00 erek erek togel

Suamiku adalah seekor rubah tua

agen 138

Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian******

Jakarta (ANTARA) - "Amerika Serikat tidak dapat terus mendanai mesin perang (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu."

Pernyataan yang diunggah dalam platform X itu bukanlah disampaikan pejuang salah satu faksi perlawanan Palestina atau politisi dari negara-negara yang mengecam Israel, tetapi ditulis oleh seorang Senator Amerika Serikat Bernie Sanders.

Sanders, yang merupakan senator dari kalangan independen ini, menulis bahwa dengan anak-anak yang kelaparan di Gaza, bukannya membuka perbatasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, tentara Israel malah menembaki orang-orang yang putus asa mencari makanan dari truk bantuan.

Amarah yang ditunjukkan Sanders itu tampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh warga dunia yang memiliki hati nurani, yang mendengar kabar banyaknya korban tewas akibat tindakan penembakan yang dilakukan pasukan negara Zionis itu, padahal warga Palestina sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan, termasuk pada Kamis (29/2).

Tragedi yang terjadi di bagian barat Kota Gaza itu mengakibatkan jumlah korban tewas dalam catatan Kementerian Kesehatan di Gaza mencapai 112 orang.

Otoritas Palestina menyatakan Israel menyerang jalan di bagian barat Kota Gaza dan mengatakan bahwa penembakan tersebut telah menyebabkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 760 lainnya terluka. Padahal, semua korban sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada wartawan mengecam penembakan yang dilakukan tentara Israel karena dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina yang mencoba menerima bantuan.

Pihak militer Israel, dengan berbagai macam dalih yang dimiliki, berkilah bahwa mereka melakukan itu karena sekelompok warga berupaya merampok truk bantuan kemanusiaan.

Bahkan, lebih lanjut, Israel menuduh terbunuhnya warga Gaza itu kebanyakan disebabkan karena adanya orang yang terinjak-injak atau dilindas truk.

Menurut ucapan dari Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari, pihaknya hanya berupaya agar truk bantuan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Kamel Abu Nahel, seorang saksi mata yang mendapat perawatan di rumah sakit di Gaza, kepada media BBC menyatakan bahwa saat dirinya mendapatkan tepung dan kaleng makanan, tiba-tiba dirinya ditembak oleh pasukan Israel.

Hal itu mengakibatkan sopir truk bantuan panik dan terburu-buru menginjak gas dan dampaknya menabrak sejumlah orang yang juga menanti bantuan, termasuk kaki Kamel Abu Nahel juga terhantam truk tersebut.

Para petugas di rumah sakit di Gaza yang merawat banyak korban juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka yang dirawat menderita luka tembak atau adanya luka akibat pecahan dari peluru.


Penembakan langsung

Kelompok Hamas juga menolak penjelasan versi IDF, dengan menyatakan bahwa bukti yang ada menunjukkan adanya penembakan langsung ke arah warga, termasuk penembakan ke arah kepala.

Hamas dengan tegas menyebut serangan itu sebagai pembantaian keji yang ditambah dengan serangkaian pembantaian panjang yang dilakukan oleh entitas kriminal Zionis terhadap rakyat Palestina.

Selain itu, serangan mematikan terhadap warga yang mencari bantuan makanan itu dinilai merupakan bagian dari "perang kelaparan" yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab diminta untuk dapat mengambil keputusan yang mewajibkan Israel menghentikan pembunuhan massal, pembersihan etnis, genosida dan pelanggaran hukum internasional di Gaza.

Hamas juga mengatakan pihaknya menganggap Israel dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden bertanggung jawab atas eskalasi perang.

Senada, Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembantaian buruk yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel telah terjadi.

Pernyataan itu menyatakan bahwa pembunuhan sejumlah besar korban sipil tak berdosa yang mempertaruhkan hidup mereka merupakan bagian integral dari perang genosida yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan terhadap rakyat Palestina, tulis kantor Abbas, seperti dikutip oleh kantor berita WAFA.

Pihak Gedung Putih atau pemerintah AS, dalam menanggapi pernyataan tersebut, menyebarkan hasil percakapan lewat telepon antara Presiden Biden dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dalam rilis dari Gedung Putih itu disebutkan bahwa para pemimpin membahas apa yang terjadi di Gaza, bahwa mereka berduka atas hilangnya nyawa warga sipil dan sepakat bahwa insiden ini menggarisbawahi pentingnya mengakhiri perundingan sesegera mungkin dan memperluas aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Mereka juga dikatakan telah membahas upaya untuk segera membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pembebasan sandera akan menghasilkan "gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza, selama, setidaknya enam pekan", lanjut rilis tersebut.


Penyelidikan menyeluruh

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Olivia Dalton kepada wartawan pada Kamis (29/2) mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Dalton menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Israel untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan tragedi tersebut.

Kejadian itu, ucapnya, menegaskan lagi pentingnya memperluas bantuan kemanusiaan supaya sampai ke mereka yang membutuhkan di Gaza.

Menariknya, di tengah retorika pentingnya bantuan kemanusiaan yang dikemukakan Gedung Putih, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam sidang di Kongres AS pada hari yang sama mengungkapkan bahwa AS telah memberi Israel 21.000 rudal berpemandu presisi sejak awal perang.

Austin menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan menteri di Israel, Yoav Gallant, dengan menyatakan bahwa "Saya berharap ketika kita memberikan amunisi kepada sekutu dan mitra, mereka akan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab".

Austin juga mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan pemberian bantuan keamanan "bukanlah keputusan saya" dan bersikeras bahwa Israel menggunakan senjata yang diberikan "dengan cara yang bertanggung jawab."

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan bahwa AS memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan, Selasa (27/2).

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.


Mimpi buruk

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly kepada wartawan pada Kamis (29/2) menyatakan insiden mematikan di titik distribusi bantuan di Gaza sebagai "mimpi buruk" dan mengatakan bahwa penargetan warga sipil harus dihentikan.

Joly menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan internasional terkirim ke Gaza dan masyarakat terlindungi ketika mereka pergi dan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya menyebutkan bahwa penembakan oleh Israel sebagai "satu lagi kejahatan terhadap kemanusiaan".

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan dalam platform X bahwa dia "merinding dengan berita tentang pembantaian lagi di kalangan warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan".

Borell mengatakan bahwa "kematian ini sama sekali tidak dapat diterima" dan bahwa "pencabutan bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI (hukum humaniter internasional)."

Tidak tanggung-tanggung, Sekjen PBB Antonio Guterres juga ikut mengutuk insiden hari ini di Gaza utara, di mana lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal atau terluka saat mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Pernyataan tersebut berlanjut, "Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara yang terkepung, di mana PBB tidak dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan".

PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat terkait dengan tragedi kematian konvoi bantuan Gaza itu. Para delegasi diperkirakan akan berkumpul di markas besar PBB di New York pada pukul 16:15 waktu setempat (Jumat, 04.15 WIB) menyusul permintaan dari pihak Aljazair.

Sebelumnya, Iran, melalui unggahan di X, telah mengusulkan kepada PBB agar dapat membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

Tuntutan dari Iran itu kian relevan, mengingat tragedi penembakan warga Gaza yang menunggu bantuan menunjukkan dengan gamblang sikap Israel yang lebih suka memuntahkan peluru daripada menahan diri guna mewujudkan gencatan senjata untuk perdamaian seutuhnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

olympus pasti maxwin

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kemanusiaan Meningkat

roxytoto

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

pinjol pencairan via gopay

Menilik pesona "Desa Indonesia" yang dilestarikan perantau di Hanian******

Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya

Haikou (ANTARA) - Bumbu sate Indonesia, aroma kopi Nusantara, dan kudapan-kudapan khas Asia Tenggara, bermacam-macam unsur Indonesia dapat ditemukan di Kota Wanning, Provinsi Hainan, China, yang memiliki suasana serupa seperti di Indonesia.

Di Distrik Xinglong, sejumlah besar warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China dari Indonesia menetap di sebuah area permukiman yang saat ini dijuluki "Desa Indonesia", dan masih menjaga tradisi serta adat istiadat Nusantara.

Area permukiman tersebut bernama Perkebunan Perantau Tionghoa Xinglong dan dihuni banyak warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China sejak 1950-an, dengan banyak di antaranya merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia. Mereka kini menekuni pertanian dan berhasil mengembangkan ekonomi sosial setempat.

Cai Jinmei (70), seorang pria lansia yang berasal dari Bandung, menetap di Xinglong saat berusia sembilan tahun. Cai masih fasih berbahasa Indonesia dan sering kali menelepon keluarga dan temannya yang masih tinggal di Indonesia. Berita terbaru mengenai China dan Indonesia sering menjadi topik obrolan mereka.

Pada 2023, Cai kembali mengunjungi kampung halamannya di Bandung dan sekolah dasarnya serta menjenguk teman-temannya. Pada hari-hari biasa di Xinglong, Cai lebih sering menyeduh kopi atau membuat kudapan Indonesia untuk dikirim ke teman-temannya yang tinggal di berbagai tempat di China.

Liang Jinhua adalah seorang pemilik restoran masakan Indonesia yang terletak di Xinglong. Suami dan ayah mertua Liang merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia.

"Masakan kami dianggap cukup autentik dan lezat, restoran kami sudah menjadi 'rumah' bagi banyak warga Tionghoa perantauan dan keluarga mereka, bahkan memukau banyak turis asal Indonesia, yang mengatakan berada di restoran kami seperti berada di Tanah Air," kata Liang.

Di sebuah objek wisata di Xinglong yang bernama "Kampung Bali", sejumlah bangunan dan benda-benda replika khas Bali memikat banyak pengunjung, khususnya saat liburan Tahun Baru Imlek yang baru saja berakhir.
 

Menurut Chen Shaosheng, penanggung jawab objek wisata tersebut, "Kampung Bali" berfokus pada upaya memperkenalkan kebudayaan Bali hingga seluruh Indonesia, dan juga kebudayaan dan sejarah warga Tionghoa di Indonesia.

Zhong Chunyan, seorang anak perempuan dari keluarga Tionghoa perantau yang saat ini bekerja di Xinglong sebagai guru tari, menyatakan dirinya berupaya memadukan gaya tarian Indonesia dan gaya tradisional China serta berhasil menyusun beberapa program tarian baru.
 

"Xinglong bagaikan jembatan dan sabuk yang menghubungkan China dengan Indonesia serta seluruh Asia Tenggara, berkat pertukaran kebudayaan maupun kerja sama ekonomi," ujar Zhong, seraya menambahkan bahwa timnya sering mengajak para penari Indonesia untuk tampil di Xinglong.

Berkat langkah-langkah yang memfasilitasi pertukaran personel China-Indonesia, Cai memutuskan untuk mengajak anak dan cucunya ke Indonesia. "Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya," demikian Cai menuturkan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Tanpa batas kita adalah monster

detik 188 slot

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Seni Bela Diri Abadi

gacor win

Pemimpin Pasar Kesehatan Bergabung: The DRIPBaR Didukung oleh REVIV******

New York--(ANTARA/Business Wire)-- The DRIPBaR diakui sebagai waralaba terapi IV dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Kerja sama The DRIPBaR dengan REVIV, pemimpin terapi IV berskala global, adalah pencapaian penting bagi industri ini. Kemitraan ini menciptakan penawaran tak tertandingi karena menyatukan spesialisasi dua perusahaan raksasa di industri ini yang memiliki lebih dari 200 lokasi di 6 benua dan akan menambah ribuan lokasi baru di tahun-tahun mendatang. Lonjakan permintaan terapi IV belum lama ini merupakan peluang besar di seluruh dunia bagi kedua perusahaan untuk mengubah standar industri dan memelopori era terapi IV berikutnya. Dengan jaringan luas dan memiliki lebih dari 450 pewaralaba di Amerika Serikat, keputusan The DRIPBaR untuk mengintegrasikan proposisi REVIV yang didukung teknologi, yaitu REVIV X, mempertegas komitmen mereka untuk menyediakan solusi nutrisi yang dipersonalisasi dan presisi bagi pelanggan. Dengan kemitraan ini, The DRIPBaR dapat memanfaatkan kekayaan intelektual dan keahlian ilmu hayat REVIV selama 10 tahun, dengan menggunakan data obyektif dari tes darah dan analisis DNA untuk menyesuaikan terapi IV menurut kebutuhan setiap orang. Melalui REVIV X, The DRIPBaR siap merevolusi lanskap kesehatan di Amerika Serikat, menawarkan solusi yang berfokus pada pasien dan mengoptimalkan hasil kesehatan sehingga akan memperkuat posisinya sebagai yang terdepan dalam hal inovasi. Ben Crosbie, CEO The DRIPBaR, mengungkapkan kegembiraan atas kerja sama tersebut dan menegaskan, "Dengan memilih REVIV sebagai mitra strategis, kami membuka kemampuan yang dipersonalisasi dan presisi terkait penawaran produk dan pengalaman pelanggan yang lebih canggih. Saya sangat yakin, memanfaatkan teknologi dan keahlian mutakhir REVIV akan mempercepat pertumbuhan pewaralaba kami dan membuat mereka melampaui norma-norma industri. Proposisi REVIV X bersama kursus pelatihan IV Academy terakreditasi akan menetapkan tolok ukur global bagi keunggulan di bidang kami, sehingga kami dapat selalu menjadi yang terbaik di industri ini.” Sarah Lomas, Pendiri dan CEO REVIV Global, menyoroti dampak transformatif dari kemitraan ini, "Penyelarasan The DRIPBaR dengan REVIV menegaskan dedikasi bersama terhadap inovasi dan keamanan di pasar terapi IV. Sebagai pemimpin industri, kami mengubah masa depan kesehatan dengan menawarkan berbagai solusi nutrisi yang dipersonalisasi dan presisi guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Produk SaaS kami akan terus dikembangkan untuk memperkuat industri ini di seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan pengembangan produk serta berinvestasi dalam jumlah besar, kami sangat antusias melihat REVIV X disahkan dan digunakan lebih awal." Kerja sama strategis antara REVIV dan The DRIPBaR menandai momen penting dalam industri terapi IV dan sektor multi modalitas, dengan memajukan penyediaan solusi kesehatan yang aman, efektif, dan disesuaikan bagi pelanggan di Amerika Serikat dan sekitarnya. Di saat pasar terapi IV terus berkembang pesat, dengan mengutamakan keselamatan dan kepatuhan, REVIV X muncul sebagai solusi pilihan bagi operator terapi IV, sehingga memberikan peluang bagi bisnis multi modalitas yang ada untuk mendapatkan solusi inovatif REVIV dan mempertahankan posisi mereka di garis depan inovasi kesehatan maupun standar industri. Tentang REVIV Global  REVIV Global adalah pakar terkemuka di dunia di bidang terapi IV, nutrisi yang dipersonalisasi dan presisi. Berbekal pengalaman selama lebih dari 10 tahun di industri ini, mereka telah membantu memberikan lebih dari 2 juta IV dengan aman di lebih dari 40 negara untuk mendukung kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan preventif dan proaktif. REVIV telah mengembangkan sistem kesehatan presisi canggih yang pertama dan satu-satunya yang memanfaatkan data bio dan data genom untuk memberikan terapi IV yang dipersonalisasi dan presisi. REVIV meluncurkan produk teknologi di akhir tahun 2023, sehingga mereknya mencapai pertunbuhan pada skala eksponensial sekaligus mengembangkan peraturan, keamanan, dan kemanjuran terapi IV di seluruh dunia. Tentang The DRIPBaR  The DRIPBaR adalah merek pelopor di bidang kesehatan. The DRIPBaR siap mengubah lanskap kesehatan dan vitalitas melalui kemajuan terapi IV. Berbekal ilmu pengetahuan mutakhir dan komitmen yang kuat terhadap keamanan, The DRIPBaR memberikan pendekatan transformatif pada kesehatan sel dan perawatan pribadi. Berfokus pada perawatan dan kemajuan medis yang terus berkembang, The DRIPBaR menyongsong era baru dalam kesehatan yang menyatukan peremajaan, vitalitas, dan kesehatan yang optimal. Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903816/en Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum. Kontak  Untuk pertanyaan media:REVIV Global: Emma Robertson, erobertson@revivme.comThe DRIPBaR: Marketing@thedripbar.com Sumber: REVIV 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024