vipwin88

demo slot deluna4d 72Jutaan kata 958626Orang-orang telah membaca serialisasi

《vipwin88》

KPU gelar Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 malam ini******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 yang akan diikuti oleh tiga cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam, mulai pukul 19.00 WIB.

Debat yang diikuti oleh ketiga cawapres untuk kedua kalinya itu mengangkat tema terkait energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Debat cawapres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, ada 11 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk ketiga cawapres peserta Pilpres 2024.

Baca juga: BMKG prakirakan sebagian DKI akan hujan ringan saat debat cawapres

Cawapres Muhaimin Iskandar akan menjadi peserta pertama yang akan memaparkan visi dan misi saat debat keempat tersebut. Muhaimin akan ditempatkan di posisi tengah, antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

"Nanti, di debat keempat, urutan untuk penyampaian visi dan misi akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1; sedangkan untuk posisi, nanti kalau tidak salah itu, pasangan calon nomor urut 1 di tengah. Itu sudah diatur," kata Mellaz di Jakarta, Jumat (19/1).

Selain itu, Mellaz menjelaskan pemilihan Balai Sidang JCC Senayan sebagai tempat debat keempat ialah karena ketersediaan lokasi dan tim dari masing-masing pasangan calon telah akrab dengan tempat tersebut, di mana sebelumnya Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024, 22 Desember 2023, juga digelar di lokasi serupa.

"Kalau lihat pengalamannya di JCC, selain karena availability,tersedia, kemudian secara teknis juga bisa sangat membantu tim penyelenggara debat, dan juga tim pasangan calon sangat familiardengan tempat itu," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (15/1).

Baca juga: PYC harap cawapres beri solusi implementasi transisi energi

Selain itu, masing-masing naradamping atauliaison officer (LO) pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dibekali protofon atau handy talkie(HT) pada debat keempat.

HT tersebut akan dipegang oleh "super LO" yang memiliki akses penuh, tim KPU RI, hingga media penyelenggara. Penggunaan HT itu untuk mempermudah komunikasi dalam mengawasi jalannya debat.

"Nanti yang pegang itu (HT) masing-masing tim pasangan calon, kanada dua LO yang kami anggap 'super LO', yang full access (memiliki akses penuh); itu yang akan pegang. Jadi, enam dari mereka, kemudian sama tim kami, dan tentu dari media penyelenggara. Sehingga, nanti secara real time (langsung), kalau ada kendala, maka bisa langsung kami antisipasi," jelasnya.

Menurut Mellaz, LO dengan akses penuh adalah naradamping pasangan calon yang bisa mengakses seluruh tempat di lokasi debat. LO akses penuh akan ditempatkan di dekat anggota KPU RI agar bisa bersama-sama melakukan observasi dan koordinasi.

Sementara itu, terkait format debat, KPU tidak mengubah dari debat sebelumnya.

Baca juga: Pengamat sebut debat keempat pilpres akan tampilkan kelebihan cawapres

Sehingga, segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja; kemudian, segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah pendalaman visi, misi, dan program kerja.

Moderator lalu akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada seorang peserta debat, dan peserta lain akan saling menanggapi.

Terakhir, segmen keenam atau penutup adalah masing-masing peserta debat menyampaikan pernyataan secara penutup.

KPU pun tetap akan menyediakan podium pada debat keempat.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Lalu, debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024.

Baca juga: Kepolisian siapkan 2.000 personel saat debat cawapres di JCC

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: KPU tempatkan Muhaimin di tengah saat debat keempat

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot ter maxwin、mpl777、angka jitu sidney hari ini

Terkait：bintang slot gacor、mpo138 slot、aroma 77 slot、bunga pinjaman ceria bri、poker bonus new member 30、boswinn168、cara di acc pinjol、cara cicil hp di blibli、bangjago88 2、beli sekarang bayar nanti tokopedia

---

---

bab terbaru：pejuang 138 slot（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01