batik Air: Rp784 ribu
- Garuda Indonesia: Rp1,56 juta
- Super Air Jet: Rp953 ribu
- Lion Air: Rp971 ribu
- Air Asia Indonesia: Rp972 ribu
- Citilink: Rp1,01 juta
- Batik Air: Rp1,09 juta
- Garuda Indonesia: Rp2,27 juta
[Gambas:Video CNN]
Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut tidak lagi mengendalikan raksasafintechChina tersebut. Keputusan Jack Ma dipicu kegagalan Ant Group menggelar penawaran saham perdana (IPO) pada 2020 lalu.
Pembatalan IPO senilai US miliar yang seharusnya menjadi IPO terbesar di dunia itu membuat Ant Group harus melakukan restrukturisasi.
Selain itu, kegagalan ini menimbulkan spekulasi bahwa Jack Ma harus menyerahkan kendali atas perusahaan.
Namun, perubahan-perubahan di struktur pengendali perusahaan kemungkinan mengakibatkan penundaan lebih lanjut karena peraturan pencatatan saham. Perusahaan harus menunggu tiga tahun setelah perubahan.
Dikutip dari Reuters, Jack Ma sebelumnya memiliki lebih dari 50 persen hak suara di Ant tetapi perubahan tersebut membuat kendalinya turun menjadi 6,2 persen saja.
Jack Ma sebenarnya hanya memiliki 10 persen saham di Ant, tetapi ia dalam prospektus perusahaan saat IPO pada 2020 mencatat Jack Ma sebagai pengendali perusahaan melalui entitas lainnya.
Reutersmelaporkan pada April 2021, Ant sedang menjajaki opsi bagi Ma untuk melepaskan sahamnya di perusahaan dan menyerahkan kendali.
The Wall Street Journalmelaporkan pada Juli tahun lalu, Jack Ma dapat menyerahkan kendali dengan mentransfer sebagian hak suaranya ke pejabat Ant termasuk Chief Executive OfficerEric Jing.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.
"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).
"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.
Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.
Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.
Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.
Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.
"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
(yan/pta)Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana ProgramKartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pendaftaran peserta program gelombang ke-48 akan dibuka di kuartal I 2023.
"Tunggu pengumumannya ya. (Pembukaan) di kuartal I," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/1).
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja 2023 gelombang 48 akan dilangsungkan secara online, offline, maupun gabungan.
Airlangga juga mengatakan Kartu Prakerja akan mulai dilakukan dengan skema normal pada tahun ini, bukan semi bansos seperti sebelumnya.
Maka dari itu, penerima bantuan seperti bantuan subsidi upah (BSU) bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program keluarga harapan (PKH) bisa menjadi peserta Kartu Prakerja 2023
"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, PKH, boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk re-trainingdan re-skilling, bukan bansos lagi" ujar Airlangga.
Lebih lanjut, ia menuturkan program Kartu Prakerja tahun ini memiliki target peserta sebanyak 1 juta orang. Angka ini lebih tinggi dibanding target 2022, yakni 569 ribu peserta.
Oleh karena itu, anggaran program Kartu Prakerja 2023 perlu ditambah Rp1,7 triliun menjadi Rp4,37 triliun.
Selain itu, Airlangga mengatakan bantuan Kartu Prakerja tahun ini adalah sebesar Rp4,2 juta per peserta, naik dari sebelumnya sebesar Rp3,55 juta. Namun insentif yang diterima peserta lebih rendah karena anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja.
Rincian bantuan Rp4,2 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, transportasi Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.
Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.
"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).
Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.
Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.
Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.
Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.
Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.
Lihat Juga :Dibatasi, Isi Pertalite dan Solar Tidak Bisa Lagi 'Pindah-pindah' SPBU |
Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.
"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.
[Gambas:Video CNN]
《buku mimpi 4d bergambar berurutan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,koko303Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi 4d bergambar berurutan》bab terbaru。