togel taiwan

Menikah dengan iblis

Pemerintah Bolehkan Truk BBM******

Pemerintah melarangtruk melintas di jalan tol dan arteri selama arus mudik dan balikLebaran 2023, kecuali truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan bahan pokok (sembako).

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 2616 Tahun 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah, antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri.

"Angkutan logistik yang kita batasi atau hanya diperbolehkan melintas di jalan arteri, terutama untuk angkutan logistik vital seperti angkutan logistik pembawa BBM atau sembako," ujar Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja dikutip dari Antara, Rabu (12/4).

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang ini diberlakukan pada ruas jalan tol dan non-tol diberlakukan mulai 17 April 2023 pukul 16.00 waktu setempat hingga 21 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat.

Sementara itu, untuk arus balik Lebaran 2023 periode pertama, pembatasan angkutan barang berlaku mulai 24 April 2023 pukul 00.00 waktu setempat sampai 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat.

Kemudian, arus balik periode kedua, pembatasan angkutan barang berlaku mulai 29 April 2023 pukul 00.00 waktu setempat hingga 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Legenda Luar Biasa

Profil Kereta Sulawesi, Diresmikan Jokowi Tapi Kini Berkasus di KPK******

Proyek Kereta ApiTrans Sulawesi kesandung kasus hukum. KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022 terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Padahal, proyek itu baru diresmikan Presiden Jokowi pada Maret lalu.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menerima suap  untuk mengatur pemenang pelaksana proyek.

"Itu terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan senilai Rp150 juta," lanjutnya.

Johanis Tanak kemudian merespons saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan proyek tersebut berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Jokowi pada Maret 2023.

"Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya," ucap Johanis Tanak.

Mengutip situs resmi Kementerian Perhubungan, KA Makassar-Parepare memiliki jalur sepanjang 157,7 km, di mana 142 km merupakan lintas utama dan 15,7 km siding trackyang menghubungkan kereta api dengan Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa.

Hingga saat ini, telah terbangun jalur kereta sepanjang 118 km. Dari panjang jalur itu, 90 km-nya membentang  mulai dari Stasiun Maros sampai ke Stasiun Barru.

Jalur sudah siap dioperasikan dengan melintasi 10 stasiun. Sarana yang akan digunakan pada jalur kereta api ini adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) buatan dalam negeri dari PT INKA sebanyak 2 (dua) set rangkaian dan mampu menampung 248 orang per rangkaian.

Nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun. Dana itu berasal dari APBN, pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Akhir Maret 2023, Presiden Jokowi bersama Iriana ke Sulawesi Selatan untuk meresmikan jalur Makassar-Parepare lintas Marros-Baru. Saat itu, Jokowi mengapresiasi pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari pembangunan KA Trans Sulawesi.

[Gambas:Video CNN]

pasar suci

Menhub Minta Maaf Usai Pegawai Kena OTT KPK Terkait Suap Proyek Kereta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf atas ulah pegawainya yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek kereta api.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," tutur Budi dalam keterangan resmi, Kamis (13/4).

Budi menegaskan tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berjanji bakal menindak tegas jajarannya yang terbukti melanggar ketentuan.

Ia juga bakal melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lain. Budi akan memastikan kualitas proyek di bawah kementeriannya dapat menjamin keselamatan transportasi.

KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek kereta api. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan suap terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Suap  terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek. Padahal, proyek tersebut baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023 lalu.

Selain Kereta Trans Sulawesi, suap juga terkait proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, empat proyek konstruksi jalur KA, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera

KPK telah menetapkan 10 tersangka selepas operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Enam tersangka selaku penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Sedangkan empat tersangka selaku pemberi suap adalah DIN, MUH, YOS, dan PAR.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Sandiaga Ajak Jaga Ekosistem Perfilman Lewat Sinema Keliling******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya menghidupkan ekosistem perfilman, antara lain dengan menyelenggarakan Festival Film Bulanan yang memiliki beragam program. Salah satunya, Sinema Keliling.

Menjadi agenda nonton film yang diadakan rutin setiap bulan, kali ini Sinema Keliling diadakan di Teater Kerang, Museum Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Sebelumnya, Sinema Keliling telah dilaksanakan di Yogyakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan Sinema Keliling sebagai langkah baik untuk mewujudkan visi misi Festival Film Bulanan tahun ini.

(Foto: Kemenparekraf)

Adapun Sinema Keliling kedua ini merupakan kolaborasi antara Festival Film Bulanan dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, sebagai bentuk apresiasi kepada Film Terpilih Festival Film Bulanan lokus 2 yang merupakan karya mahasiswa Program Studi Film dan Televisi UPI Bandung.

Kegiatan Sinema Keliling digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai 31 Maret sampai 2 April 2023. Film yang diputar adalah Film Terpilih Festival Film Bulanan 2022, antara lain Semayam, Maramba, Gemintang, Cerita di Waktu yang Salah, Memorabilia, We, Krenteg, Balalek, Rindu Tenggelam, dan Merajut Selamat Tinggal.

Dua film lainnya, yaitu Romansa di Balik Pagar Akal dan Penjara Segara, merupakan Film Terpilih Festival Film Bulanan Maret 2023. Selain itu, ada juga film pendek perwakilan Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi UPI berjudul Dad I Just Wanna Say Something dan Berbincang dalam Diam, Satu Malam Semua Usai dari Keluarga Mahasiswa Televisi dan Film ISBI Bandung.

Tidak hanya menampilkan film karya sineas lokal, Sinema Keliling juga memiliki beragam kegiatan kemasyarakatan, seperti pentas seni, dialog malam, berbagai hiburan, hingga menghadirkan aneka produk ekonomi kreatif.

Pada hari pertama, acara dibuka oleh Dedi Warsana selaku Dosen Bidang Kemahasiswaan dan Dosen Pengampu Studio Film UPI dan perwakilan Founder Festival Film Bulanan, Vera Damayanti.

Sementara pada puncak acara, sesi dialog malam diisi oleh Mohammad Amin selaku Direktur Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perwakilan Founder Festival Film Bulanan, Abdul Manaf, Ketua Program Studi Televisi dan Film Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, Dara Bunga Rembulan, serta para filmmaker lokal yang membahas tentang ekosistem perfilman untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Saat memberi sambutan, Mohammad Amin mengajak masyarakat untuk terus mendukung perkembangan film pendek di Indonesia.

"Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para sineas muda Indonesia, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan di bidang perfilman," ujar Mohammad Amin.

Tak hanya pengunjung yang menikmati gelaran Sinema Keliling, sejumlah pedagang UMKM pun mengaku mendapat manfaat. Salah satunya, Nindy Rezq Aulia Furqan yang menjual perhiasan manik-manik.

"Alhamdulillah saya selaku penjual produk di kegiatan Sinema Keliling sangat diuntungkan. Pertama, karena tenant yang disiapkan gratis. Kedua, banyak yang tertarik dengan produk saya dan membelinya," kata Nindy.

lagu sebenarnya

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta