aplikasi slot terpercaya

Negara Liliput dunia nyata

erek erek panen padi

Moeldoko sampaikan belasungkawa atas wafatnya sang sahabat Rizal Ramli******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya ekonom senior yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli.

“Saya secara pribadi mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat saya Bapak Rizal Ramli, semoga almarhum masuk surga,” kata Moeldoko dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kerabat benarkan Rizal Ramli meninggal dunia

Moeldoko mengenang sosok Rizal Ramli sebagai seorang teman dekat yang menyenangkan dalam berdiskusi dan bertukar pandangan.

“Beliau adalah teman dekat saya yang menyenangkan dalam diskusi dan tukar pandangan. Beliau selalu kritis, tetapi bagi saya itu adalah obat yang menyehatkan," kata Moeldoko.

Ekonom Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa malam di Jakarta. Rizal Ramli berpulang pada Selasa, 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Baca juga: Bawa almamater Dubes Fadjroel Rachman ungkap peran Rizal Ramli
Baca juga: Chatib Basri gurat kenangan bersama mendiang Rizal Ramli

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kepala sekolahku yang dingin

togel 62

Menkeu sebut defisit APBN 2023 turun jadi 1,65 persen******

Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat, jadi kita mampu menurunkan defisit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 turun menjadi Rp347,6 triliun atau 1,65 persen.

“Defisit APBN 2023 kita desain sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen, pertengahan tahun kita revisi agak rendah Rp479,9 triliun atau 2,27 persen, ternyata realisasi kita jauh lebih kecil yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara pada APBN 2023 tumbuh 5,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.635,8 triliun.

Pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi Rp2.155,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 1,7 persen menjadi Rp605,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Belanja negara tumbuh 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,096,3 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat turun 1,7 persen menjadi Rp2.240,8 triliun dan transfer ke daerah naik 8 persen secara tahunan menjadi Rp881,3 triliun.

“Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat, jadi kita mampu menurunkan defisit,” ujar Sri Mulyani.

Adapun keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp92,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Menkeu mengatakan surplus keseimbangan primer pada 2023 merupakan yang pertama kalinya sejak 2012.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Aku, si penjelajah bayangan

airbet88 login

Jelang debat capres kedua, KPU umumkan 11 nama panelis******

Karena debatnya tanggal 7, karantina mulai 5 Januari 2024 dan sehari setelahnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat ketiga yang akan mempertemukan ketiga calon presiden (capres) untuk kedua kalinya. Anggota KPU RI August Mellaz menerangkan bahwa pihaknya sudah mengantongi konfirmasi kesediaan kesebelas panelis tersebut yang memiliki latar belakang dan kompetisi berkaitan erat dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. "Yang dapat kami updatelagi itu kami sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis," ujar anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu. Dikatakan pula bahwa kesebelas panelis tersebut juga akan dikarantina selama 3 hari untuk merumuskan daftar pertanyaan pada debat ketiga. "Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 7, karantina mulai 5 Januari 2024 dan sehari setelahnya," jelasnya. Adapun kesebelas panelis pada debat capres kedua mendatang adalah sebagai berikut: Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti, dosen Hubungan Internasional sekaligus ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus Curie Maharani Savitri, dan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana, ahli aspek geospasial hukum laut Universitas Gadjah Mada I Made Andi Arsana, dan dosen Program Studi Hubungan Internasional sekaligus ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Irine Hiraswari Gayatri, pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro, KSAL 2012—2014 sekaligus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksamana TNI Purn. Marsetio. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS Philips J. Vermonte, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran R. Widya Setiabudi Sumadinata.

Baca juga: KPU: Debat capres kedua akan digelar di Istora Senayan
Baca juga: KPU rapat dengan timses paslon dan TV penyelenggara soal debat ketiga Pada tanggal 12 Desember 2023 debat pertama Pilpres 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, kemudian debat kedua Pilpres 2024 digelar di JCC Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023. Rangkaian debat capres/cawapres dijadwalkan masih berlangsung tiga kali lagi, yakni pada tanggal 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kepala sekolahku yang dingin

voucher gosend januari 2022

Sungai di Jakarta bisa bebas sampah bak di Belanda, mengapa tidak?******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Riset Resiliensi Wilayah Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwi Abad Tiwi yakin sungai-sungai yang mengaliri Jakarta bisa sebersih di Belanda, kendati mengetahui kondisinya saat ini.

Sungai-sungai di Belanda pada tahun 1980-an, tercatat dipenuhi beragam sampah, bukan semata limbah rumah tangga, melainkan juga peralatan bekas pakai, seperti lemari es, tempat tidur dan bahkan sepeda. Kemudian, muncul aksi tentang sungai bersih di sana, diikuti larangan pembuangan sampah dan penerapan denda. Hasilnya, kini sungai di Negeri Kincir Angin itu terbebas dari sampah.

Sementara di Jakarta, merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2022, di fasilitas penyaringan Kali Ciliwung, sampah-sampah yang diangkat per hari mencapai sekitar 52 ton dan di antaranya merupakan kayu, bambu, plastik, hingga kasur.

Menurut Dwi, penerapan denda pada orang-orang yang membuang sampah ke sungai sah-sah saja, terutama di kota besar, seperti Jakarta. Hanya saja, hal itu perlu dibarengi upaya dari hulu ke hilir yang melibatkan tentu saja pemerintah daerah terkait untuk melakukan aksi serentak melarang warga menjadikan sungai sebagai "tong sampah raksasa", diikuti ancaman denda. Ketegasan pemerintah, khususnya kota dan daerah, diperlukan di sini.

Masyarakat Kota Jakarta dan yang tinggal di sepanjang sungai perlu dilibatkan. Tentu saja dengan terlebih dulu meningkatkan kesadaran mereka terkait dampak perilaku membuang sampah ke sungai.

"Multi-stakeholder, multi-action, karena saya pikir partisipasi masyarakat pun tidak bisa di bagian hilir, harus dari hulu dulu perubahan budaya untuk jangan membuang sampah. Dengan memilah sampah itu akan mengurangi dampak banyaknya sampah yang akan dibawa," kata Dwi.

Pendekatan budaya kemudian menjadi kata kunci selanjutnya. Ini agar masyarakat memiliki tanggung jawab mandiri mewujudkan sungai-sungai bebas sampah. Salah satu yang sebenarnya sudah pernah dimunculkan, yakni kembali mengenalkan warga yang hidup di sepanjang sungai untuk membangun rumah menghadap sungai, bukannya malah membelakanginya.

Berbicara lebih lanjut mengenai pendekatan budaya, sejarawan JJ Rizal berpendapat cara Chaerudin atau dikenal sebagai Bang Idin dalam mengelola Sungai atau Kali Pesanggrahan di Jakarta Selatan, menjadi salah satu contoh baik.

Bang Idin memadukan konsep-konsep sejarah dan budaya Betawi dan modern menghijaukan kembali bantaran sungai yang sebelumnya tercemar sampah. Dia memanfaatkan konsep sungai bagi orang Betawi sebagai ruang sakral dan membangun ruang pengelolaan sampah raksasa di Kali Pesanggrahan.

Berpegang pada kisah sukses Bang Idin, Rizal lalu mengusulkan untuk memanfaatkan material sejarah dan budaya demi mengingatkan kembali masyarakat masa kini tentang pentingnya menghargai sungai seperti yang dilakukan orang-orang pada masa lalu.

Bagaimana mengenalkan tradisi adalah bagian dari sebuah tradisi yang besar, bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat sungai yang bukan hanya berteman dengan sungai, tetapi saudara kembarnya adalah air atau sungai.

Salah satu caranya adalah dengan melibatkan institusi pendidikan dalam bentuk memasukkan pengetahuan tentang cara masyarakat di masa lalu memperlakukan sungai ke dalam bahan ajar muatan lokal atau mulok di sekolah.

Ke dalam muatan lokal juga dimasukkan aspek lain terkait sungai semisal cikal bakal peringatan Hari Ciliwung yang identik dengan penemuan bulus raksasa atau kura-kura raksasa yang memiliki nama ilmiah Chitra chitra javanensis sekitar tahun 2011 di Sungai Ciliwung serta koneksi sungai dengan perkembangan masyarakat Jakarta.

Bukan hanya itu, Rizal juga meminta semua pihak menghargai nama-nama tempat di Jakarta yang identik dengan air, misalnya Kalideres, Muara Angke, Kampung Pulo, Rawa Belong, dengan tidak menggantinya dengan nama lain, melainkan mengenalkannya pada generasi-generasi penerus.

Adopsi aturan UNESCO tentang nama tempat sebagai artefak sejarah, misalnya nama tempat yang identik dengan air atau sungai. Jadi, nama tempat yang identik dengan air diganti dengan nama lain, tetapi harus dikenalkan dan dirayakan.

Aksi pemerintah

Pendekatan budaya dalam menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan air atau sungai dan menjaganya dari limbah apapun juga dinilai penting bagi pemerintah, setidaknya bagi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Maman Supratman memandang perlunya untuk menghidupkan kembali pendekatan budaya guna mengingatkan masyarakat, khususnya di hulu dan hilir sungai, bahwa aliran air yang besar ini merupakan bagian dari satu ekosistem dan tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka.

Masyarakat juga diingatkan kembali peran penting sungai, semisal Ciliwung, bagi perkembangan kota di masa lalu dan dampak buruk yang dialami masyarakat kala itu kala mengesampingkan "saudara kembar" mereka, bila meminjam kata dari JJ Rizal. 
Jakarta pada tahun 1979, misalnya, pernah mengalami banjir yang menyebabkan sebanyak 714.861 orang harus mengungsi.

Senada dengan Dwi, Maman juga setuju pemerintah mengembangkan kebijakan untuk memberikan denda pada warga yang membuang sampah ke sungai. Menurut dia, kebijakan ini bakal berpengaruh secara signifikan bila diikuti oleh kesadaran masyarakat.

Di lain sisi, aksi pemerintah tentu saja juga dibutuhkan, dan yang terbaru Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, melalui Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA), misalnya, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Segmen Sungai Ciliwung guna menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun, tidak hanya saat musim hujan ketika potensi banjir meningkat.

Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta, yaitu di Menko UI hingga Saringan Sampah TB Simatupang, segmen 2 mulai di TB Simatupang hingga Sodetan Ciliwung, segmen 3 mulai Sodetan Ciliwung hingga Pintu Air Manggarai, Segmen 4 dari mulai Pintu Air Manggarai hingga Muara, dan segmen 5 disepanjang Sungai Ciliwung lama.

Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pembentukan Satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

Satgas Ciliwung, nantinya bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

Apabila usulan-usulan ini nantinya terwujud, ditambah pemerintah tegas dari sisi penerapan kebijakan, maka kita semua yakin bahwa sungai di Jakarta bisa bersih dari sampah seperti di Belanda.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Keadilan One Piece

jin4d

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Api Es

uku pinjaman uang online

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi  viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu  2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024