togel 3 angka dapat berapa

Gadis biasa yang mencari keabadian

IHSG Diproyeksi Bertahan di Zona Hijau******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (7/11).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham masih dapat melaju ke posisiresistance6.968.

"IHSG ditutup tepat di level 6.878 sebagai resistanceterdekat dan akan membuka jalan untuk naik menuju resistanceberikutnya di level 6.968 apabila hari ini menembus ke atas 6.878," kata Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan indeks saham ditopang oleh rilis pertumbuhan ekonomi RI yang cukup terjaga.

Ia juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia yang stabil bisa menjadi motor penggerak IHSG hari ini.

"Kondisi perekonomian dalam negeri dalam keadaan stabil sehingga dapat menjadi faktor penopang dari pola gerak IHSG," ucap William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.754 dan resistance 6.923 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, SMGR, WIKA, PTPP, ADHI, KLBF, BBCA, BBNI, dan TLKM.

IHSG ditutup menguat 89,97 poin atau 1,33 persen ke level 6.878 pada perdagangan Senin (6/11) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 27,94 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Kemenperin Sebut Industri Manufaktur Tertekan Hebat Gegara Gas Mahal******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut harga gasyang terlalu mahal menjadi biang kerok industrimanufaktur Indonesia tertekan hebat.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahkan ada sektor industri yang belum mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US per Million British Thermal Unit (MMBTU). Padahal, industri tersebut sudah direkomendasikan Kemenperin pada April 2021-Agustus 2022.

"Eksternalitas lain yang berdampak terhadap industri manufaktur adalah kebijakan HBGT yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa industri justru membeli harga di atas US per MMBTU sehingga menurunkan daya saing produk mereka," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Ia menilai kenaikan HGBT akan berpengaruh terhadap daya saing industri.

Di lain sisi, Febri menekankan pentingnya perluasan program harga gas industri. Menurutnya, ini bisa mendongkrak investasi sektor industri Indonesia menyusul adanya ketersediaan energi yang kompetitif.

"Apalagi, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan investasi dan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Febri merinci sederet kendala penerapan HGBT antara lain pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak. Ia mencontohkan kasus di Jawa Timur, di mana terjadi pembatasan kuota antara 27 persen hingga 80 persen kontrak, serta pengenaan surchargeharian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan.

Tekanan industri manufaktur Tanah Air tergambar dari data S&P Global yang mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5. Capaian pada Oktober 2023 ini melambat 0,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

KCI Akan Impor 3 KRL Baru Tahun Depan******

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) akan mengimpor 3 trainset KRL baru. KRL impor tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2024-2025.

Hal ini disampaikan oleh VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam konferensi pers pada Senin (6/11). Namun, ia belum bisa membocorkan dari negara mana Indonesia akan mendatangkan KRL tersebut.

Selain itu, ia juga belum bisa merinci berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan impor trainset itu.

Impor 3 KRL baru ini menjadi salah satu dari tiga langkah KCI untuk mengakomodir peningkatan kapasitas penumpang KRL serta mengganti kereta-kereta yang harus dikonservasi.

Langkah lain termasuk peremajaan atau retrofit 19 trainset KRL. Anne mengatakan biaya untuk retrofit itu mencapai Rp2,2 triliun.

"Kemarin kami sudah tanda tangan di Madiun pada 3 November dengan total 19 trainset yang akan kami retrofit bersama INKA," ujar dia.

Anne menjelaskan kerja sama ini juga merupakan sinergi dari kelanjutan kontrak di mana sebelumnya KAI Commuter dan INKA telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 16 trainset KRL baru.

Anne menyebut proses retrofit itu dilakukan secara bertahap. Adapun dalam setiap tahapannya KAI Commuter akan mengirimkan empat trainset untuk retrofit.

Setelah empat trainset itu selesai, selanjutnya empat rangkaian lainnya kembali dikirim ke INK. Sementara, proses pengerjaan retrofit akan membutuhkan waktu selama 13-15 bulan.

Anne juga mengatakan pada proses retrofit sarana KRL ini pun KAI Commuter telah mengantongi perizinan dari pihak regulator.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Tol Indralaya Palembang Ditutup Sementara******

PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara Tol Indralaya-Tol Prabumulih. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Hutama Karya melalui akun 

[Gambas:Instagram]

Terkait penutupan itu, Hutama Karya meminta pengguna jalan menggunakan jalan nasional (non-tol) sebagai alternatif rute.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya #InfraBuddies dan selalu tetap berhati-hati dalam berkendara!," katanya.

Sementara itu mengutip detik.com, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) resmi beroperasi. Tapi, pengelola belum memberlakukan tarif.

Meskipun demikian, pengendara yang akan melintas masuk Jalan Tol Indralaya - Prabumulih tetap diminta membawa kartu uang elektronik (e-Money) untuk tapping di Gardu Tol.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kerajaan Dao

Pakar Ungkap Alasan Kota Semarang Kian Dilirik Investor Pengembang Mal******

Kota Semarang belakangan menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi para investor, tak terkecuali di sektor properti. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan mal dan pusat perbelanjaan yang bermunculan di Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam sebulan ini, setidaknya sudah ada beberapa proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Di antaranya, pembangunan Padma Piazza di Semarang Barat, Sabtu (14/10), dan terbaru pembangunan Mal 23 Semarang di POJ City Kawasan Marina, Senin (23/10).

Sebelumnya, pada tahun ini sudah beroperasi Uptown Mall BSB City Mijen dan The Park Mall Jalan Madukoro.

Heri mengatakan, posisi Kota Semarang amat strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain menjadi simpul Jawa, juga menjadi salah satu kota dagang dan pusat jasa teraktif di Indonesia.

"Ternyata para pengusaha dan pemerintah menangkap itu, kebutuhan tempat-tempat baru untuk mal ini makin mendesak disediakan lebih banyak pilihan, dan itu terbukti," ujarnya.

Dia menilai, kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga memainkan peran penting. Menurutnya, Hevearita telah menunjukkan keramahan ihwal investasi masa kini.

Di mata Heri, perkembangan zaman yang pesat, didorong dengan aktivitas masyarakat modern ditangkap oleh perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

"Mereka yang beraktivitas setiap hari butuh refreshing lebih dekat, alternatifnya memang mal. Selain itu kawula muda di Kota Semarang juga banyak yang ditandai dengan perguruan tinggi ini lebih suka nongkrong dan jalan-jalan di pusat perbelanjaan modern," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Heri, juga terjadi pergeseran industri manufaktur ke daerah-daerah penyangga Kota Semarang. Terlebih, kawasan penyokong tersebut tidak banyak memiliki mal dan pusat perbelanjaan.

"Sehingga mal di Kota Semarang ini menjadi tujuan masyarakat dari daerah penyangga tersebut, karena aksesnya mudah. Seperti tol dan jalan, lalu fasilitas publik dan infrakstrukturnya perlahan mulai mendukung," katanya.

Meski begitu, Heri menyatakan pentingnya menitikberatkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di tengah kemudahan investasi di Kota Semarang.

Menurutnya, aspek lingkungan menjadi penting, yaitu tersedianya ruang terbuka hijau. Sementara dari sisi sosial dapat berjalan dengan membuka lapangan pekerjaan yang mengutamakan warga Kota Semarang.

"Sebagai warga Kota Semarang bisa memberikan pelayanan yang baik, sehingga rasa aman investor pun terjaga," ujar Heri.

Hal lainnya, lanjut Heri, menerapkan kearifan lokal dengan memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui produk-produk tradisionalnya.

"UMKM, ini penting diberikan regulasi, artinya ketika ada pusat perbelanjaan modern bisa menggaet produk-produk warga Kota Semarang," kata Heri yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPGRIS tersebut.

Lebih lanjut Heri menilai, potensi-potensi tersembunyi lainnya dari UMKM juga tak kalah penting untuk dikembangkan. Tentunya selain selektif juga mengedepankan kualitas dan kuantitas, serta kemasan produk.

"Sebenarnya makanan tradisional kita itu sehat semua. Namun, orang masuk mal dengan jiwa modern itu yang dilihat kemasan menariknya," kata Heri.

"Pemerintah harus memperhatikan UMKM karena tren sekarang datang ke mal tidak hanya beli pakaian, tetapi juga kuliner dan nongkrong," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pembangunan mal atau pusat perbelanjaan diperlukan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan daya tarik wisata.

"Ini merupakan satu bagian meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Ada multiplier effect-nya," kata Mbak Ita, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurutnya, mal di Kota Semarang terus tumbuh karena permintaan masyarakat memang sangat besar.

Di sisi lain, dia juga yakin bahwa tumbuhnya pusat perbelanjaan di kota Semarang tidak akan mematikan UMKM yang ada di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Bahkan, kehadiran mal bisa berdampak positif untuk pengembangan UMKM.

Legenda di zaman modern

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]