ahha4d login 5Jutaan kata 161305Orang-orang telah membaca serialisasi
《timnas4d》
Bos Bulog Ungkap 500 Ribu Ton Beras Impor Sudah Masuk RI******
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 500 ribu ton beras importelah masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sisa penugasan impor tambahan tahun lalu sebesar 1 juta ton.
"Sudah masuk (500 ribu ton)," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).
Sementara, untuk kuota beras impor sebanyak 2 juta ton tahun ini masih dalam proses.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras impor yang akan masuk pada tahun ini diperkirakan 3 juta ton, yakni gabungan 1 juta ton kuota tambahan tahun lalu dan 2 jua ton kuota tahun ini.
"Kalau 2023 kan 2 juta, ditambah 1,5 juta ton. Kan sisanya 1 juta. Nah tahun ini 2 juta. Kuota itu kan diterbitkan tahun lalu dan enggak bisa penuhi semua (di 2023), jadi untuk carry over 2024," katanya, dikutip detikcom.
Untuk beras impor 2 juta ton tahun ini, sambungnya, masih melihat terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Jika produksi dalam negeri cukup untuk cadangan beras pemerintah (CBP), maka impor tidak akan dilakukan lagi.
"Nanti kuota 2 juta, misalnya sudah cukup impor sejuta, ya kalau kurang ya kita nambah, bukan kuota itu harus habis. Tetapi kalau tanam itu 2 juta ha, 2 juta ha, ya kita enggak usah impor, kenapa harus impor? Tetapi ini harus kita kerjain, Pak Presiden minta kita punya cadangan 3 juta ton," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)BPBD: 20 kelurahan di Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai******
"Sebanyak 20 kelurahan itu tersebar di empat kecamatan di Kota Palangka Raya," kata Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi, di Palangka Raya, Minggu.
Dia menyebutkan, sebanyak 20 kelurahan yang terdampak banjir itu terdiri atas lima kelurahan di Kecamatan Pahandut, tiga kelurahan di Kecamatan Jekan Raya, tujuh kelurahan di Kecamatan Sabangau, dan lima kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.
Baca juga: 32.877 warga Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai
"Dari 20 kelurahan itu ada 32.304 warga terdampak banjir. Mereka berasal dari 9.301 kepala keluarga. Selain itu, banjir luapan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan juga berdampak pada 5.358 rumah," kata Budi.
Menurut dia, dampak yang ditimbulkan ada yang berkategori ringan sehingga masih dapat dihuni hingga rumah tak dapat dihuni karena terendam banjir.
"Dari seluruh korban banjir, tercatat 631 warga yang berasal dari 252 kepala keluarga masih berada di pengungsian. Sementara sisanya masih bertahan di rumah atau tinggal sementara di rumah kerabat," kata Budi.
Saat ini Pemkot Palangka Raya didukung berbagai pihak terkait juga telah menyiapkan enam posko pengungsian yang berada di wilayah Kelurahan Pahandut, Kelurahan Langkai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Marang.
"Selain memenuhi kebutuhan para pengungsi, kami juga terus melakukan pemantauan, sosialisasi, dan edukasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir," katanya.
Baca juga: Empat warga Palangka Raya Kalteng meninggal akibat banjir
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat banjir yang sebelumnya ditetapkan hingga 18 Maret 2024.
"Kemarin tanggap darurat kami tetapkan hingga 18 Maret 2024. Karena potensi bulan Maret ini curah hujan masih tinggi, maka status sangat memungkinkan diperpanjang," kata Hera.
Ia mengatakan bahwa bulan April kemungkinan masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat banjir menjadi sebuah opsi yang cukup mungkin untuk dipertimbangkan.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait perpanjangan status tanggap darurat banjir ini.
Baca juga: 502 korban banjir Palangka Raya ditampung di enam posko
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi Masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot 2022 terpercaya、pinjam dana langsung cair、gajah77
Terkait:shiotogel4d、link slot 88、cara membeli barang di shopee dengan cicilan、slot 888 bet login、pinjol resmi cepat cair、agen judi bonus 100rb tanpa deposit 2022、canduslot88、togelon、pinjam kur di 2 bank、dana now ilegal
bab terbaru:geo138(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.
Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Lihat Juga :ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? |
"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.
"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.
Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.
Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.
Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.
"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.
Lihat Juga :KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu |
"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.
Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.
Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.
"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir ada permainanspekulandalam pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berharap streamline proyek-proyek di IKN tidak terlalu lama. Hal ini bisa membuat proses ganti rugi lahan jadi lebih akurat.
"Karena semakin lama itu (streamline proyek IKN) nanti ruas-ruas berikutnya pasti ada spekulan-spekulan, yang akhirnya harganya (harga tanah) makin tinggi karena spekulan sudah bermain di situ. Jadinya, penetapan lokasi (penlok) itu jangan terlalu lama, segera kita bayarkan (ganti untung pembebasan lahan)," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto usai Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Ia mengatakan LMAN mengalokasikan Rp3,34 triliun untuk pembebasan lahan proyek-proyek di IKN. Hingga 2023, sudah dikucurkan sebanyak Rp1,42 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun untuk akses jalan dan Rp415,88 miliar lainnya dipakai buat kawasan inti IKN.
"Kendala (pembebasan lahan) di lapangan itu banyak sekali. Karena ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) mengajukan permohonan, kita cek lagi. Kita pastikan dia (pemilik lahan) yang benar-benar berhak, itu kadang KTP-nya gak jelas akhirnya jadi tertunda-tunda," ungkapnya.
"Kalau proyek biasa 6 bulan setelah penlok dibayarkan (ganti untung), di IKN 3 bulan setelah penlok bisa dibayarkan. Kalau sudah sampai penlok itu sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, tanah gak boleh dipindah tangankan, tetap harus jadi PSN di atasnya," tandas Rustanto.
Di lain sisi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, termasuk IKN Nusantara.
Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN. Ia mengatakan ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
"Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua," cerita Basuki.
"Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi," imbuhnya.
Bos LMAN itu merinci pihaknya sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai macam proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16,40 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.
Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Lihat Juga :ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? |
"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.
"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.
Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.
Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.
Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.
"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.
Lihat Juga :KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu |
"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.
Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.
Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.
"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga pelabuhanuntuk melayani penyeberangan di Selat Sunda pada arus mudik Idulfitri 1445 H.
Sepeda motor akan disebrangkan melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, kendaraan golongan VIII dan IX melewati Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Serang. Sisanya, termasuk kendaraan pribadi dan bus, bakal melewati Pelabuhan Merak.
"Di Bojonegara milik swasta, tapi khusus golongan 8 dan 9. Di Merak angkutan penumpang dan di Ciwandan sepeda motor," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Hendro Sugianto di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Kamis (14/3).
Nantinya, aplikasi tersebut akan memilah secara otomatis, kendaraan yang diperbolehkan melalui Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo, atau melewati Merak milik PT ASDP Indonesia Ferry.
Masyarakat yang akan mudik menyeberangi Selat Sunda diminta membeli tiket paling lambat H-1 sebelum keberangkatan.
"Masyarakat H-1 itu harus sudah membeli tiket, karena untuk kelancaran dalam arus mudik di pelabuhan. Ketika H-1 sudah tahu jumlah pemudik, maka antisipasi lebih mudah dilakukan di pelabuhan," terangnya.
Khusus di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, disiapkan lima unit kapal untuk mengangkut kendaraan golongan VIII dan IX setiap harinya.
"Di sana (Pelabuhan Bandar Bakau Jaya) disiapkan 5 kapal untuk mengangkut kendaraan golongan VIII dan IX, yang setiap harinya mengangkut 600 kendaraan setiap harinya," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
《timnas4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik jitu zeusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《timnas4d》bab terbaru。