rtp top1toto

Tuhan bersinar di langit

angka jitu ekor hk malam ini

BI Bali catat penukaran uang di Pantai Kuta capai Rp500 juta******

Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta

Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat jumlah uang yang ditukarkan masyarakat di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, dalam rangkaian kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu, mengatakan pada kegiatan penukaran uang di Pantai Kuta itu pihaknya mengusung slogan Bersiul atau Bersih-Bersih Uang Lusuh.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta," ujarnya.

Menurut dia, layanan penukaran uang rupiah tersebut juga merupakan salah satu tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yaitu untuk menjamin ketersediaan uang yang beredar di masyarakat dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar dengan tetap memperhatikan kebijakan nontunai

Pada periode Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri 2024, Bank Indonesia Bali tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan uang untuk keperluan Lebaran saja, namun juga untuk memenuhi naiknya wisatawan pada periode libur panjang tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bendesa Adat (ketua desa adat) Kuta dan pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam melayani penukaran uang bagi masyarakat di Pantai Kuta ini," ujar Erwin.

Erwin mengatakan dipilihnya Pantai Kuta sebagai lokasi kegiatan karena merupakan destinasi wisata favorit saat liburan, sehingga ketersediaan uang layak edar di sekitar Pantai Kuta menjadi hal yang sangat penting.

Bank Indonesia Bali memperkirakan kebutuhan uang mencapai Rp3,27 triliun dalam berbagai pecahan atau meningkat 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,22 triliun.

Pihaknya bekerja sama dengan perbankan di Bali membuka layanan penukaran di 208 titik sekaligus melakukan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

"Ke depan, kami akan terus bersinergi dengan perbankan untuk melakukan Bersiul terutama di pusat keramaian antara lain bandara dan pelabuhan penyeberangan," katanya.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mampu tumbuh 5,71 persen (yoy) dan diperkirakan akan terus tumbuh antara 5,0 – 5,8 persen di 2024.

Sektor pariwisata berupa akomodasi dan makan/minum, transportasi, perdagangan dan konstruksi merupakan motor penggerak utama ekonomi di Bali.

"Oleh sebab itu, dukungan masyarakat di sekitar Pantai Kuta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali harus terus dijaga dan dipelihara bersama," ujar Erwin.

Selain kegiatan penukaran uang, juga dilaksanakan edukasi CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara uang rupiah serta mengenali ciri-ciri keasliannya. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula sosialisasi QRIS sebagai alternatif pembayaran secara digital.

Baca juga: BI Bali: Perumda Pangan jadi upaya pengendalian inflasi jangka panjang
Baca juga: BI Bali menyiapkan Rp3,27 triliun untuk penukaran uang tunai Lebaran
Baca juga: BI: Perkuat sektor pertanian untuk akselerasi perekonomian Bali

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Tao yang fana

udin togel

AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

spektrum kebobrokan

sesuatu yang bisa menghasilkan uang

Menko Polhukam bentuk tim khusus tangani kasus magang ke Jerman******

"Ya pasti nanti akan kami bentuk tim khusus,"

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bakal membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang ke Jerman.

"Ya pasti nanti akan kami bentuk tim khusus," kata Hadi usai bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, Rabu malam.

Kemenkopolhukam, ujar Hadi, telah mendorong sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk segera menuntaskan kasus TPPO berkedok magang ke Jerman yang menimpa sejumlah mahasiswa.

Hadi juga berjanji bakal memberikan pendampingan agar permasalahan yang tengah dialami para mahasiswa di luar negeri itu bisa segera tuntas.

"Saya yakin dengan kerja keras dan kita juga akan beri dorongan agar bisa menyelesaikan masalah ini," ujar dia.

Saat ini, dia mengaku masih memeriksa kembali data perguruan tinggi yang mahasiswanya diduga menjadi korban TPPO berkedok magang ke Jerman atau "ferien job" itu.

"Kami tadi sudah bicarakan dengan kedeputian untuk segera permasalahan ini diselesaikan dengan baik, agar tidak berlarut-larut," ujar Hadi Tjahjanto.

Kemendikbudristek saat ini sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang terlibat TPPO dengan modus program magang untuk mahasiswa ke Jerman atau "ferien job".

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris menegaskan program ferien job tidak memenuhi kriteria yang dapat dikategorikan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan telah diperjelas sejak 27 Oktober 2023 melalui Surat Edaran Dirjen Diktiristek.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jiwa yang melahap

gadunslot

Presiden Jokowi upayakan bantuan beras dilanjutkan hingga akhir tahun******

Saya akan berusaha, tapi saya enggak janji

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan bantuan pangan 10 kilogram beras setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat, diupayakan dapat berlanjut hingga akhir tahun.

"Saya akan berusaha, tapi saya enggak janji," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Saat menyapa masyarakat yang hadir, Presiden Jokowi juga mengonfirmasi bahwa penerima manfaat sudah menerima bantuan beras untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta mengumumkan bahwa distribusi akan berlanjut untuk tiga bulan berikutnya.

Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk melanjutkan bantuan pangan sesuai ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini untuk yang 10 kilo Januari sudah diterima? Februari sudah? Maret sudah, kan sudah diterima. Nanti akan dilanjutkan April, Mei, Juni. Setuju?" kata Presiden Jokowi.

Masyarakat yang hadir dalam penyerahan bantuan tersebut pun menjawab setuju.

Presiden Jokowi menjelaskan pemberian bantuan beras dilakukan karena harga beras yang naik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain.

Presiden menekankan bahwa stok beras di Indonesia masih dalam posisi yang relatif baik, yakni mencapai 1,2 juta ton yang dikelola di gudang Perum Bulog.

"Saya kalau ke daerah kalau datang ke gudang Bulog, pasti saya cek. Kalau terjadi masalah, saya akan segera perintahkan untuk segera stoknya mencukupi," kata Presiden.

Salah satu warga penerima manfaat, Yeyen, merasa senang mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Ini merupakan kali keempatnya mendapatkan beras 10 kilogram.

Warga penerima lainnya, Maryani, juga bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan berharap program bantuan beras bisa terus dilanjutkan.

"Sudah dapat tiga kali dengan ini. Alhamdulillah senang, merasa terbantu. Semoga bisa berlanjut bantuannya," ungkapnya.

Baca juga: 35.000 KPM di Demak peroleh bantuan pangan beras 10 kg hingga Juni
Baca juga: Jokowi: Lihat APBN dulu untuk lanjutkan bantuan pangan setelah Juni
Baca juga: Ombudsman RI mendukung keberlanjutan program bantuan pangan beras

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

erek erek timbangan

90 dari 142 Investor Sudah Kirim Surat Komitmen Awal Investasi di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/2).

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed usedan komersial.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengungkapkan 75 persen dari total wilayah IKN yang seluas 256.142 hektare (Ha) akan menjadi ruang hijau. Adapun ruang hijau itu terdiri dari 65 persen area hutan lindung dan 10 persen area produksi pangan.

"Kalau di masa lampau kita sering dikritik menjalankan apa yang disebut deforestasi atau penggundulan hutan dan segala macam, justru di IKN Nusantara ini kami semua akan melaksanakan reforestasi," kata Bambang.

Ia menyebut lingkup hutan Nusantara terdiri dari dua jenis, yakni hutan sekitar kota (KPIKN) dan hutan dalam kota (KIPP dan KIKN).

KPIKN antara lain berupa hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar perkotaan. Sementara KIPP dan KIKN berupa hutan kota, jalur hijau, taman tematik, vertical garden, green roof top, dan ruang terbuka hijau lainnya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan pihaknya ingin warga sekitar IKN tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ibu kota, tapi ikut terlibat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bambang mencontohkan untuk warga yang ingin berwirausaha, pihaknya memberikan pelatihan usaha UMKM dan menyiapkan lapangannya.

"Kami menginginkan mereka tidak hanya menjadi penonton di dalam proses pembangunan IKN tapi kami ingin mereka menjadi bagian dari pembangunan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(tim/agt)

Roh Kaisar yang Biadab

dokter88

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

(inh/inh)