petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gampang

togelcina 36Jutaan kata 277137Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gampang》

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).(AFP/STEFANI REYNOLDS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga :
Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

(chs/chs)

[Gambas:Video CNN]

Stafsus Menkeu Ketemu Jusuf Hamka: Tak Mau Kalah dengan Puan******

Stafsus Kemenkeu Yustinus Prastowo bertemu Jusuf Hamka saat keduanya tegang di kasus PT CMNP.
Stafsus Kemenkeu Yustinus Prastowo bertemu Jusuf Hamka saat keduanya tegang di kasus PT CMNP. (Detikcom/Ari Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Jusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Pertemuan itu disampaikan lewat unggahan Prastowo di Twitter hari ini, Minggu (18/6). Dalam twitnya, Prastowo mengaku tak mau kalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu pagi ini, meski punya hubungan panas dingin.

"Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi-ngopi dengan sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka," demikian twit Prastowo.

Lihat Juga :
Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

[Gambas:Twitter]

Pertemuan Prastowo dan Jusuf Hamka terjadi di tengah kisruh keduanya soal PT CMNP selama beberapa waktu terakhir.

Menurut Jusuf, Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemegang saham pengendali CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Masalah ini sendiri sebetulnya bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf menyebut utang negara berawal dari deposito perusahaannya, PT CMNP, sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Lihat Juga :
Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan alasan itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Ia lalu dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar namun Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda dua persen per bulan. Hitungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

Lelah dan tak mau ambil pusing, Jusuf pun menerima jumlah tersebut. Ia dijanjikan dua minggu selesai, namun utang itu malah diabaikan bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

(blq/fea)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:pinjaman untuk driver online

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
limit kredivo adalah
slot gacor anti rungkad
tanggo77
microslot88
qq303
phoenix slot88
kredit hp tanpa ribet
pinjaman online ojk bunga rendah tenor panjang
cara pinjam di kredivo
Daftar isi semua bab
Bab 1 dewa234
Bab 2 tuan slot indonesia
Bab 3 tesla338
Bab 4 judi slot yang gacor
Bab 5 slot gacor
Bab 6 trik dan pola bermain slot olympus
Bab 7 situs terbaru slot
Bab 8 slot viral gacor
Bab 9 nama slot yang gacor
Bab 10 link slot terpercaya
Bab 11 trik jp olympus
Bab 12 server thailand depo 5000
Bab 13 angka hongkong jitu nanti malam tembus
Bab 14 dapat uang
Bab 15 kakek zeus x500
Bab 16 mandiri88
Bab 17 masa tenggang shopee pinjam
Bab 18 agen asia 88
Bab 19 stars77 slot demo
Bab 20 ibc88play
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7370bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Setan Panah

oyo999
Jusuf Hamka mengultimatum Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo untuk minta maaf kepada kliennya paling telat Selasa (20/6), kalau tak digubris, akan dipolisikan.
Jusuf Hamka mengultimatum Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo untuk minta maaf kepada kliennya paling telat Selasa (20/6), kalau tak digubris, akan dipolisikan. ( CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamkamengultimatum Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo untuk minta maaf kepada kliennya paling telat Selasa (20/6).

Jika tidak, kliennya bakal melaporkan Prastowo ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar Maqdir saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Maqdir juga meluruskan bahwa CMNP bukan mau menggugat Prastowo, melainkan melaporkannya ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik kepada Jusuf Hamka.

"Kami sampai sekarang masih tunggu, kami mau lihat dia punya itikad baik tidak. Kalau dia merasa salah, dia minta maaf saja secara terbuka seperti tweet dia. Supaya dia juga menyampaikan secara terbuka ke hadapan orang banyak bahwa dia salah," jelasnya.

"Karena bagaimana pun juga, mari jujurlah, jadi orang yang jujur. Jangan karena lagi berkuasa menginjak-injak orang, jangan gitu lah. Ini orang ngomongnya sembarangan soalnya," imbuh Maqdir.

Bahkan, ia mengungkapkan sudah menyurati Kemenkeu atas nama CMNP sejak 2017 perkara utang negara tersebut. Namun, hanya satu tanggapan dari Kemenkeu yang diterima pada 2021.

"Satu-satunya tanggapan Kemenkeu itu 2021, kalau enggak salah saya. Kesan saya dari tanggapan itu, dia (Kemenkeu) tidak mau bayar kewajiban itu. Saya yang menyurati atas nama kuasa hukum CMNP," tutupnya.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka bahkan mengajak Yustinus Prastowo taruhan soal pernyataannya. Ia mengaku siap mundur dari CMNP dan memberi anak buah Menkeu Sri Mulyani itu Rp1 triliun jika namanya tidak terdaftar sebagai pemegang saham CMNP.

"Saya siap pakai rok kalau saya punya nama tidak ada sebagai pemegang saham, gitu saja. Kita taruhan sama-sama. Kalau ternyata nama saya ada, siap gak yang bersangkutan pakai rok? Dan saya siap mengundurkan diri dari CMNP, dia siap gak mengundurkan diri dari Kemenkeu? Tambah Rp1 triliun, saya tambahin. Dia kalau kalah, tambahin Rp1 ke saya. Enak kan? Gak ribet bos," tegas Jusuf.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya hari ini di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," sambung Prastowo.

Kisruh antara Jusuf Hamka dengan Yustinus Prastowo bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf Hamka menyebut utang negara bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Lihat Juga :
Tunjangan Kinerja PNS Kemenag Naik 80 Persen

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Lihat Juga :
Dalih Kemenkeu 'Ingkari' Janji Bayar Utang Rp179 M ke Jusuf Hamka 2016
(skt/agt)

Bawa iPad Anda ke dunia lain

pinjol kredivo
Menparekraf Sandiaga Uno heran ajang balap motor WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi karena Kemenparekraf ikut mengeluarkan uang untuk itu.
Menparekraf Sandiaga Uno heran ajang balap motor WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi karena Kemenparekraf ikut mengeluarkan uang untuk itu. ( CNN Indonesia/Muhammad Naufal).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno heran ajang balap motor World Superbike (WSBK) dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi.

Pasalnya, Sandi mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang terkait ajang tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengaan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat... Karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Menurutnya, jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan tidak akan membengkak tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Sandi meminta kepada InJourney dan Kementerian BUMN untuk melakukan kajian lagi mengenai rencana penghapusan penyelenggaraan WSBK di Sirkuit Mandalika.

Menurutnya, semua permasalahan termasuk kerugian akibat penyelenggaraan ajang tersebut di Sirkuit Mandalika sebenarnya masih bisa dibenahi, dengan syarat perhitungan tepat.

"Jadi ini perlu dikaji lebih menyeluruh karena dengan event yang lebih banyak di Mandalika, kita harapkan justru Mandalika tumbuh dan berkembang," ujar Sandiaga.

[Gambas:Video CNN]



(agt/dzu)

Penguasa Binatang Buas

gacor 8800
Artis Ruben Onsu lolos dari gugatan PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Ayam Geprek Bensu senilai Rp100 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Artis Ruben Onsu lolos dari gugatan PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Ayam Geprek Bensu senilai Rp100 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). (Palevi S/detikFoto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Artis Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu lolos dari gugatan PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Ayam Geprek Bensu senilai Rp100 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Majelis hakim mengacu pada penetapan PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada 30 Mei 2018 yang menyatakan BENSU adalah singkatan dari Ruben Onsu sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan BENSU sebagai singkatan Ruben Onsu.

"Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan PN Jakpus seperti dikutip dari detik, Selasa (20/6).

PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan gugatan terkait merek I Am Geprek Bensu pada Maret 2022 lalu dengan nomor perkara32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, PT Ayam Geprek Benny Sujono meminta pengadilan memutuskan mereka sebagai pemilik dan pemakai pertama merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr" atau yang biasa disebut "I Am Geprek Bensu" yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000643531pada 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan menyatakan merek I Am Geprek Bensu+ logo dan Geprek Bensu yang terdaftar pada 6 September 2019, 24 Mei 2019,mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr milik mereka dan karena itu harus batal demi hukum.

"Menghukum tergugat I (Ruben Onsu) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 100miliar yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus," kata penggugat seperti dikutip dari websitePN Niaga Jakarta Pusat, Senin (11/4).

Kemudian, penggugat juga meminta pengadilan menghukum Ruben Onsu menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Geprek Bensu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I Am Geprek Bensu By Ruben Onsu miliknya, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek tersebut.

Selain Ruben Onsu, penggugat juga menggugat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkum HAM.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Kronik Poseidon

slot maxwin jackpot
Bos OceanGate, miliarder Inggris hingga peneliti dikabarkan menjadi penumpang kapal selam wisata bangkai Titanic, OceanGate, yang hilang sejak Minggu (18/6).
Bos OceanGate, miliarder Inggris hingga peneliti dikabarkan menjadi penumpang kapal selam wisata bangkai Titanic, OceanGate, yang hilang sejak Minggu (18/6). (AFP/HANDOUT)
Jakarta, CNN Indonesia--

Lima orang turis menjadi penumpang kapal selamwisata bangkaiTitanic, OceanGate, yang hilang di lepas pantai tenggara Kanada, Samudra Atlantik, sejak Minggu (18/6) kemarin. Bos OceanGate, miliarder hingga peneliti dikabarkan menjadi korban hilang dalam peristiwa itu.

Hingga kini, aparat berwenang belum merilis daftar resmi penumpang OceanGate. Namun, sejumlah media merilis daftar penumpang berdasarkan pengumpulan data di lapangan.

Hasil penelusuran media, miliarder Inggris sekaligus bos perusahaan penerbangan Action Aviation Hamish Harding, menjadi salah satu penumpang OceanGate. Nama lainnya yang dikabarkan menjadi korban adalah CEO OceanGate hingga taipan Inggris keturunan Pakistan.

Hamish Harding

Dikutip Reuters, pebisnis penerbangan Hamish Harding sempat mengunggah foto sebelum menaiki kapal selam itu.

Harding merupakan pendiri sekaligus bos perusahaan penerbangan Action Aviation. Perusahaan ini ia bangun pada 2004. Bisnisnya bergerak di bidang jual-beli pesawat terbang. Kantornya Action Aviation berada di Dubai dan Bandara Stansted, London, Inggris.

Sebelum mendirikan bisnisnya sendiri, Harding bekerja di perusahaan logistik India selama lima tahun sebagai direktur pelaksana.

Pada Juni 2022, Harding menjajal 'piknik' ke luar angkasa dengan menumpang roket New Shepard milik Blue Origin, perusahaan milik Jeff Bezos, yang juga dikenal sebagai pendiri Amazon.

Stockton Rush

Stockton Rush merupakan pendiri sekaligus CEO OceanGate Expeditions, perusahaan yang mengoperasikan kapal selam wisata OceanGate.

Ia mendirikan OceanGate pada 2009 sebagai perusahaan operasi kapal yang berbasis di Amerika Serikat.

Lihat Juga :
Dirut Pertamina Bocorkan Harga BBM Bioetanol: Seharga RON 95

Shahzada Dawood dan Suleman Dawood

Miliarder Inggris berdarah Pakistan, Shahzada Dawood juga dikabarkan menjadi turis di liburan mewah OceanGate. Ia menumpang kapal selam wisata itu bersama putranya yang bernama Suleman Dawood.

Shahzada adalah pejabat penting di bisnis konglomerasi, Engro Corporation, yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Ia berposisi sebagai vice chairman. Perusahaan ini berinvestasi dalam bisnis pengembangan pupuk, manufaktur kendaraan, energi, dan teknologi digital.

Bisnis pupuk Engro Corporation termasuk perusahaan raksasa.

Shahzada juga memiliki perusahaan telekomunikasi Dawood Hercules Corporation Limited. Crazy rich berusia 48 tahun itu juga dipercaya Raja Charles III untuk menjabat dewan organisasi amal Prince's Trust.

Adapun putranya, Suleman, tercatat sebagai mahasiswa.

Paul-Henri Nargeolet

Mr. Titanic. Julukan itu disematkan kepada Paul-Henri Nargeolet. Penjelajah asal Inggris ini merupakan direktur riset bawah laut di sebuah perusahaan yang memiliki hak atas bangkai kapal Titanic.

Nargeolet adalah pensiunan Angkatan Laut Prancis, yang kini berusia 77 tahun. Ialah yang menjadi operator kapal selam OceanGate.

Kapal selam OceanGate hilang kontak pada Minggu (18/6) pagi sekitar satu jam 45 menit setelah kapal menyelam. Ekspedisi 'mewah' itu dibanderol US0 ribu atau setara Rp3,7 miliar per orang (asumsi kurs Rp15.023 per dolar AS).

Perjalanan dimulai dari St John's Newfoundland, sebelum menuju sekitar 400 mil atau 640 kilometer ke Atlantik guna mencapai lokasi puing Titanic, menurut situs web OceanGate.

Mantan Komandan Komando Indo-Pasifik AS Harry B. Harris Jr mengatakan fakta kapal selam tersebut belum muncul hingga saat ini mengindikasikan adanya masalah. Pencarian menjadi sulit jika kapal selam tersebut tidak mengeluarkan suara atau sinyal apapun.

"Karena kemungkinan tidak mengeluarkan suara menjadi sulit untuk menemukannya," kata Harris.

Amerika Serikat dan Kanada mengerahkan kapal hingga pesawat untuk mencari kapal selam wisata penjelajah Titanic yang hilang.

[Gambas:Video CNN]



(pta/sfr)

Buku Harian Masalah Aize

kredit hp 24 bulan tanpa kartu kredit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanah seluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tol hingga kini belum bersertifikat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanah seluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tol hingga kini belum bersertifikat. ( Detikcom/Bahtiar Rifai).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanahseluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tolhingga kini belum bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 ke DPR pada Selasa (20/6) ini. 

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," katanya.

Ia mengatakan BPK menemukan anggaran yang mengalami masalah itu tembus Rp11,20 triliun. 

"Serta ada temuan juga terkait ketidakpatuhan yang nilainya Rp14,65 triliun," katanya. 

[Gambas:Video CNN]



(agt/dzu)

Pangeran Daxia

jawara777
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4,14 triliun segera terkontrak pada Juli depan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4,14 triliun segera terkontrak pada Juli depan. (CNN Indonesia/Tiara Sutari).
Yogyakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4,14 triliun segera terkontrak pada Juli depan.

"Ini sekarang sedang ditender semua. Ya, mudah-mudahan Juli ini sudah terkontrak semua," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, Rabu (21/6).

Paket-paket proyek itu nantinya tak semua dikerjakan oleh BUMN, tetapi perusahaan lokal dan nasional juga. Misalnya, proyek air minum, pemasangan pipa, pengendalian banjir, dan pembangunan embung.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra sebelumnya menyebut 26 paket proyek terkait IKN Nusantara belum ditender hingga 16 Juni 2023. Paket proyek tersebut bernilai Rp4,14 triliun.

Rachman menyebut sejatinya secara total terdapat 88 paket proyek IKN senilai Rp8,46 triliun dan 29,5 persen di antaranya belum ditender sampai sekarang ini.

"Yang belum ditenderkan sebanyak 29,5 persen atau 26 paket dengan nilai Rp4,14 triliun dikarenakan belum lengkapnya kriteria dan dokumen pendukung lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Selasa (20/6).

Lihat Juga :
74 Kabupaten dan Kota di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Sedangkan yang sudah terkontrak sebanyak 22 paket atau 25 persen senilai Rp2,68 triliun. Lalu, paket yang sedang dalam proses tender sebanyak 40 paket atau 45,5 persen senilai Rp1,64 triliun.

Sebanyak 40 paket yang dalam proses tender terbagi atas 6 paket atau 15 persen sudah penetapan dan 34 paket atau 85 persen belum penetapan.

"Kami terus melakukan percepatan-percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Rachman.

Kementerian PUPR menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya sudah menggelontorkan Rp36,72 triliun dari anggaran itu sejak 2020 hingga 2023.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]





(kum/sfr)